Thursday, October 11, 2012

Sejenak Bersama Hasan Tiro (Refleksi 2 Tahun Wafatnya)

Oleh Yusra Habib Abdul Gani  

GUNA mengenang dua tahun wafatnya Tgk Hasan Muhammad di Tiro, pada 3 Juni 2010 lalu, banyak cerita yang patut dikenang. Sebagai seorang pemimpin, beliau tahu benar bagaimana menempatkan dan menjaga harga diri atau marwahnya. Ini, misalnya, terlihat ketika saya mengusulkan supaya beliau mengirim surat kepada PM Malaysia Mahathir Mohammad; Meminta supaya berkenan memberi izin tinggal sementara bagi para pelarian Aceh di Malaysia. Apa jawab beliau? “Yusra, dalam sejarahnya, Sultan Aceh tidak pernah minta bantuan dalam bentuk apapun kepada Sultan-sultan di semenanjung Malaysia. Justru sebaliknya, merekalah yang minta bantuan kepada Sultan Aceh. Jadi, jika saya melakukan itu, berarti mencemarkan marwah bangsa dan negara Aceh,” katanya. “Tengku, situasi dunia sudah berubah, adakalanya kita memberi, ada masanya kita menerima,” kata saya. Beliau menjawab lagi: “Cukup level saudara saja menulis surat kepadanya, tidak saya.” Akan halnya dengan pernyataan perang Belanda, 26 Maret 1873, yang sampai sekarang belum dicabut, beliau mengutarakan sikap: “Aceh mau damai dengan Belanda”, dimuat dalam laporan utama Surat kabar De Telegraaf, 16 Januari 1999.  

Hotel bintang lima
Begitu pula, jika beliau hendak mengundang wartawan asing untuk press conference atau wawancara khusus, misalnya, beliau selalu mengadakannya di ruang VIV Hotel bintang lima dengan dekorasi ruang yang dirancangnya sendiri. Pantang bertemu dengan tamu ‘negara’ Aceh di ruang kelas ekonomi. Fakta lain, menjelang penandatanganan CoHA pada 2002 di Geneva, Swiss. Jenderal Jinny Cs. --rombongan wise men-- mendatangi beliau di kamar Hotel, tempat rombongan GAM menginap, pada 2002. Sesekali, mengirim kenang-kenangan berkhas Aceh kepada `crew’ HDC. Hal tersebut, meng-copy prilaku Sultan Iskandar Muda, yang sanggup memberi hadiah berupa emas dan surat ditulis dengan tinta emas kepada kepala negara asing. Buat terakhir sekali dalam sejarah hidupnya, mengirim surat undangan kepada Jusuf Kalla (JK) untuk berjumpa di Aceh memakai cap (lambang) kepala surat ‘negara’ Aceh bergambar Buraq. Terlepas dari JK merasa tersinggung karena cap surat itu. Beliau bukan hanya deklator, tapi juga ideolog Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kental. Bayangkan, di depan mata saya, seorang wartawan senior Swedia diperintahkan membaca surat proklamasi kemerdekaan Aceh, 4 Desember 1976 versi bahasa Inggris. Setelah selesai, beliau tanya: “Did you understand”. “Yes, Sir,” jawab wartawan itu. Di Geneva, mantan Menlu RI, Hassan Wirayudha pernah diperintah mendengarkan orasi politik beliau di kèm Tajura Lybia yang direkam dalam cassette berbahasa Inggris, Arab dan Aceh. Wirayudha tekun mendengarnya! “Sudah paham kamu?” tanya beliau. “Sudah,” jawab Wirayudha. Sikap yang berani, nekad, tegas dan berwibawa nampak dari perstiwa ini. Misalnya: berselang satu jam setelah puluhan pelarian Aceh menduduki Kantor UNHCR di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 21 Juni 1992. Saya (pimpinan rombongan) dan Bakhtiar Abdullah dipanggil oleh Sten Brony (Ketua UNHCR, Kuala Lumpur) ketika itu. Dia menuturkan: “Hasan Tiro dari Den Haag, baru saja menghubungi saya via telepon. Dia memerintahkan supaya saya melayani anda semua sebaik-baiknya. Siapa dia, pemimpin saudara?,” kata Sten Brony. “Ya,” jawab kami.  

Angkat koper
Cerita lainnya pada 1984, saat Ridwan Saidi (aktivis PPP) menghadiri “Konferensi Islam Sedunia” di London, Inggris, juga menarik. Perwakilan Indonesia yang sudah berada di London, menyatakan menolak ikut, jika Hasan Tiro disertakan dalam Konferensi Islam bergensi itu. Lalu, Qalim Siddiq, Ketua penyelenggara konferensi berkata: “Lebih baik kalian angkat koper pulang ke Indonesia, daripada memprotes Hasan Tiro tidak boleh ikut serta dalam konferensi ini. Silakan pergi.” Perwakilan Indonesia akhirnya angkat koper meninggalkan Hotel. Itulah pengaruh beliau suatu ketika dulu. Rasanya pengalaman Ahmad Taufan Damanik, penulis buku “Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis” menarik pula disimak: Suatu malam, Juli 2010, musim panas di Berlin, Jerman. Didampingi oleh Gunnar Stange, seorang peneliti Jerman yang pernah tinggal di Aceh dan Saiful Haq, staf FES Indonesia. Setelah makan bersama, menumpang taksi untuk kembali ke hotel. Di tengah perjalanan, sopir taksi menanyakan tentang identitas rombongan. Suasana menjadi berubah setelah sang sopir mengetahui bahwa yang menumpang taksinya adalah orang dari Aceh, dia menjadi sangat ceria dan gembira bahwa orang Aceh menumpang taksinya. “Tiro, ja Tiro aus Aceh,” katanya dalam bahasa Jerman, maksudnya adalah Hasan Tiro dari Aceh. Rupanya, sopir asal Kurdistan itu bercerita bagaimana mereka, bangsa Kurdistan sangat terinspirasi dengan ide-ide seorang Hasan Tiro. Mereka sangat menghormati Hasan Tiro. Dan. saat tiba di hotel, di argometer taksi tersebut tercatat ongkos yang harus dibayar sejumlah 14,90 Euro atau sekitar Rp 160 ribu. Sang sopir menolak menerima bayaran, sebagai penghormatan dia terhadap Hasan Tiro. Hasan Tiro yang lahir pada 25 September 1925 dan mendeklarasikan berdirinya GAM pada 4 Desember 1976, meninggalkan wasiat dalam beberapa tulisan. Beliau rela meninggalkan kekayaan, anak dan isteri demi perjuangannya, sampai menghembuskan nafas terakhir di bumi Aceh pada 3 Juni 2010, dua tahun silam.  

Menyisakan masalah
Kepergian beliau menyisakan sejumlah masalah yang belum sempat terselesaikan, seperti juga pemimpin Aceh sebelumnya. Tgk Daud Beureueh, misalnya, yang meninggal pada 10 Juni 1987, menyisakan status “Aceh Daerah Istimewa”, yang ternyata “cek kosong”. Sebelumnya, Tuanku Muhammad Daud Syah, meninggal pada 6 Februari 1939, menyisakan Kesultanan Aceh yang dirampas elang (Belanda) dan tak kembali sampai sekarang. Seiring dengan itu, genocide yang terjadi di Kute Rèh 1905 oleh Belanda dan genocide dalam peristiwa Jeumpa Cot Pulot oleh TNI, tahun 1955; setahu penulis: tiada wasiat apapun dari Tuanku Muhammad Daud Syah dan Tgk Daud Beureueh. Begitu pula, konflik antara GAM-RI (1976-2005), yang akhirnya diatur dalam UUPA bahwa: “semua pelanggaran HAM yang terjadi sebelum MoU ini ditanda tangani, tidak dituntut lagi.” Namun begitu, Tgk Hasan Tiro secara pribadi, dalam sepucuk surat yang dialamatkan kepada Tgk Muhammad Mahmud (abang Dr Zubir Mahmud/Menteri Sosial GAM), pada pertengahan 1992; yang dibacakan di depan beliau oleh Bakhtiar Abdullah, disaksikan oleh Musanna Abdul Wahab, Razali Abdul Hamid, Iklil Ilmy dan saya sendiri, menyebutkan: “Saya bertanggungjawab di hadapan Allah dunia akhirat, atas semua korban yang diakibatkan dari revolusi ini.” Teks asli surat tersebut, kini tersimpan di Swedia. Mudah-mudahan tidak sampai hilang. Sebab, testimoni ini merupakan fakta, siapa Hasan Tiro di depan cermin sejarah Aceh.  

* Yusra Habib Abdul Gani, Peminat Sejarah dan Budaya, tinggal di Denmark. Email: yusrahabib21@hotmail.com

Dimuat di Harian Serambi Indonesia edisi Senin, 4 Juni 2012  

Read More......

Monday, January 30, 2012

Haul Sultan Iskandar Muda

Yusra Habib Abdul Gani


Tepat pada 27/12 tahun ini, 475 tahun Iskandar Muda meninggalkan kita. Figur politisi Aceh yang ulung di abad ke-16 ini, tetap bersemi dalam sanubari orang Aceh. Walaupun pakar sejarah Aceh tidak lengkap mengisahkan riwayat hidup beliau, tetapi beruntung “La Grand Encyclopedie. An authoritative 17th century French map”, berhasil menunjukkan peta wilayah kedaulatan Royame D’Achem (Kingdom of Acheh) semasa Iskandar Muda berkuasa, meliputi: Sumatera, Tanah Semenanjung Malaya, hingga ke Kalimantan (Borneo) Barat dan Jawa Barat; yang diterbitkan oleh pemerintah Perancis. Itu sebabnya, orang tidak akan melupakan engkau, Sultan! Dengan begitu,generasi Aceh sekarang tidak kehilangan jejak sejarah dan tidak sesat meneruskan perjalanan masa depannya.
Walaupun demikian, geliat politik dunia selalu berubah, akibat daripada perang melawan kolonial yang berkepanjangan dan seiring dengannya, tapal batas wilayah kedaulatan Aceh menyempit; sebagaimana digambarkan dalam „A contemporary English map, 1883. Published as Suplement to The Graphic, London, September 22, 1883. Another contemporary English map, Published by Fullerton & Co., London, Dublin & Edinburg, 1890.” Kedua peta ini memperlihatkan bahwa: batas wilayah kedaulatan Aceh mencakup sebagian Sumatera: ke sebelah Barat sampai Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ke sebelah Timur, hingga Sungai Kampar, Riau. Ini berarti, kembali semula kepada batas wilayah kedaulatan Aceh sewaktu Ali Mughayat Syah berkuasa tahun 1500-an. Untuk dimaklumi bahwa: batas wilayah kedaulatan Aceh inilah yang dituntut supaya diserahkan kepada Belanda, yang dalam “Ultimatum” penguasa militer Belanda pada 26. Maret 1873, antara lain menyebut: “Aceh mesti serahkan wilayah kedaulatannya atas sebagian Sumatera.” Ratusan tahun kemudian, batas wilayah Aceh menyusut berdasarkan UU. No.24/1956, UU. No. 18/2001 dan UU no.11/2006, seperti yang wujud dan kita kenal sekarang.
Bertuah, Davis –saksi mata– yang pernah berkunjung ke Aceh memberi kesaksian bahwa: ”They have divers termes of payment, as cashes, mas, cowpan, pardaw, tayell.“ (baca: Denys Lombard. Kerajaan Aceh. Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636).Balai Pustaka, Jakarta 1986. Mata uang Kerajaan Aceh ini beredar pula di beberapa negara-negara tetangga, sebagaimana diakui dan digambarkan secara detail oleh J.B. Tavernier,tahun 1679. (Baca:Les six voyages, jilid II, halaman. 601-602). Ini pula alasannya, orang tetap mengenang engkau, Sultan! Beberapa ragam mata uang Aceh dipakai sebagai alat pembayar dan transaksi sampai tahun 1874. Kini, mata uang tersebut disimpan dalam mesium di negeri Belanda, Perancis dan di tangan kolektor-kolektor partikuler barang-barang antik.
Berbahagia, ada surat Iskandar Muda kepada pemerintah Perancis bertinta emas di atas kertas yang sangat halus; tulisannya dikelilingi oleh beberapa hiasan emas dan gambar, yang membuktikan bahwa Aceh punya peradaban tinggi. Naskah aslinya disimpan di Mesium Paris,Perancis. Itu sebabnya, orang selalu mengingat engkau, Sultan!
Terpesona,karena Aceh pernah menjadi pusat peradaban Islam, budaya Melayu dan perdagangan, dimmana saudagar-saudagar asing datang membeli lada hitam, kapur Barus, buah Pinang dan barang ekport lainnya, termasuk membayar bea-cukai kepada semua kapal asing yang melintasi Selat Melaka. Beban bea-cukai ini merupakan implementasi dari MoU antara Aceh-Inggris yang disepakati pada tahun 1603. Para pedagang asing, seperti diakui Davis; kerap mengaku mengeluh atas patokan harga, tetapi Iskandar Muda tegas berkata: „Barang-barang yang kami ekport berkualitas tinggi, jika saudara mau beli dengan harga yang ditetapkan, bayar! jika tidak: pulang ke negeri tuan.“ Para pedagang asing terpaksa membeli walaupun harganya mahal, sebab mereka memerlukannya. Ini merupakan kisah menarik yang telah mengharumkan lembaran sejarah Aceh. Karena itu, orang selalu mengagumi engkau, Sultan!
Bangga, oleh sebab Iskandar Muda berhasil menjalin persahabatan, hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara terkemuka di dunia, seperti: Portugis, Sepanyol, Inggris, Perancis, negara-negara Arab, India dan Cina. Lebih daripada itu, di saat Barat masih meraba-raba dengan konsep nasionalisme dan bernegara, Iskandar Muda sudah lebih awal meletakkan dasar dan melaksanakan prinsip „separation and distribution of power“, dalam: “Adat bak po-teumeuruhôm, hukum bak Syiah Kuala, qanun bak Putroë Phang, reusam bak Bintara”. Artinya: Aceh lebih unggul dan mengawali teori “contract social” atau “Trias Politika” (Theory of separation of powers) Montesquieu (1689–1755) yang telanjur dibangga-banggakan itu. Itu sebab itu, orang tak akan dapat menafikan idé engkau, Sultan!
Dalam konteks ini, Barat baru sadar dan belajar mendirikan suatu pemerintahan yang berwibawa; sesudah Tariq Ibn Ziyad mengalahkan pasukan Visigoth hingga berjaya menguasai Andalusia, Cordova, dan Toledo di Spanyol. Sejak itulah Bani Umayyah memperkenalkan model kepemimpinan Islam –sistem kekhalifahan. Seterusnya, dilanjutkan oleh kekhalifahan Oesmaniyah Turki, dimana Aceh –satu-satunya negeri dari kawasan Dunia Melayu– yang ikut bergabung di dalamnya. Dalam kaitan ini dikatakan: “Pada abad ke-16, Dunia Islam sudah menjadi berkuasa kembali kaya raya, mewah dan penuh kebesaran. Orang-orang Islam masa itu - di Maroko, Istambul, Isfahan, Agra, Aceh - adalah pembina-pembina sejarah yang berhasil.” (Prof. Wilfred Cantwell Smith, “Islam in Modern History”, 1975, p.38). Oleh karena itu, hati orang Aceh selalu bergetar bila menyebut nama engkau, Sultan!
Iskandar Muda, satu-satunya figur politisi masyhur di Asia Tenggara yang berjaya meletakkan nilai-nilai islami yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits sebagai konstitusi negara yang dituangkan dalam „Qanun Al-Asyi“ dan menghormati eksistensi Mahkamah Qadhi Malikul `adil. Demikian pula paham nasionalisme yang berteraskan kepercayaan dan agama. Hal ini nampak dari konsep “Ummatan wahidah”, yang dipakai untuk menyatukan administrasi dan mempersatukan kekuatan dunia Melayu untuk melawan kolonialisme.
Pada permulaan abad ke-19, pemikir politik Eropah baru sadar bahwa: keyakinan dan agama ternyata boleh melahirkan nasionalisme, seperti diakui oleh Prof. Sebastian de Grazia: “Dasar persamaan dan kesatuan yang terpokok sekali dari sekian warganegara ialah keyakinan dan agama mereka yang memperlihatkan dan menyatukan cita-cita mereka mengenai hubungan antara satu dengan lainnya dan antara mereka dengan pemeritahnya. Dengan tiada keyakinan dan agama itu, dengan tiada persamaan ini, maka boleh dikatakan bahawa masyarakat itu tidak ada.” (Prof. Sebastian de Grazia. The Political Community.)
Dalam rangka khaul Iskandar Muda, riwayat di atas dapat dijadikan barometer dan studi pembanding untuk mengukur: siapa kita di depan cermin sejarah Aceh. Yang pasti, Iskandar Muda berjaya membangun tradisi berpikir ilmiah, melahirkan sederetan Ulama terkemuka, membina peradaban dan martabat Aceh yang tegar, disegani, diteladani dan bermarwah. Dalam radius „marwah“ inilah Iskandar Muda mengukir prestasi. Jadi, „marwah Aceh“ sebenarnya: kedaulatan atas tanah, ekonomi, hukum, agama, ilmu pengetahuan, moral, etika, tradisi, resam, kebudayaan dan politik/kekuasaan. Semoga kita damai dalam dua dunia yang berbeda, SULTAN!

Read More......

Merangkai Kearifan Aceh

Yusra Habib Abdul Gani

SUATU hal penting yang kerap luput dari perhatian dan kurang dipahami adalah: konstruksi sosial-politik yang kita saksikan; bukan saja harus diterima sebagai suatu konsensus, tetapi juga menerima perbedaan-perbedaan, termasuk konflik sekalipun. Ini romantika dan dialektika sosial yang normal –bukan saja normal, mungkin juga baik atau terbaik dalam pandangan manusia– karena ’ego jahat’ dan ’ego baik’ dalam diri/jiwa manusia; yang secara simbolik disebut ’fujur’ dan ’taqwa’ (Q: 91 ayat 8), selamanya terjadi pertarungan untuk saling mempengaruhi dan mengalahkan. Aksioma psycho-sosial ini wujud dalam pelbagai bentuk benturan fisik, seperti: perkelahian, demontrasi, kerusuhan dan perang. Sementara benturan non-fisik, seperti: perbedaan pendapat, idé, mazhab dan penafsiran. Jadi, ”jangan berpikir bahwa kita secara mutlak bergantung kepada suatu dunia, karena kita sebetulnya perlu kedamaian dalam diri kita-sendiri dan dalam hubungan kita dengan yang lain. Dunia mengakui kekerasan, tetapi di saat peradaban kita nampak lemah untuk mengamankan diri kita; ketika pula kita nampak kehilangan harapan.” (Maclntyre. The Peaceable Kingdom. Brenda Almond, The Sources of Public Morality – on The Ethics and Religion Debate.) Berangkat dari sini, diharap agar siapapun mesti peka terhadap phenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.
Dalam teori konflik, untuk mengubah dari kisruh kepada damai, memerlukan suatu proses dan melibatkan pelbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti: psychology, sociology dan hukum yang mengedepankan pendekatan persuasif, toleran, kearifan yang diangkat dari agama dan budaya. Lebih dari itu, perlu ada figur yang punya konsep untuk menamatkan suatu konflik. Dengan begitu: “beruntung bagi mereka yang mensucikannya” (Q: 91, ayat 9). Upaya demikian perlu motivasi yang boleh mendorong supaya konflik diselesaikan secara komprehensif. Jika tidak, maka “rugi bagi mereka yang mengotorinya.” (Q: 91, ayat 10).
Dalam pandangan umum, konflik selalu dikaitkan dengan ‘form’ budaya atau peradaban suatu masyarakat dan bangsa, yang boleh melahirkan tiga kemungkinan. Pertama, konflik boleh menyadarkan sesorang, segolongan masyarakat dan suatu bangsa dari pengalaman buruk yang pernah berlaku dan berhasrat untuk tidak mengulanginya. Ianya merupakan pelajaran berharga untuk membangun kembali semangat, kesadaran dan kepentingan nasional baru. Jepang misalnya: mulai membangun sejak gerakan Restorasi Meiji (Meiji Ishin) dicetuskan oleh Sakamoto Ryōma tahun 1866, tetapi hancur-lebur semasa perang Dunia ke-II tahun 1945. Hanya satu yang diminta kepada kekuatan sekutu: Lembaga Kekaisaran Jepang jangan dihapus!. Selain insaf atas kesalahan yang pernah dibuatnya, Jepang juga berhasil mengalihkan image buruk menjadi form peradaban baru, merangkai kembali fragmen-fragmen kearifan yang tertimbun dan mengembangkan sains tehnologi hingga mampu menyetarakan, bahkan mengungguli kemajuan ekonomi dan tehnologi Barat. Kedua, konflik tetap diperlihara sebagai sentimen pribadi, clan, ethnis suatu masyarakat dan negara untuk diwariskan. Disini, luka lama (dendam) akan meledak seperti gunung berapi. Sentimen yang sudah berakar akan membiak dalam bentuk form konflik; sesuai dengan scenario. Inilah yang terjadi di Somalia, konflik yang tak berujung. Ketiga, faktor-faktor penyebab konflik masa lalu disimpan sebagai boom waktu oleh pihak tertentu dan pada saat tepat, dihidupkan dan dipakai sebagai konspirasi untuk mengobok-obok antara sasama masyarakat atau faksi dengan cara mempertajam perbedaan keberagaman budaya, kepentingan, pandangan, sehingga koflik terus mengalir sepanjang jalan sejarah peradaban. Indikasi ini nampaknya wujud di Aceh.
Berbanding dengan Jepang yang hanya tiga tahun dilanda konflik (1942-1945) mampu eksis kembali; konflik antara Aceh-Belanda berlangsung selama 69 tahun (1873-1942), disambung lagi konflik Aceh-Jepang selama 3 tahun (1942-1945). Aceh yang kaya pengalaman, seharusnya mampu menyulam nilai-nilai peradabannya yang pernah gemilang. Sayang, kedua peristiwa ini secara kejiwaan, ternyata berefek negatif, yakni: orang Aceh tidak kehilangan percaya diri, merasa rendah diri dan merasa ketergantungan kepada penjajah. Kelainan jiwa ini dalam psychology dinamakan ‚inferiority-complex‘. Terbukti, ketika Jepang sudah takluk kepada serdadu sekutu; segelintir kaum Ulèëbalang berusaha supaya Belanda berkuasa kembali di Aceh; sementara PUSA ingin pemerintah RI berkuasa di Aceh. Untuk itu, perjuangan Tengku Thjik di Tiro diperalat oleh Ulama Aceh yang antara lain menyebut: „... perjuangan ini adalah sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh almarhum Tgk. Tjhi'k di Tiro....“ [Maklumat Ulama Seluruh Aceh, 15 Oktober 1945, yang ditandatangani oleh: (1). Tgk. Hadji Hasan Kruëng Kalé, (2). Tgk.M.Daud Beureu-eh, (3). Tgk. Hadji Dja’far Sidik Lamjabat, (4). Tgk.Hadji Ahmad Hasballah Indrapuri, T.Njak Arif dan Tuanku Mahmud.] Pernyataan ini dikeluarkan, justeru di saat masa depan, status Aceh tidak menentu dan orang Aceh tidak bersatu. Kenyataannya, dalam rentang masa desember 1945-februari 1946, Ulama PUSA-Ulèëbalang (dua kelompok yang dihormati, berpengaruh dan punya massa) terlibat perang saudara. Jika mereka terlibat konflik berdarah; lantas kemana rakyat mengadu dan siapa lagi orang Aceh yang arif? Ujung-ujungnya, pemerintah RI menyelesaikan dengan memberi abolisi melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri RI NO. 14/Keh.WKPM, tgl. 21 Desember 1949.
Konflik antara Darul Islam (DI-Aceh) dan RI tahun 1953-1962, mula-mula disepakati MoU tentang penghentian permusuhan antara RI-DI-Aceh, 5 April 1957. Syama’un Gaharu (putra Aceh), penguasa perang saat itu berkata: ”yang bertemu bukan aparat pemerintah dengan para pemberontak DI Aceh, tetapi putra Aceh dengan putra Aceh lainnya antara sesama orang Aceh, yang sedang membicarakan masalah Aceh. Hasil musyawarah inilah kemudian dinamai „IKRAR LAMTÉH“ yang berisi: (1). Menjunjung tinggi kehormatan Islam (2). Menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan rakyat Aceh. Butir-butir ini selanjutnya dijabarkan kedalam SK Perdana Menteri No. 1/Misi/1959. Pada awalnya faksi Tengku Daud Beureuéh, Hasan Ali, Tengku Ilyas Leubé, dkk. menghendaki supaya pelaksanaan SK tersebut diatur dalam Undang-undang; sementara faksi Hasan Saleh (pelaku Kudeta atas kepemimpinan Tengku Daud Beureuéh, pada 15 Maret 1959) dan Husen Mujahid, dkk. merasa puas. Rupanya konflik intern terjadi di kalangan pimpinan pergerakan DI-Aceh. Konflik intern ini, semakin memperkuat missi Let. Kol. Syama’un Gaharu (penguasa perang) dan Ali Hasymi (Gubernur Aceh) untuk menamatkan konflik. Akhirnya, gerakan DI-Aceh diselesaikan dengan SK Perdana Menteri No. 1/Misi/1959. Tuntutan supaya pelaksanaan SK ini diatur dengan UU ditolak, ditukar dengan Surat Keputusan No. KPTS/PEPERDA-61/3/1962, dikeluarkan oleh penguasa perang, tgl. 7 April 1962. Tengku Daud Beureuéh akur dan turun gunung.
Menyusul kemudian konflik antara GAM-RI (1976-2005). GAM menuntut merdeka, sementara pemerintah RI mau GAM menyerah tanpa syarat. Akhirnya dicapai kompromi „Aceh tetap dalam NKRI dengan Otonomi khusus.“ di Helsinki, 15 Agustus 2005. (Hamid Awaludin. Damai Di Aceh, hlm. 36. Centre for strategic and International studies, 2008). Putaran sejarah Aceh berulang ketika Gubernur Aceh –sebagai simbol pemersatu– DPRA + KIP + KPU –simbol demokrasi tempat rakyat mengadu– terlibat konflik karena perbedaan pendapat soal calon independen dan tahapan pilkada. Masing-masing merujuk kepada pemerintah pusat, ketimbang bermusyawarah antar lembaga untuk diselesaikan di Aceh. Nampaknya, mekanisme penyelesaian konflik antar lembaga belum ada ‚rule of the gam‘-nya di Aceh. Akhirnya dirujuk ke MK, Mendagri dan Presiden. Masalahnya; jika para elite politisi Aceh terlibat dalam konflik; lantas kemana rakyat mengadu dan siapa lagi orang Aceh yang arif? Seharusnya, pengalaman masa lalu dapat memberi ´iktibar dan Aceh bangkit membangun masyarakat dan pemerintah yang bertamadun berteraskan nilai-nilai moral seperti: rasa malu, percaya diri, berilmu, rendah hati, toleransi dan menjaga marwah. Aceh akan hidup, jika tidak mengulangi kesalahan masa lalu; sebaliknya akan mati, jika terus mengulangi kesalahan yang pernah dibuatnya.

Bagaimana menyulam kearifan?
Jawabannya tersimpan dalam peradaban Aceh masa lampau, yang kaya dengan keberagaman budaya dan ethnis, seperti: ethnis Aceh pesisir berbasis India, Tamil/Kling, Arab, Portugis, Gayo, Klut, Haloban, Aneuk Jamèë dan Melayu Temiang. Pemimin (politisi) Aceh pada masa itu, nyatanya mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Didapati pula sebilangan kerajaan kecil, seperti: kerajaan Seudu, Purwa Indra, Indra Puri, Indra Patra, Meureudu, Jeumpa, Peureulak, Linge dan Pasé; yang suatu ketika dahulu pernah terlibat dalam konflik. Ternyata, Syèh Abdullah Kan’an dan Meurah Johan berhasil menanamkan kesadaran bahwa: kebersamaan hak, persatuan, toleransi, persaudaraan dan menghargai HAM, musyawarah merupakan prasyarat dalam suatu negara. Ini sesuai dengan anjuran: “… menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” (QS. 49:13) dan atas dasar kesadaran itu mereka sepakat menyatukan diri kedalam kesatuan negara Aceh Darussalam yang berdiri pada 1. Ramadhan 601 H. Selain itu, karena budaya Aceh sebati dengan nilai-nilai Islam, maka kembali semua kepada konsep: ”Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.” (Q: Fushilat, 34). Konflik politik yang kusut di Aceh, insya-Allah boleh diselesai oleh orang Aceh sendiri, tanpa harus melibatkan pihak luar, sekiranya sadar dan paham bahwa: „... disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu....”(Q: Ali-Imran, 159). Ini paradigma penyelesaian konflik universal. Sayangnya, kemampuan menyatukan berbilang kaum, kerajaan-kerajaan kecil dan mengedepankan musyawarah-mufakat –déskrispi kearifan Aceh suatu masa dahulu– sudah terkubur. Adakah figur politisi Aceh mampu menysulam kerarifan itu kembali? Wallahu’aklam bissawab!

Read More......

Aceh Rebuilding civilization

Yusra Habib Abdul Gani


Abstract.
Among the values of Aceh civilization that needs to be exemplary and inherited are: unifier, friendly attitude, professional, ethics and dialogue. Recognized that the civilization of Aceh in the past, a lot of things that contain the positive and negative values. However, today, the positive values of civilization that we discussed scientifically. If necessary, soul and spirit are transferred or adopted into the social-political life of Aceh today. Therefore, many people do not know the values of history, which still has not been revealed. For a while, do not remember the negative values in the history of Aceh. Perhaps in the future, we need to discuss things that are negative in particular. Although it was less fair and honest –because let negative things– but, it's better for us to talk about good things and we take only fragments of the history of Aceh, which is useful. That's why: I'm happy to use-the word "rebuilding".
Key words: Aceh, civilization and history

Introduction.

After identification and inventory, we found that: Aceh, at least have 10 basic guidelines as a basis and reference for building a civilization. It is impossible to discuss all of them in this limited forum. Therefore we confine it on: unifier, professionalism, ethical and dialogue.
With this restriction, it would be easier for us to discuss in detail, and to offer the best solution for the internal conflict in Aceh, from the standpoint of history, morals and ethics. I purposely chose these four points, because It was relevant in the context of contemporary politics is going on in Aceh.
Most Acehnese people forget that, they are actually under way to follow in the footsteps of his predecessors. They think that their presence in Aceh society, regardless of historical ties. Apparently, the historical facts relating to ethics and morals, especially when dealing with opponents and social relations in society; there is an emotional connection, from one generation to the next generation. For example: Aceh's education system in ancient times, the superiority, not only recognized by Muslim communities in the Malay World, but also recognized by non-Muslim community, even they want to emulate.
We know now, because The New York Times review it in an editorial column, on May 15, 1873. We just know now that, from 6.643 University around the world, none of the University in Aceh, both public and private, were entered into the ranking list; because the information was published in webomitrics.info.com about "Web Ranking of World Universities, USA, UK, Canadian, Australian and others, July 2011. This fact may be refuted in Aceh, which considers the news paper or web. has no scientific standards.
Similarly Aceh border. Until now, many people do not know. We will not find in a scholarly book, written by experts in history though, unless found in special reports, such as those drawn up by Britain and France. Now we understand, what the background of the war in Aceh against the Dutch, because the newspaper: the London Times 1873, 1874, New York Times 1873, 1874, Basyirat Turkey 1873, 1874 ; Franzer's Magazine 1873 review in detail.
Now we understand that, before the war erupted between Aceh and the Dutch in 1873; ongoing dialogue between Aceh negotiators with the commander of the Dutch war, on a Dutch warship. After reading the telegram –letter secret– from the Sultan of Aceh to the government of the United States, we know now that, United State of America is a close friend of Aceh, when war erupted between the Aceh against the Dutch. The contents of the letter was not found in scientific books, but written in the New York Times in 1873 and 1903. The story above proves that, Aceh had a high civilization. Our task is now to analyze, interpret and connect the facts of history in a contextual sense, not textual. Let us discuss and we test the truth of references presented, mutual respect and complement.

Methodology (provide short methodology)

To write this paper, I use the method of literature, compiled from several sources, such as: scientific papers (books), newspaper, special reports and limited, especially regarding map -territory of Aceh- compiled by the British and French intelligence agencies. In addition, I use a correlation approach, which try to connect the chain of past history with the politics of contemporary Aceh. I also use the analysis and interpretation of all the facts, about the history of Aceh. Because, I think that, we have the right to correct our own history. Thus, this discussion expected to help find the best solution to resolve the internal conflict in Aceh from the historical approach.

Discussion
Sjèh Abdullah Kan'an and Merah Johan had succeeded in uniting several kingdoms, such as: “kingdom of Seudu, Purwa Indra, Indra Patra, Indra Puri, Indra Purba, Peureulak, Pase, Continent and Linge into the kingdom of Aceh Darussalam”;[1] … Ali Mughayat Shah managed to unite the “territorial sovereigtnty of Aceh, to the east until the Kampar River in Riau and westward to the Padang Pariaman, West Sumatra.”[2] Iskandar Muda managed to unite the kingdom of Aceh include: “Sumatra, Malay Peninsula Land, West Borneo and West Java.”[3] This fact proves that, Aceh is the unifier that unifies the power to repel invaders. Mughayat Ali Shah said: “During the small kingdoms remained independent and did not join in a strong force of the kingdom and united, then the resistance will not have much meaning. "

Forget for a moment about mega projects undertaken by Ali Mughayat Shah and Iskandar Muda. They are brilliant thinker about big things, managed to unite the administration, the soul and the views of some ethnic and country into the territory of the kingdom of Aceh. Not our class to think like that. What is important is: how can the present generation to revive the spirit, soul and the idea that the Acehnese can be united; Aceh needs to figure to lead, which can bring together, unify their views and see Aceh as belonging together, build together and organize together.

Turkey's experience very well be the lesson of history, losing a vast empire territory, then they are aware of the mistakes of his past and rose to revive the spirit of Turkey; in the sense: never again think to expand the territory, but rather unite to build the civilization of Turkey's future is more bright and glorious. The difference: if Turkey does not lose the country, building on behalf of the state; while Aceh lost the state, building on behalf of the province.

Aceh also had diplomatic and trade relations with the Netherlands, placing Tengku Abdul Hamid as Aceh Ambassador plenipotentiary to the Netherlands. “The Aceh Government has allowed the Dutch government's request to establish representation (consulate) in Padang Netherlands in 1602.”[4] The success of Iskandar Muda political relations, trade with some countries that are influential in the world at that time, such as: Turkish, Dutch, English, American, French, Portuguese, and the Arab world, even in Aceh became “a member of the bloc of the Islamic world -The big five - with Turkey, Morocco, Isfahan and Mongolia.”[5] This fact proves that, Aceh is a nation that is open to the outside world. Aceh is also central to the coaching and development in various fields of science: literary, jurisprudence, criminal law and politics, etc., give space and freedom to the Ulama to build a tradition of scientific thinking and spawned a number of leading scholars in Aceh, such as: “Sjèh Yacoub al-Singkili, Shamsuddin Sumaterani, Nuruddin Arraniri and Hamzah Pansuri, etc.”[6]

The above events can be stimulating and inspiring that: if the former Aceh have diplomatic and trade relations with the countries leading the world. Why does the current generation, not trying to set up trade representative, so merchants from Aceh can conduct trade contractions with countries in Southeast Asia, the Middle East, Europe and America. If the fast, Aceh became a center of education, cultural studies and Malay. Why now, Aceh is not seen as central to the scientific world? It is time to think about, in order to Aceh to build tradition of scientific thinking. People who have the insight to the future of Aceh will ask: how foreigners pinned their hope and come to continue their study at universities in Aceh, not the opposite of!

Malaysian government policy in the 70's is right, invited teachers from Indonesia to teach in schools in Malaysia and sending students abroad. Now, Malaysia has mastered and become the center of modern education in Southeast Asia. In the 1990s, Malaysia has also attracted many foreign investors in various industrial fields. Now, Malaysia is ahead in the field of technology transfer and open up many job opportunities. Aceh had to look inward and strive to build trust so that foreign investors come to Aceh. For this, prepare all the instruments and infrastructure, so that foreign investors are not disappointed.

Cooperation between Aceh and several foreign countries in the education program is already running. Aceh has sent thousands of students to study abroad in various fields of science. The problem is: whether their expertise is required in accordance with the quota in Aceh? Therefore, many Acehnese graduate students abroad to complain; because after graduation, no jobs available in Aceh and finally, they work outside of Aceh. These problem relates to the workings of a government, professional or not.

Speaking of professionalism. In the past, the education system in Aceh is not only recognized by the Islamic community in the Malay world, but also recognized by non-Muslim communities, who consider that Aceh education, it was time to imitate and emulate as a reference. In this context puts it: "Now it may be said that education was begun in Aceh to the descendants of a new Christian. Soon to be known publicly that the people of Aceh was not a savage nation that is not deep nerves (not good at thinking), but they are a very good Muslim society and the nation's heroes.”[7]

Finally: as a civilized people, Aceh know and use ethics when dealing with opponents and always favored dialogue rather than violence. For example: when the Dutch envoy Warlords went ashore and deliver a message containing: "Aceh must be surrendered to the Dutch and or give one of the city, where the Dutch hung."[8] Accordingly, Aceh negotiators went upstairs to meet the Commander of the Dutch war ship and deliver the Sultan of Aceh following mandate: "Aceh is an alliance of independent states and Turkey Osmaniyah Daulah. So will we let this matter prior to the Turkish government. After that the Dutch warship left the waters of Aceh.”[9] Here, it is clear that, Aceh have ethics or manners when dealing with the enemy and promoting dialogue, before deciding to war! This is a beautiful thing in the piece the history of Aceh, which teaches that: ethics and dialogue are the two things are very important in order to create a harmonious circumstances, orderly and safe in the community. So, what's wrong, if we focus on ethics and dialogue, to reduce political tensions and to avoid the occurrence of horizontal conflicts among the Acehnese. Islam teaches to consulted (musyawarah), before deciding a case, moreover concerning the future of politics and the people of Aceh.

Conclusion.

If we look carefully, in Aceh civilization there are many historical values, which deserves to be imitated, exemplary and inherited. It means, Aceh has assets and capital. That's the power of history of Aceh. Not all the nations of the world has a heritage of history. Aceh is one of the nation who have it. So, we must redefine the treasures of the past of Aceh.

It was different from the history of Japan. In Japan, the Meiji Restoration reform movement (Meiji Ishin) spearheaded by the new Ryoma Sakamoto in 1866 AD until 1869, which made contact with the U.S. Navy, led by Matthew Perry. At that time, Emperor Mutsuhito ruling (January 25, 1868 - July 30, 1912). He changed the name, from Emperor to Emperor Meiji Mutsuhito. “He is announcing five "5 chapters decree", include:

- The establishment of legislative councils.
- Involving all community groups to conduct inter-state relations.
- The recall of taxation rules and restrictions in the job class.
- Replacement of "Satan tradition" with "natural law".
- Send an envoy to Europe and America to study Western science and strengthen the legal foundation of the Meiji government.” [10]

For reasons that I use the word "rebuilding"; because Aceh did have a heritage of civilization that remain relevant long used as a reference. I do not use the word "to build", so It was to give meaning and interpretation that the Acehnese had no civilization and must build a new civilization that is not clear footing and referent.

References:
[1] . Meurah Johan Raja Aceh Darussalam Pertama. Panitia Pekan Kebudayaan Aceh ke-IV, Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, 21 Jumadil Akhir 1425 H; 8. Agustus 2004 M. Halaman 9.
[2] A contemporary English map showing Achehnese territory in 1883 –ten years- efter the beginning of war with Holland. Published as Suplement to The Graphic, London, September 22, 1883. Another contemporary English map, Published by Fullerton & Co., London, Dublin & Edinburg, showing Achehnese territory in Sumatra in 1890 – 17 years since the of Dutch invasion The Shaded area representing Acehnese territory falling under Dutch occupation. See also; Yusra Habib Abdul Gani. Status Aceh Dalam NKRI, halaman 190 & 192. Penerbit, Institute for Ethnics Civilization Research, 2008.
[3]. La Grand Encyclopedie. An authoritative 17th century Frech map, showing other, the territory of the Royame D’eAchem (Kingdom of Acheh) in Sumatra, Malaysia, West Borneo and West Java. See also, Yusra Habib Abdul Gani. Status Aceh Dalam NKRI, halaman 178. Penerbit, Institute for Ethnics Civilization Research, 2008.
[4]. Yusra Habib Abdul Gani, Mengapa Sumatera Menggugat. Diterbitkan oleh: Biro Penerangan Angkatan Aceh Sumatera National Liberation Front, 2000. See also; Editorial, The New York Times, tgl. 15 Mei 1873.
[5]. Prof. Wilfred Cantwell Smith, Islam and Modern History, 1975, p.38.
[6]. Yusra Habib Abdul Gani, Mengapa Sumatera Menggugat. Diterbitkan oleh: Biro Penerangan Angkatan Aceh Sumatera National Liberation Front, 2000, halaman 28.
[7]. Pidato Ilmiah Tengku Hasan M. di Tiro. Perkara & Alasan di hadapan “Scandinavian Association of Southeast Asian Social Study”, Gôtteborg, Sweden, 23. Agustus 1995.
[8]. Basyirat Turky (Newspaper). See also; The New York Times, on Mei 5, 1873.
[9]. Ibid.
[10]. Web: Okyakusama, Moshimoshi, netne net. e Youkusoo!!! Zaman Meiji (1868 M – 1912 M).

Read More......

Phenomena Kebudayaan dan Falsafah Aceh

Yusra Habib Abdul Gani

Kebudayaan, selamanya menjadi thema menarik untuk dibincang; bukan saja karena mengandung aspek pengetahuan, keterampilan, simbol komunikasi antara sesama manusia dan seni; akan tetapi juga karena ianya sebagai gerakan akhlak/moral. Dikatakan demikan, oleh karena akar kata ‘budaya’ berasal dari ‘Buddhayah’ [bahasa Sangskerta]; yang berarti: budi atau akal. Maka berbicara tentang kebudayaan, berarti membincangkan soal upaya membentuk dan menimbang kadar karat intelektual dan moral dalam peradaban kita. Inilah sesungguhnya saripati dari kebudayaan.

Walaupun kebudayaan berasal dari buah pikiran –bukan agama wahyu– tetapi dalam masyarakat Aceh diakui, bahwa budaya (termasuk resam dan adat-istiadat) berhubung erat, bahkan dipakai sebagai pelindung agama. Dengan kata lain: “Adat pagar agama” dan hubungan antara keduanya ’lagèë zat deungon sifeuët’. Dalam prakteknya didapati bahwa, phenomena agama sarat dengan pertanyaan-pertanyaan sekitar pikiran manusia, eksistensi, logika dan hasil karyanya; dicoba diterjemahkan ke dalam bahasa untuk dipahami. Tetapi demi konsepnya sendiri, agama merupakan petunjuk hidup (wahyu Allah) bernilai universal bagi manusia itu memiliki nilai-nilai multak yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya dalam pemikiran kebudayaan. Namun begitu, para ilmuan berusaha menguhubungkan antara keduanya –setidak-tidaknya– menguji “religion as an historical and social phenomenon, as the medium of tradition and communication among men.”[1]
Dalam pandangan Burkert, agama merupakan perantara yang bersangkut-paut antara tradisi, lintas pendapat, phenomena sosial dan kesejarahan dalam masyarakat. Ini suatu langkah maju dalam pemikiran sejarah, kebudayaan, tradisi dan agama itu sendiri. Pengakuan ini sebagai salah satu alasan utama ‘mengapa agama dalam realitasnya memiliki peran penting dalam tatanan kehidupan masyarakat.’ Dalam konteks ini dikatakan: “religion is a stabilizing factor of the first order in society. As such it appears in its enduring aspect, always a given tradition which is modified time and again but never replaced by something entirely new.”[2] Tegasnya, agama sebagai faktor penyeimbang dalam tatanan sosial. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa benturan-benturan antara konsep moral dan nilai-nilai tradisi yang bersumber dari budaya, yang bersifat dogmatis dan bersumber dari agama tetap saja terjadi. Bukan saja itu, dalam peradaban manusia yang berbilang kaum, gèsèsan dan konflik antar budaya sulit dielakkan. Jadi, apa pun alasan dan motif perselisihan faham tentang kebudayaan, semestinya ia tetap berada dalam koridor moral, akal dan pengetahuan. Perkara inilah yang merangsang kita untuk segera merumuskan definisi kebudayaan yang baku, konsep, bentuk, aktivitas, cakupan, standarisasi dan korelasi kebudayaan yang bercorak ke-Aceh-an; khususnya mengenai eksistensi bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Kluet dan Jamèë. Secara nazhriyah (teoritis), masalah budaya, bahasa dan sejarah sering didiskusikan dalam Seminar atau forum ilmiah lainnya, namun secara amaliyah (praktis) belum nampak impact positifnya dalam masyarakat, apalagi mewujudkan bahasa ini sebagai alat berpikir untuk meluahkan ide dalam tulisan ilmiah.
Kita baru memiliki kamus, tetapi belum dijumpai buku-buku yang ditulis dalam bahasa Aceh atau Gayo yang membahas ikhwal agama atau ilmu pengetahuan umum berstandard ilmiah. Belum ada orang dan lembaga bahkan Pemda sekali pun yang mempelopori penerbitan Suratkabar atau Majalah budaya (bulanan), media visual (TV) dalam bahasa Aceh dan Gayo. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Malaysia; dimana Suratkabar, Majalah Keluarga dan hiburan populer diterbitkan dalam bahasa Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris, termasuk tayangan TV dengan beragam bahasa. Secara jujur mesti diakui bahwa, bahasa Aceh dan Gayo hanya dipakai dalam lingkungan terbatas (keluarga dan dalam komunitas tertentu). Orang Aceh tidak seluruhnya mengenal huruf abjad, menulis, tidak mampu berpikir cepat dan ilmiah dalam bahasa Aceh atau Gayo, dibandingkan menulis dan berpikir dalam bahasa Melayu (Indonesia).
Jika tidak diupayakan perumusan konsep, akan mendatangkan malapetaka kebudayaan dalam peradaban kita dan para budayawan akan mengekor kepada mazhab Charles Tailor, yang memasukkan hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia –termasuk agama– ke dalam definisi ’culture’ dan lebih jauh dikatakannya: ”tindakan-tindakan kultural kita bukan hanya bersifat pribadi atau subjektif, melainkan dibentuk secara sosial; itulah ’intersubjektive’.” Demikian pula W. A Haviland, yang memberi definisi ’culture’ sbb: ”peraturan standard yang jika dipatuhi oleh suatu masyarakat, akan menghasilkan prilaku yang dianggap layak dan diterima oleh masyarakat lain.” Selain itu, Clifford Geerlz mendefinisikan ’culture’ begini: ”sesuatu yang dengannya kita memahami dan memberi makna dari hidup kita yang dikenali lewat sistem simbol-simbol.” Definisi ketiga antropolog di atas semata-mata berangkat dari ’culture’ yang mereka kenali dalam struktur masyarakat tertentu yang beraneka ragam coraknya, sekaligus merumuskan nilai-nilai dan kredibelitas budaya. Pada hal temuan mereka sangat berbeda dengan konsep ‘Buddhayah’ yang kita miliki dan maksudkan. Oleh karena kita belum mampu merumuskan konsep dan bentuk-bentuk kebudayaan menurut pikiran kita, maka selama itu pula terperangkap dengan postulate kebudayaan asing yang kandungan dan missinya belum tentu relevan dengan agama (Islam), nilai-nilai tradisi dalam peradaban kita.
Dalam konteks kebudayaan, nampaknya kita masih mencari-cari identitas. Budaya dan tradisi kita sedang berada di persimpangan jalan, tidak bisa mengelak dari arus globalisasi informasi dan budaya yang berlangsung lewat interaksi dan asimilasi budaya yang terus-menerus merapatkan antara kelompok budaya dengan kelompok budaya lain, bahkan interaksi budaya antara suatu bangsa dengan bangsa lain. Silang budaya tadi, di satu sisi bisa saja saling memajukan, menghidupkan, melengkapi, memodikasi bentuk –mungkin rusak atau indah– dan di sisi lain, akan dikuasai dan hilang, karena kalah dalam pertarungan budaya untuk saling menguasai dan bahkan mematikan suatu salah satu daripadanya. Pengaruh dari interaksi budaya tadi bisa dirasakan dari ’trend’ masyarakat yang ganderung meniru budaya dan bahasa asing, sebaliknya merendahkan prestige budaya, tradisi dan bahasa asli. Kini saatnya kita menentukan pilihan! Mengakui dan menghormati budaya kita bukan berarti menolak sepenuhnya kehadiran budaya asing. Kita menerima budaya dan bahasa asing dalam batas-batas tertentu, sejauh tidak merusakkan akar budaya kita.
Dalam kaitan ini dikatakan: ”... Salah satu sikap salah kita, yaitu: seolah-olah bahasa Inggeris boleh memperkatakan ilmu modern dan bahasa Melayu tidak mempunyai kemampuan langsung. Hakikat sebenarnya ialah manusia Melayu itu. Dialah yang penting, jika dia berilmu, tidak kira dalam bahasa apa pun ilmu itu disampaikan, dia mencatat kemajuan. Orang Perancis, walau pun tahu berbahasa Inggeris, tidak mau memakai bahasa tersebut, sebaiknya dengan tegas menggunakan bahasa kebangsaan mereka.” [3] Betapa pentingnya bahasa bagi suatu masyarakat dan bangsa, sehingga Perancis bersedia menjadi promotor dalam aksi kampanye supaya negara-negara Caribian sampai Indocina yang termasuk dalam ”Lafrancophonie” (”kumpulan negara-negara berbahsa Perancis”) tetap bertutur dan mempertahankan bahasa Perancis. Dalam Sidang Istimewa tahun 1993, Perancis menegaskan dan mau supaya 47 negara anggota kumpulan itu memperluas peranannya, bukan saja mempopulerkan bahasa dan kebudayaan Perancis, tetapi juga diplomasi internasional bagi melindungi dari pengaruh penguasaan bahasa Inggeris (Amerika Serikat). Tegasnya menantang arus pengaruh penguasaan kebudayaan Anglo-Saxon, khususnya dalam konteks hak budaya. Diantara prestasi gemilang dalam diplomasi kebudayaan Perancis ialah: ditetapkannya bahasa Perancis sebagai bahasa resmi yang tertera pada Kop Surat PBB (UNHCR). Sekali lagi, kita tidak menolak cerita roman atau kesejarahan asing, sejauh ianya mampu membangkitkan imajinasi dan ide untuk menghidupkan kembali khazanah budaya. Kisah Doremon atau Atromen dalam siri film karton Jepang misalnya; yang secara sengaja menitipkan nilai-nilai budaya Jepang, mulai dari nama tokoh, pakaian, lingkungan alam, wajah pelaku dan kebiasaan-kebiasaan yang disajikan, nampak berteraskan budaya Jepang dan diterima di seluruh dunia. Dalam perluasan cerita ini jelas nampak unsur dagang, dengan menjual kartu dan patung Doremon-Atromen yang membuat anak-anak seluruh dunia ’gila’ membelinya.
Inilah diantara cara dan taktik Jepang mengubur kesan negatif semasa perang Dunia ke-2 demi memulihkan image kepada generasi dunia di masa mendatang. Cerita fiksi asing ini bisa diambil idenya, sehingga khazanah budaya (cerita rakyat), seperti: ”Amat Rhah Manyang”, ”Atu Belah” dan ”Malim Dewa” yang sudah terkubur, menjelma kembali dalam bentuk novel dan atau mem-film-kan. Kebudayaan, pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari cara berpikir, kreasi, politik, ekonomi, identitas, falsafah dan kehidupan keagamaan. Jadi, ‘gerakan politik nilai-nilai’ dalam konteks kebudayaan bisa ditafsir, dipahami dan diserap lewat cerita rakyat, sebagaimana pernah dilakukan pada zaman Hiraclitos di Yunani, dimana para seniman dan budayawan memanfaatkan dialog dalam drama ”Antigone” dan “Olympus” sebagai suatu ‘gerakan politik nilai-nilai’ dan sekaligus ajakan agar rakyat selalu peka terhadap nilai-nilai budaya dan politik, menyikapi ketidak-adilan, tindakan sewenang-wenang, kebenaran dan keadilan. Masalahnya: budayawan kita tidak punya nyali, kekurangan ide dan pengecut.
Satu hal yang menarik dan harus perhatikan dalam perbincangan budaya; bahwa dalam tubuh kebudayaan, melekat di dalamnya karateristik, mudah memotret dan mengenali dari dekat streotype dari pemilik budaya. Melalui penelitian dan kajian intensif, orang akan menemukan kunci untuk membuka benteng kekuatan budaya dan menakluki pemilik budaya (masyarakat atau negara) tersebut. Sebagai contoh: hasil penelitian Francis Xavier (seorang pakar peneliti sastera Melayu yang diutus oleh Portugis sebelum memerangi Melaka tahun 1511) sangat menarik untuk disimak. Xavier menyimpulkan, bahwa bangsa Melayu adalah orang mata duitan, irihati dan dengki. Mula-mula dia terfokus kepada bait pantun: "Daripada hidup berputih mata, lebih baik mati berputih tulang. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah." Ini refreksi patriotisme dan heroisme orang Melayu. Tetapi Xavier tak mau berhenti sampai di sini. Dia terus menelusuri lebih jauh jejak-jejak dan menyibak rahasia di sebalik sastera Melayu, hingga menemukan bait pantun: "Puas saya bertanam keladi, Nenas juga ditanam orang; Puas saya bertanam budi emas juga dipandang orang." Ini yang sangat menarik dalam sorortan Xavier. Maka untuk membuktikan kadar kekuatan politik dan militier kesultanan Melaka, Portugis melakukan ujian.
Untuk itu, dalam kunjungan resmi ke Melaka tahun 1509, diplomat Portugis sengaja memberi kalung emas kepada Bendahara kesultanan Melaka dan tidak memberi apa pun kepada Mahmud Syah (Sultan Melaka.) ”Rupanya, Nina Chattu dan Uthimutha (pegawai Istana Melaka keturunan India), sudah lebih awal diloby (diperalat) oleh Alfonso D´ Albuquerque (dinas intel Portugis) yang menjanjikan sesuatu kepada mereka. Atas dasar janji inilah, keduanya menghembuskan berita ini di kalangan Istana, hingga muncul keretakan dalam pemerintahan Mahmud Syah. Dalam situasi kacau-balau itulah, Portugis menyerang Melaka tahun 1511. Diakui bahwa, kejatuhan Melaka tidak terlepas dari konspirasi politik tadi.” [4]
Di sini terbukti bahwa pantun: "Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah" dipadamkan oleh bait: "Puas saya bertanam budi: emas juga dipandang orang." Ternyata diagnoze Xavier akhirnya terbukti. Jatuhlah Melaka ke tangan Portugis!
Di Aceh lain pula kisahnya. Salah satu faktor penyebab gagalnya serangan Belanda ke atas Aceh tahun 1873, karena Belanda belum menemukan kunci budaya dalam serangannya. Bangsa Aceh punya falsafah: ”Nibak singèt got meutunggéng; nibak tjeurah got beukaih” Secara moral berarti: orang Aceh lebih memilih mati syahid daripada hidup dijajah. Falsafah ini dijabarkan lebih lanjut dalam ’Hikayat Prang Sabi’ yang mengobarkan semangat patriotisme dan hiroisme Aceh. Tetapi menjelang tahun 1880-an, pakar psyckhology perang, ditambah lagi setelah kedatangan penasehat militer Belanda (Snouck Hurgronje) ke Aceh, yang berpendapat bahwa ’Hikayat Prang Sabi’ ini sangat berbahaya, sebab di mata orang Aceh, Belanda adalah orang kafir dan perang melawan kafir disifatkan sebagai Perang Suci (Holy War), yang kalau gugur dalam medan perang berarti mati syahid. Apa pun dalihnya, pakar psychology perang Belanda tidak mau kecut dengan kegarangan falsafah dan ’Hikayat Prang Sabi’. Di sela-sela itu, mereka menemukan pepatah yang bisa membuka tabir atau aurat moral politik Aceh, yakni: "Meunjoë bak pèng gadoh djanggôt" (dengan uang, janggut bisa hilang).
Inilah yang membangkitkan semangat petinggi militer Belanda. Orang Aceh diklasifikasikan sebagai gila wanita, harta, gelar, kuasa dan pengkhianat. Maka, dalam sejarah perang melawan Belanda, Aceh terperangkap dengan kekuatan jaring-jaring budaya yang dipasang Belanda. Banyak pejuang dan politisi Aceh akhirnya tergilas oleh kenderaan ’tank tank’ budaya –pèng grék, gelar, pangkat dan penghargaan– misalnya saja: Habib Abdurrahman Zahir (Menlu Aceh) yang terperangkap oleh tawaran juru runding Belanda saat berunding di Pulau Pinang, tahun 1875. Dia kemudian berkhianat kepada negara Aceh dengan menikmati fasilitas perumahan dan jaminan biaya seumur hidup selama tinggal di Saudi Arabia dan ratusan gelar dan pangkat yang ditabur kepada Ulèëbalang dan kepada kombatan perang yang mengkhianati Aceh. Dengan taktik inilah Belanda, yang kendati pun selalu dalam keadaan ketakutan dan tidak pernah merasa aman di bumi Aceh, tetapi mampu juga bertahan selama puluhan tahun (1874-1942).
Perjuangan Darul Islam Aceh di bawah pimpinan Tengku Daud Beureu’eh (priode 1953-1961), ”yang secara militer dan politik sudah berdaulat selama 4 bulan di Aceh, khususnya wilayah Aceh Tengah dan Aceh Utara”[5], akhirnya menerima paket: ”Aceh Daerah Istimewa” dalam bidang: pendidikan, budaya dan syari’at Islam. Penerimaan ini, secara moral tidak terlepas dari falsafah: : ”Nibak buta got juléng, nibak putôih got geunténg.” Daripada tidak wujud NII (wilayah Aceh); lebih baik terima gelar ”Aceh Daerah Istimewa” –sekurang-kurangnya berdiri Unsyiah– pemberian rezim Soekarno kepada Aceh, sebagai gelar susulan ”Aceh Sebagai Daerah Modal” dari Soekarno tahun 1948, disertai dengan pemberian kompensasi –pèng grék– kepada petinggi D.I Aceh.
44 tahun kemudian, GAM yang punya cita-cita dan berjuang memerdekan Aceh, akhirnya menerima paket ’self government’ dalam MoU Helsinki (15/08/2005) –yang menurut Ketentuan Umum UUPA adalah Otonomi khusus yang diperluas– dan mengakui kedaulatan dan konstitusi Indonesia di Aceh. Penerimaan ini, secara moral berkaitan dengan falsafah: "Meunjoë ka seupakat, lampoh djeurat ta peugala" ("Kalau sudah sepakat, tanah kuburan kita gadai. ") Secara simbolik dan atau refleksi dari falsafah ini dapat disaksikan dari pernyataan ini: ”… GAM telah membuat banyak konsesi.” [6] dan ”Apapun hasilnya, MoU ini mesti ditanda tangani.” [7] Bukti lain misalnya: ”Apakah para perunding GAM lebih baik pulang dengan tangan kosong dari Helsinki dan membiarkan perang terus berlanjutan dalam suasana bencana tsunami yang baru menelan lebih dari 230.000 nyawa rakyat Aceh?” [8]
Pernyataan ini merupakan refleksi dari falsafah dagang politik Aceh: ”Bloë Siploh, peubloë Sikureuëng, dalam ru-euëng njan mita laba” (Beli sepuluh, jual sembilan, dalam ruang itu cari laba”) Ini ‘total materialistist’, yang tidak mau rugi sepeser pun. Artinya: sah-sah saja kecundang di Helsinki –mencampakkan cita-cita merdeka dan menerima konsep Otonomi Khusus yang diperluas, yang dalam realitasnya juga banyak point-point MoU yang tidak bisa direalisasikan, karena dijabarkan lebih lajut dalam UUPA dan perlu perangkat hukum seperti: Inpres, Kepres, qanun dll, yang seharusnya sudah ada aturan petunjuk, satu tahun setelah UUPA disahkan– tapi dalam ruang kekalahan itu mencari dan memperoleh laba, seperti: menjabat Bupati, Sekjen dan anggota BRR, Ketua dan angota BRA, Ketua, wakil dan anggota DPRA/DPRK dan munculnya klass bourgeois baru di Aceh.
Sekarang, aurat moral politik dan budaya Aceh sudah dikenal orang secara meluas. Oleh sebab itu, untuk membina suatu bangunan peradaban dan masa depan Aceh yang cerah dan mulia; Aceh harus merumuskan konsep, standarisasi, struktur kesadaran budaya dan politik baru, pemikiran baru dan falsafah modern, strategi untuk merekonstruksi rasa kebanggaan ke-Aceh-an kembali. Hanya saja, sejauh mana komitmen penguasa Aceh dalam menyahut dan mengagihkan dana dan penyediaan sarana. Terus terang, strategi budaya kita belum tiba ke tahap mempengaruhi dan menawarkan sesuatu kepada dunia luar. Di hadapan kita musuh menyerang dengan bersenjatakan: ”mission sivilstrice”, ”The white men’s burden”, ”culture colonialism and imprialism” dan ”saving natives” dan menerobos benteng kebudayaan dan kesejarahan kita dengan peluru tanpa suara. Bangun dan megahkan, sembari mencari daya tangkal untuk menghadapi serangan budaya asing tersebut, agar budaya kita selamat, terhormat, tidak terkikis dan terusir.

Referensi:
[1] . Walter Burkert. ‘Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth’, halaman xxii. University of California Press, 1983.
[2] . Idem, xxiii
[3] . Prof Dr. Nafsiah Karim, Guru besar Universitas Malaysia. ‘Persoalan Masyarakat Melayu Menjelang Abad ke-21: Perspektif Bahasa’. “Utusan Malaysia”. Malaysia, medio 1996,
[4] . Armando Cortesao. ‘The Suma Oriental of Tome Pires’. Halaman 287. London, 1994
[5] . Cornelis van Dijk. Darul Islam: sebuah pemberontakan. Grafiti Pers,1983
[6] . Pernyataan Tengku Malik Mahmud pada Upacara penandatanganan MoU GAM-RI, Helsinki, 15. Agustus 2005.
[7] . Pernyataan Tgk. Usman Lampohaweé dari Penjara Sukamiskin, Jawa Barat. Acehkita.com, medio tahun 2005.
[8] . Nur Juli (Mantan Perunding GAM). ‚Arti Kunjungan Martti’. Kolom: Opini Serambi Indonesia, 20. Nopember 2010.

Read More......

Wednesday, October 5, 2011

Bendera Putih

Oleh: Yusra Habib Abdul Gani

”Bendera warna putih” dalam bahasa Aceh dinamakan “Kupandji”, dalam bahasa gayo disebut “Pepanyi” dan dalam The Hague Convention dikatakan “white flag”. Mengikut kajian falsafah warna; warna putih adalah simbul kesucian hati, kemurnian, kedamaian, tali pemersatu, cinta sejati,kekuasaan dan menyerah. Betulkah? Untuk membuktikan kebenarannya, cerita di bawah kiranya dapat membantu untuk mengenal pasti bahwa simbul tersebut wujud dalam sejarah peradaban manusia.

Menurut riwayatnya, pemakaian warna putih (bendera putih) sebagai simbul minta perlindungan atau menyerah sudah dikenal dalam peradaban manusia –setidak-tidaknya- pada zaman Dynasti Han (A.D 25–220) dipakai sebagai simbul untuk mengungkap perasaan ingin damai. Begitu pula dalam sejarah emperium Romawi dikisahkan bahwa pada tahun A.D. 109, pasukan Cornelius Tacitus mengikat kain putih pada masing-masing kepala serdadunya sebagai simbul minta dilindungi dan atau dipakai apabila suatu pasukan hendak menyatakan menyerah. [Baca: ”Why Do Surrendering Soldiers Wave White Flags?” Oleh: Koerner, Brendan I, 2003]

Dalam peradaban orang Arab, dikenal pula bendera putih sebagai simbul kekalahan dan perdaiman, misalnya: Dynasty Umayyah memakai simbul warna putih untuk mengenang perang Badr yang meletus pada 13. Maret 624 AD, dimenangkan oleh tentara Islam; dimana Nabi Muhammad, Abu Bakr, Umar, Ali, Hamzah, Mus`ab ibn `Umair, Az-Zubair bin Al-‘Awwam, Ammar ibn Yasir dan Abu Dharr al-Ghifari ikut terjun dalam perang dahsyat ini; berhadapan dengan pasukan kaum Quraisy, dipimpin oleh Amr ibn Hishām, Muhammad (bukan Nabi Muhammad), diperkuat oleh: Walid ibn Utba, Shaiba dan Umayyah ibn Khalaf. Simbul tersebut sekaligus untuk membedakan simbul Bani Abbasyiah yang juga warna putih dan hitam sebagai tanda berkabung.

Selain bangsa Arab, Portugispun punya tradisi, yang dikisahkan dalam kronik Gaspar Correia tahun 1550-an; mengklaim bahwa pada tahun 1502, raja Indian bernama Zamorin telah mengirim juru runding dari daerah Calicut untuk menjumpai musuhnya -Vasco da Gama- dengan cara menyematkan kain putih pada dasinya sebagai isyarat damai ("as a sign of peace"). [baca: Gaspar Correia, Lendas da Índia (written c.1550, pub. 1858),p.300 "mandou hum seu Bramane em huma almadia com hum pano branco atado e um páu per sinal de paz"] Dalam perang kemerdekaan Amerika, bendera putih juga dipakai untuk mengakui kehadiran pasukan asing dan mengelak dari tercetusnya peperangan.

Kapal perang Angkatan Laut Perancis misalnya; selalu menyiapkan bendera putih guna menghindari kesalah pahaman dan peperangan. Akhirnya, warna putih (bendera putih) diakui sebagai suatu simbul internasional, dipakai untuk maksud minta perlidungan dan gencatan senjata (cease-fire) atau perjanjian damai guna membuka ruang bernegosiasi. Dalam dunia olah raga tinju, kain putih dilemparkan oleh pelatih ke atas ring, jika jagoannya tidak layak lagi bertanding. Sementara dalam dunia atletik, bendera putih adalah simbul putusan juri yang mutlak sah.

Di kampung Lokop Serbajadi (Aceh), juga dikenal kain warna putih (“Ruje Putih”) yang dipasang mulintang di pertengahan jalan atau di pintu gerbang masuk suatu kampung, sebagai simbul bahwa: ada seorang pemuda yang melarikan seorang gadis dari kampung lain. Jika tidak dipasang bendera putih, dapat dipastikan meletus perang antar kampung –pihak yang merasa dirugikan menuntut si gadis itu dikembalikan- Jadi bendera warna putih mengisyaratkan bahwa pemuda yang melarikan gadis tadi beserta penghulu dan penduduk kampung tersebut minta ‘gencatan senjata’ -damai- supaya kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam peradaban orang Sunda, dikenal pula bendera warna putih yang disebut dengan: “Lawon Bodas” yang berasal dari akar kata: “Lawon” =awon bermakna buruk dan ”Bodas” berarti putih dan suci bersih. Kain warna putih ini dipakai sebagai alas sesajian, yaitu: “Alas lawon Bodas” (Kain putih sebagai alas). Secara simbulik bahwa; tindakan dan ucapan manusia, hendaknya dilandasi oleh pikiran jernih dan hati suci. Selain itu, “Lawon Bodas” dipakai pula untuk mengusir jin –meminta perlidungan supaya Jin tidak mengganggu- bahkan dipakai untuk membungkus senjata tajam, seperti: Keris, Kudjang dan Golok.

Dalam precedent internasional, apabila seseorang atau pihak manapun yang mengibarkan bendera putih, ini pertanda bahwa mereka tidak berniat untuk menyerang, tidak pula mengizinkan mereka untuk diserang. Mereka ingin perlidungan dan perdamaian. Precedent ini lantas diabadikan dalam ‘The Hague Convention’, pada 18 Oktober 1907. Pada bab III, ayat 32 menyebut: ”A person is regarded as a parlementaire who has been authorized by one of the belligerents to enter into communication with the other, and who advances bearing a white flag. He has a right to inviolability, as well as the trumpeter, bugler or drummer, the flag-bearer and interpreter who may accompany him.” Inilah kisah bedera putih, simbul perlidungan, perdaiaman dan menyerah itu.

Dalam lembaran sejarah Aceh, tidak didapati pengibaran bendera putih, baik ketika perang melawan Portugis (abad-16), Belanda (1873-1942) dan Jepang (1942-1945). Pada masa gerakan Darul Islam (D.I. Aceh 1953-62) meletus, yang terjadi hanya negosiasi, hasilnya: status Aceh “Daerah Istimewa”, amnesty, kompensasi dan turun menyerah. Sewaktu perjuangan GAM (1976-2005) bergolak, berakhir dengan: mengakui kedaultan Indonesia atas Aceh (preamble MoU Helsinki), TNA bubar(pasal 4.2), serahkan 840 pucuk senjata (pasal 4.3); semua lembaga Tinggi negara Aceh lebur (pasal 1(1.1.2.), status Wali Negara lucut (pasal 1(1.1.7) dan pulang ke Aceh. Jadi, baik D.I. Aceh dan GAM tidak pernah mengibarkan bendera putih.

Mungkin saja karena tidak cukup ilmu perang atau malu demi menjaga marwah. GAM sebenarnya boleh kibarkan bendera putih saat Megawati meletakkan Aceh dalam status Darurat Militer pada 19. mei 2003, agar terhindar dari kerugian harta-benda dan korban ribuan nyawa manusia. Mungkin anténa penanggungjawab perang pendèk! Lagipun, mengikut ‘The Hague Convention’ (hukum internasional); bendera putih tidak berarti menyerah total; ianya hanya trompét yang mengisyaratkan supaya tidak saling menyerang sambil menunggu diadakan perjanjian damai. Memang pada zaman HDC ada ”zona Damai” di Aceh; tapi tidak dikibar bendera putih. Mungkin HDC dan GAM tidak tahu aplikasi ‘The Hague Convention’! Pada hal ini ‘rule of the game’ dalam suatu peperangan.

Adalah benar demi menjaga harga diri, orang Aceh tidak mau kibarkan bendera putih; tetapi dalam urusan mystic/tahyul; orang Aceh kibarkan “Kupandji” sebagai simbul minta perlidungan/damai kepada Jin, agar pasukan tikus dan ulat (hama) tidak menyerang tanaman padi. “Kupandji” juga berkibar saat pasukan “ta’un” menyerang warga, maka penghulu kampung segera mengibarkan “Kupandji” dan mempersembahkan “ië bu” buat si dia, yang dipercayai bahwa Jin sebagai dalang di sebalik musibah dan sepakat (MoU) antara warga dan Jin untuk mewujudkan “zona Damai”.

Pada tahun 1978, persis antara “loyang Kaméng” dan “Loyang Koro”, di kaki Burni Birah Panyang, Takengon; penulis melihat sebuah talam berisi: ketan kuning, daging ayam, “selensung” (sirih siap dikunyah) dibungkus daun pisang. Tidak jauh dari lokasi itu, di -Batu Gerèsèk Panakan- berkibar “Pepanyi”, simbul minta perlidungan kepada Jin. Pasalnya; warga kampung Towèran sedang dilanda penyakit “Ta’un” (gatal-gatal dan lukanya bernanah). Sebelumnya (1963), penulis ikut dalam acara “Tulak Bele” saat dimulai musim bersawah di Kampung kenawat, dipandu oleh dua dukun masyhur: Guru Gayo dan Guru Aman Sa’diyah. Seusai upacara, “Pepanyi”-pun dikibarkan di atas pohon di kaki bukit Burni Taris dan “sesajian” di atas Talam besar berisi: paha ayam, nasi, sayur, ketan dan “selensung”, diletakkan di sudut kampung sebagai persembahan buat ”empuni tempat” (Jin) dengan maksud minta perlidungan supaya terhindar dari hama dan penyakit “ta’un”.

Saat menghantar “Sesajèn”, kedua dukun mengibas penyapu lidi (puréh) ke kanan dan ke kiri sambil mengitari kampung. Yang jelas, dalam konteks ”bendera warna putih”, Aceh bersikap ‘double standard’ Artinya: di satu sisi jaga marwah kepada manusia, di sisi lain menyerah kepada si dia (Jin). Apa ini perang tak berilmu atau syirik berilmu?

Read More......

Monday, October 3, 2011

Zakat: Konsep Pembebasan Kemiskinan

Oleh: Yusra Habib Abdul Gani







PERINTAH membayar zakat, menurut sejarahnya bermula pada tahun ke dua setelah Hijrah, yakni: sesudah turunnya ayat 277 dari Surah al-Baqarah: ”Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh lagi mendirikan shalat dan membayar zakat…” dan pendapat lain mengatakan, setelah turunnya ayat 267 dari surah al-Baqarah: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu…”.

Barulah kemudian, disusul sebanyak 30 kali dalam Qur’an, supaya umat Islam membayar zakat, misalnya: surah al-Baqarah, ayat 83, 110; An-Nisa:77; At-Taubah, ayat 5,11,18,71, 103; Maryam, ayat 31,55; Al-Anbiya, ayat 73; Al-Hajj, ayat 41; An-Nur, ayat 55-56; An-Naml, ayat3; dan Lukman, ayat4, dll. Selanjutnya dijabarkan dalam Hadits Rasulullah bahwa: "Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mengerjakan Shalat, membayar zakat dan puasa di bulan Ramadhan" [H.R. Bukhary dan Muslim]. Yang pasti ialah: al-Qur’an dan Hadits menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban bagi masyarakat muslim.

Dilihat dari sudut faedahnya; zakat merupakan konsep pensucian lahir-bathin dan harta kekayaan yang sifatnya sangat spesifik. Artinya: zakat yang berarti ”suci”, ”berkat”, juga bermakna ”mekar” (bertambah)”, bahkan lebih dari itu, merupakan kesadaran terukur bahwa dalam harta milik seseorang, terdapat sebagian hak orang lain. Berangkat dari sini, zakat kemudian di-difenisi-kan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta milik perorangan dan subjek hukum lain bagi pihak yang berhak menerimanya berdasarkan persentase yang jumlahnya ditentukan oleh hukum.

Pada gilirannya, zakat menjadi perhatian dan kajian oleh para pakar ekonomi negara maju seraya memasukkan konsep zakat dalam hukum Islam ke dalam hukum positif, dimana kata: ”zakat” diartikan dengan tax (pajak) dan bagi negara-negara di kawasan Scandinavia menyebut dengan ”Skat”. Ianya dituangkan ke dalam hukum positif untuk mengatur pemungutan sebagian dari pendapatan dan hasil dari usaha dalam bidang jasa, pergiagaan, pertanian, barang bergerak dan tidak bergerak, dimana jumlah persentasinya ditetapkan dalam undang-undang. Tujuannya adalah untuk menghimpun dana untuk membiayai pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin di bawah komando administrasi pemerintah. Bagaimana pun, konsep ini baru bisa dilaksanakan, apabila aparatur negaranya amanah dan jujur dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari rakyat.

Dalam falsafah Islam; zakat, selain mengandung konsep pensucian jiwa, juga mengandung pengertian penggandaan nilai harta. Logikanya adalah: kewajiban membayar zakat fitrah dan zakat maal, dimaksudkan untuk melatih dan menanamkan suatu kesadaran terukur bahwa dalam tumpukan harta kekayaan milik seseorang, terdapat di dalamnya sebagian hak orang lain. Dengan kata lain –dari seseorang kepada banyak orang (kebersamaan)- yang secara moral bisa juga dikatakan sebagai pajak moral, dalam arti: bahwa dalam kepemilikan perseorangan melekat di dalamnya hak kebersamaan, bukan sebaliknya. Inilah yang dimaksud dengan: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka; dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (dari dosa)…” (surah At-taubah ayat 103).

Hal ini berbeda dengan falsafah ekonomi Barat yang menganggap, sistem pembayaran tax (pajak) merupakan beban yang secara ekonomis mengurangi nilai harta kekayaan, bukan penggandaan harta dan menafikan adanya hak orang lain dalam hak milik seseorang. Jadi, konsep tax (Skat) dalam masyarakat kapitalism dan materialism lebih merupakan ketaatan/kepatuhan multak kepada hukum dan negara.

Malangnya, Ulama+umara masih belum mampu menjabarkan konsep zakat yang punya nilai moral dan penggandaan ini ke dalam undang-undang (qanun) mengenai:jenis-jenis barang, usaha perniagaan/jasa yang dibebani zakat, persentase, lembaga negara yang bertanggungjawab, sistem penagihan dan pendataan melalui data base, pengalokasian/pendistribusian, laporan reguler, pengawasan, dll. Sudah saatnya masalah zakat dirumuskan dalam qanun dengan desain syariah Islam di bawah penyatuan administrasi.

Namun yang terjadi adalah: ketika kita -umat Islam- menghendaki hal yang demikian, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) malah meluncurkan buku Himpunan Fatwa Zakat MUI dari tahun 1982-2011, pada 24/8/2011 di Jakarta. (Gema Baiturrahman online, 25 August 2011). Umat Islam butuh ”Manna dan Salwa”, bukan fatwa; … butuh nasi, bukan doktrinasi; … butuh beras, bukan pelumas.
Kita harus jujur mengakui bahwa, kejumudan berpikir umat Islam dalam konteks zakat sudah berlangsung ratusan tahun lamanya; sibuk menèntèng-nèntèng ’Kitab Kuning’ dari satu kampus ke kampus lain, dari satu Dayah ke dayah lain; namun tetap saja pola pikir terbelenggu dengan fatwa-fatwa teoritis dan enggan melakukan studi banding ke negara-negara maju yang mengadopsi konsep zakat dari al-Qur’an.

Realitas sosial yang kita saksikan adalah: Ulama/fuqaha bukan saja tidak memiliki konsep dan tidak mampu merumuskan zakat untuk disampaikan kepada Parlemen & Pemerintah, tetapi juga terlatih sebagai Ulama ”bermental zakat”, sudah terbiasa gusi mereka mengunyah zakat dari agihan kepada institusi pendidikan (Dayah), kalangan santri, anak yatim/piatu, yang diklasifikasikan sebagai pihak yang berhak menerima zakat. Kalau mentaliltas Ulama/fuqaha sudah demikian, bagaimana halnya dengan rakyat?

Sesungguhnya, bukan ”lagu lama” model ini yang dibutuhkan sekarang, tetapi rumusan hukum yang pasti-pasti agar pungutan dan pendistribusian zakat benar-benar diatur secara profesional berdasarkan hukum positif. Terus terang, managemen pengaturan zakat selama ini tidak lebih dari sikap ’cari muka dan perhatian dari Allah’, ketimbang pembuktian kadar ketaatan kepada aturan Allah SWT dan Rasul; mereduksi atau menghapuskan kemiskinan sama sekali. Jadi, zakat benar-benar sebagai konsep pembebasan dari kemiskinan.

Ini sudah tentu melibatkan kerjasama antara Umara-Ulama. Umat Islam jangan terperangkap ke dalam istilah “deprivation”, dimana jurang antara orang kaya dan miskin semakin lebar dan penyebab dari munculnya gejolak sosial –kriminalitas- dalam masyarakat berpunca dari kemiskinan. Buktikan bahwa kita –umat Islam muslim- memang punya konsep buat mengobati penyakit sosial, melalui konsep zakat, sehingga slogan: “Al Islamu ya'lu wala yukla 'alaih” bukan sebagai ucapan palsu dan kebanggaan semu, akan tetapi betul-betul terujud di alam nyata.

Read More......

Sunday, September 18, 2011

RIWAYAT WÉH PESANGAN


Yusra Habib Abdul Gani


RIWAYAT penamaan “Wéh Pesangan” (Sungai Pesangan) sebagai muara Danau Laut Tawar, sampai sekarang belum diketahui asbabun nuzulnya. Untuk mengungkapnya, perlu diselidiki lebih dahulu: apakah nama tersebut berlaku mulai dari hulu -kampung/Totor Balé- sampai kuala di Selat Malaka’? Sebab, lazimnya nama sungai, seperti: Nil di Mesir, Musi di Palembang, Mahakam di Kalimantan Timur; mulai dari hari hulu sampai muara laut bebas, hanya satu nama. Namun begitu, tidak demikian halnya dengan sungai Arve yang mengalir dan berjumpa dengan sungai Rhône di Geneva, Swissland. Dari sini, sungai Rhône terus mengalir hingga melewati tapal batas Swissland dengan Jerman.

Lantas, apakah “Wéh Pesangan” menyerupai kisah sungai Arve yang bemuara ke sungai Rhône atau bahkan lebih dari itu? Kisah yang bersumber dari lirik Didong, kekeberen dan mitos di bawah ini kiranya bisa membantu untuk memberi jawaban sementara.

Danau Laut Tawar yang kandungan airnya dipasok dari: Wéh Kul Kenawat, Wéh Kul Towèren (wéh Kala Nempan), Wéh Kul Rawe, Wéh Kul Kalang, Wéh Kul Nosar, Wéh Kul Mengaya, Wéh Kul Bewang, Wéh Kul Kala Bintang, Wéhni Kala Rengkè, Wéhni Genuren, Wéhni Kala segi, Wéhni Gegarang, Wéhni Kelitu, Wéhni Mendalé, Wéh Kul Kebayaken (Kala Lengkio), Wéhni Kala Mampak; bermuara/tumpah ke sungai “Wéh Pesangan”.

Anèhnya, dalam jarak kira-kira 8 km. menuju Belang Bebangka, nama “Wéh Pesangan” hilang dan berubah menjadi “Wéh Totor Lukup Badak”, sebagaimana ditemui dalam lirik Didong: “ninget ke ilen kao, waktu kite niri bersesangulen i Lukup Badak”, (Masihkah kau ingat, saat kita mandi di sungai Jembatan Lukup Badak).

Penduduk di kawasan ini hanya mengenal “Wéh Totor Lukup Badak”, bukan “Wéh Pesangan”. Lebih aneh lagi, dalam radius kira-kira 30 km. dari Totor Balé menuju Kampung Silih Nara, muncul lagi nama lain, yakni: “Wéhni Gele” atau “Wih Silih Nara”, bukan “Wéh Pesangan”. Bahkan, kuala sungai ini diberi nama “Kala Laut”.

Karena di tengah-tengahnya terletak sebuah batu besar, maka disebut dengan “Atu Timang” (Batu menimbang). Sampai di sini, nama “Wéh Pesangan” hilang tidak terdengar lagi. Yang disebut-sebut hanyalah “Atu Timang”, yang kerap dipertanyakan di mana letaknya; termasuk Cèh Syèh Midin dalam lirik lagu “Atu Timang” bertanya: “Selama ini kami pekekune isi die “Atu Timang.” (Selama ini kami bertanya-tanya, di mana kiranya “Atu Timang”). Kini terjawab sudah. Bahkan ditimpali dengan lirik Didong: “I Kala laut, Atu Timang, Abang” (Di Kala laut, Atu Timang, Abang).

Siapa pun orang Gayo, bila menyebut “Atu Timang”, akan terbayang kisah/legenda Malim Dewa, sebab; setibanya di lokasi ini; dalam perjalanan menyusuri air sungai dari Aceh pesisir hingga ke hulu “Wéh Pesangan” dan untuk pertama sekali, Malim Dewa menimbang-nimbang, di mana sesungguhnya letak rambut (sanggul) Putri Bensu yang sudah lama didengar dan diincarnya. Peristiwa “menimbang-nimbang” ini dikaitkan kemudian dengan pasangan pengantin Malim Dewa-Putri Bensu. Jadi, “Atu Timang” merupakan cikal-bakal -prolog- dari cinta mereka dalam mitos “Malim Dewa” yang kisahnya menarik dan rumit, karena untuk mempersunting Putri Bensu, Malim Dewa harus melewati beberapa episode sampai kepada mencuri sanggul Putri Bungsu yang terurai panjang itu dan pernan Inen Kebèn -mediator/telangké- yang profesional.

Selain daripada itu, di “Atu Timang” merupakan pusat bertemu antara air “Wéh Pesangan” yang mengalir dari Danau Laut Tawar dengan air “Wéhni Pelang” yang mengalir dari gabungan tiga sungai, yaitu: Wéhni Kuyun, Wéhni Celala dan Wéhni Rusip. “Wéhni Pelang” bermuara ke “Wéhni Sikiren”. Di sini nampak jelas bahwa: dari hulu “Wéh Pesangan” (Totor Balé) hingga “Wéhni Sikiren” yang jaraknya sekitar 30 km, sudah terdapat beragam nama.

Dari “Wéhni Sikiren”, air sungai ini mengalir ke “Wéhni Serempah”, terus ke “Wéhni Berawang Gajah” dan selanjutnya ke “Wéhni Jalung”. Sampai di Jalung, aliran sungai ini bergabung dengan “Wéhni Enang-enang” dan yang mengalir ke kampung Pantan Lah (“Wéh Kala lehop”). Dari sini barulah tumpah ke “Kruëng Mané” dan akhirnya bermuara menuju laut lepas, Selat malaka.

Ada dua hal yang menjadi thesa di sini, pertama: munculnya beragam nama sepanjang sungai ini mengalir dari hulu sampai ke kuala. kedua: apakah kata “pasangan”, berasal dari awal kisah cinta antara Malim Dewa-Putri Bensu di “Atu Timang”, yang kemudian berubah sebutan menjadi “Pesangan” (bahasa Gayo); atau berasal dari kata “Peusangan” (bahasa Aceh)? Sebab sebutannya sangat mirip.

Adalah sah-sah saja orang mengatakan bahwa kata “pesangan” berasal “Peusangan”. Akan tetapi, ianya sama sekali tidak relevan dipakai sebagai standar untuk menunjukkan nama sungai; sebab dalam bahasa Aceh, kata “Peusangan” tidak punya arti apa-apa, kecuali: hanya menunjuk kepada nama satu kampung di Kabupaten Jeumpa, Bireuen -lokasinya jauh dari kawasan Krueng Mané- yang dilewati air “Wéh Pesangan”.

Kemiripan ucapan/sebutan antara “Peusangan” dan “Pesangan”, tidak bisa pula dijadikan dalih bahwa ianya berasal dari kata “Peusangan”. Sebab, antara bahasa Gayo dan Aceh tidak selalu punya kesamaan arti. Misalnya saja, kata: “Bireuen” (bahasa Aceh) tidak punya arti apa-apa, selain nama kota; sementara “Biren” dalam bahasa Gayo berarti: “bayar”. Demikian pula kata: “Tiro” (bahasa Aceh) tidak punya arti apa pun, kecuali: nama kampung di Kabupaten Pidie; sementara kata: “Tiro” dalam bahasa Gayo, berarti “minta”. Ada kosa kata bahasa Aceh dan Gayo yang mirip sebutan, yakni: “Luhu” (bahasa Aceh) dan “lehu” (bahasa Gayo) yang keduanya bermakna “Subur”. Tetapi dalam konteks pembahasan ini, tidak ada relevansinya. Tegasnya, kemiripan sebutan tidak selamanya dapat dipakai sebagai standar untuk menyimpulkan sesuatu.

Dari sudut ilmu linguistik, perubahan sebutan dari “pasangan” kepada “pesangan” lebih dekat dan logis, sebab ada kesesuaian dengan kisah perjalanan Malim Dewa-Putri Bensu. Hal ini bisa disimak dan disimpulkan dari lirik Didong: “Malem Dewa gèh ari Acih…Mununung waih ku uken-ukenen…ku ukenen pora sawah ku sara kampung oya gerale kampung Sikiren…ku ukenen mien demu urum kala ni lut ton ni wauk ni puteri i timangen..ku ukunen pora ara kampung Angkup, ara kayu rugup tempat dediang..Ku tunung-tunung gere mera sawah kuperah-perah gere mubayang…”. (“Malim Dewa datang dari Aceh, menelusuri sungai menuju ke hulu. ke hulu tibalah di kampung Sikiren. terus ke hulu dan jumpalah Kala laut, tempat menimbang-nimbang rambut Putri, terus ke hulu hingga tiba di kampung Angkup, di sana ada pohon rindang tempat bermain,…kutelusuri tak jua sampai, kucari-cari tak wujud bayangan.”) dan sekaligus memperkuat argumentasi di atas, atau -setidak-tidaknya- membuka ruang bagi kita untuk meneliti dan mengkaji tentang keabsahan riwayat ini. Wallahu’aklam bissawab.

Read More......

HUKUMAN "JÈRÈT NARU"


Yusra Habib Abdul Gani

Salah satu hal yang menarik dan spesifik dalam hukum adat masyarakat Gayo adalah dikenalnya istilah ”Jèrèt Naru” (Kuburan Panjang). Sesungguhnya, istilah ”Jeret Naru” hanyalah bahasa lain dari ”Hukuman Buang” (exile)yang dijatuhkan kepada seseorang, karena terlibat dengan pelanggaran sexual yang terjadi dalam lingkungan keluarga (’incest’), clan dan sekampung.

Dalam masyarakat gayo, pelanggaran sexual merupakan delik yang sangat ’aib; karena itulah dalam hukum Adat Gayo, hukuman moral terhadap pelaku kejahatan ini dinamai dengan ”Jèrèt Naru” (Kuburan Panjang), yang secara simbulik berarti: pelakunya dianggap hilang, terbuang, mati, tidak akan kembali lagi buat selama-lamanya dan putus hubungan sosial dan moral dengan masyarakat kampung asal.’

Dahulu –setidak-tidaknya- sampai awal tahun 1960-an, untuk menghindari terjadinya kasus pelanggaran sexual, setiap belah di masing-masing kampung punya pasukan pengawal keamanan yang terdiri dari pemuda-pemuda yang aktif berjaga-jaga di post ”Serami Bebujang”, sehingga kalau ada pihak luar yang mengganggu anak gadis di suatu belah, sudah pasti akan berhadapan dengan pemuda-pemuda pengawal. Anak muda dari belah lain, tidak boleh masuk ke wilayah berdaulat suatu belah dengan sesuka hati, sebelum melapor kepada bebujang yang bertugas di post jaga (Serami). Sistem pertahanan ini untuk menjaga dan melindungi kehormatan, marwah dan harga diri wanita dari gangguan dan tindakan pelècèhan dari lawan jenis. Dalam peradaban masyarakat adat gayo, tindakan pelècèhan ini dibebut ”Sumang”, meliputi: sumang pecerakan, penèngonen, pelangkahan, apatah lagi mengganggu dan menodai. Dengan cara demikian, nilai-nilai Islam sebagaimana diamanahkan dalam Qur’an yang menyebut: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (Surah an-Nur, ayat 30) dan “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dada mereka...” (Surah an-Nur, ayat 31), benar-benar terjaga.

Hal yang sama didapati dalam peradaban masyarakat muslim Arab dikenal dengan ”Ghirah”, yakni: tidakan melindungi/membela agama dan kehormatan wanita. Misalnya saja: ”pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW; di mana seorang muslimah membawa perhiasannya kepada seorang tukang sepuh Yahudi dari Bani Qainuqa’. Tiba-tiba datang sekelompok remaja Yahudi meminta supaya wanita ini membuka jilbabnya, bahkan sempat auratnya terbuka karena diganggu dan tukang sepuh menggantungkan kerudungnya. Saat dia menjerit, terdengar oleh seorang pemuda Muslim. Sang pemuda tadi langsung menyerang dan membunuh tukang sepuh. Pemuda muslim ini pun, akhirnya dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Medengar peristiwa ini, Rasulullah SAW langsung memerintahkan pengepungan kepada Bani Qainuqa’ sampai mereka menyerah tidak berkutik lagi. Pembelaan tadi hanya atas dasar adanya ikatan aqidah. Inilah “ghirah”.(baca: “Ghirah” yang Hilang. Serambi Indonesia, 15 Agustus 2011). Jika ternyata ”gawang kebobolan” juga, tokh upaya preventif sudah dilakukan.

Diberlakukannya hukuman ”Jèrèt Naru”, ternyata relevan dan erat sekali kaitannya dengan pelaksanaan hukum jenayah yang berhubungan dengan delik susila, yang diatur dalam surat An-Nur, ayat 2 bahwa: ”Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya…” Dalam yurisprudensi hukum Islam, jenis hukuman hukuman pokok –cambuk seratus kali- selalu dibarengi dengan hukuman tambahan, yakni: hukuman buang selama satu tahun. Tentang hal ini Rasulullah bersabda: ”Pemuda dan pemudi (hukuman zinanya) adalah seratus kali cambuk dan pembuangan selama satu tahun.” Dr. Muhammad Rawas Qal’ahji. ”Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab ra”, halaman 700, 1999. Oleh sebab itulah, di zaman khalifah Umar Ibn Khattab, ketentuan ini tetap diberlakukan dan beliau pernah mencambuk orang yang berzina sebanyak seratus kali dan menghukum buang selama satu tahun lamanya. Beliau pernah mengasingkan ke Basrah, Fida dan Khaibar.

Menurut Abi Syaibah, hukuman buang ini bukan saja dijatuhkan kepada pelaku jenayah sexual, akan tetapi juga diberlakukan oleh Umar Ibn Khattab kepada peminum arak. Umar bin Khattab baru menghentikan hukuman ini, setelah menghukum buang Rabi’ah bin Umayyah bin Khalaf karena terlibat dalam minuman keras, yang selama dalam pembuangan bertemu dengan Harqal dan kemudian dia masuk agama Nasrani. Sestelah mendengar cerita ini, Umar berkata: ”Saya tidak akan mengasingkan seseorang muslim setelah kejadian ini untuk selamanya.” Idem, halaman 700.

Dipercayai bahwa ketentuan hukuman tambahan –hukuman buang- dalam hukum Islam ini telah ditransfer oleh pemikir hukum adat Gayo dengan cara meng-gayo-kan- ke dalam isltilah ”Jèrèt Naru”, yang bertujuan untuk menjaga kemurnian iman dan Adat Gayo; sekaligus membuktikan bahwa kehormatan wanita benar-benar dilindungi dan ianya merupakan benteng pertahanan terakhir dalam adat gayo, lagi pun penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan sexual ini tidak dibenarkan memakai intrumen rasa kasih sayang sebagai standard untuk mengukur prikemanusiaan. Di sini tidak berlaku standard prikemanusiaan, sebagaimana dijelaskan: ”…janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah…” (surat An-Nur, ayat 2.)

Terus terang, dalam kajian hukum Islam di tanah gayo; terutama mengenai: kapan mulai berlaku hukuman ”Jeret Naru”, apakah jenis hukuman adat ini masih wujud sampai sekarang dalam masyarakat gayo, apakah jenis hukuman adat ini hanya dikenal dan berlaku hanya di kampung-kampung tertentu saja dan atau berlaku secara menyeluruh dalam masyarakat adat gayo, penulis belum melakukan research secara khusus dan komprehensif. Namun begitu, dalam amatan penulis semasa tinggal di Jakarta (1974-1990), mengetahui bahwa jenis hukuman ”Jeret Naru” pernah dijatuhkan oleh Majlis Adat Kampung Kenawat yang tinggal di Jakarta terhadap seorang lelaki punya 6 orang anak –karena terbukti telah memperkosa seorang gadis di bawah umum (masih ada hubungan keluarga dengan pelaku) dan sekampung.

Walau pun, Pengadilan Negeri Jakarta-Timur/Utara yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan bebas atas pelaku, namun anggota majlis hukum adat kampung Kenawat di Jakarta (anggota: Zulkèpli, Tengku H. Ali Hasyim, Tengku Baihaqi, AK, Herman, Tani, Mukhtaruddin dan Nurdin Bakri) tetap menjatuhkan hukuman ”Jeret Naru” kepada lelaki tuha bajingan ini. Dalam diktumnya disebut: ”Pelaku kejahatan sexual ini dinyatakan diusir selama seumur hidup dari lingkungan masyarakat adat Kenawat Jakarta. Putusan ini berlaku terhitung sejak tarikh putusan ini dijatuhkan…” Ini merupakan yurisprudensi hukum Adat yang menarik, sebab selain jenis hukuman ”Jeret Naru” yang hampir-hampir tidak lagi dikenal dalam lingkungan hukum adat Gayo, juga lokus delicti-nya di Jakarta, bukan di kampung Kenawat lôt, Takengen.

Gagasan:

Menurut penulis, hukuman ”Jèrè Naru” sangat relevan jika dijatuhkan kepada koruptor, sebab korupsi merupakan kejahatan yang sama ’aibnya dengan pelanggaran sexual –keduanya merupakan kejahatan yang menodai kemasylahatan umum: kehormatan, marwah dan harga diri- oleh sebab itu, bagi terpidana dalam kasus sexual dan korupsi –khususnya di tanah Gayo- yang telah dijatuhi hukuman pokok berdasarkan KUHPidana dan UU Korupsi, secara adat tetap harus dijatuhi hukuman ”Jeret Naru” –hukuman tambahan- berupa hukuman moral dari masyarakat yang punya peradaban. Dengan demikian, Pemda yang berada dalam lingkungan administrasi pemerintahan di tanah gayo, punya ciri khas dalam sistem perundangan-undangan Indonesia. Akankah wujud dan pernahkah perkara ini menjadi agenda pemikiran Ulama, DPRK dan tokoh masyarakat di Gayo? Wallahu’aklam bissawab!

Read More......

Wednesday, August 31, 2011

UUPA TANPA PENGECUALIAN

Yusra Habib Abdul Gani
DARI 273 pasal UUPA; hanya pasal 256 yang mengatur soal nasib masa depan calon independen yang sudah dimansukhkan oleh MK dan pasal 269 ayat (3), yang DPRA pakai sebagai dasar hukum pembanding untuk menyatakan ketidakabsahan pasal 256, merupakan dua pasal yang paling populer dan diminati sepanjang lahirnya UUPA 1 Agustus 2006. Hal ini mengalahkan pasal-pasal yang berhubungan dengan memajukan perekonomian, memasukkan muatan lokal dalam pengembangan budaya, pendidikan, simbul ke-Aceh-an, dll. Selain itu, ketentuan mengenai Wali Nanggroe diprediksi menjadi materi hangat, tinggal menunggu saat.

Lepas dari adanya unsur kesengajaan atau ketidaktahuan dari tim penyusun undang-undang DPR pusat, yang pasti: lembaga legislatif dan eksekutif pusat berhasil memasang “bom ranjau” (mine) yang akhirnya menyeret Aceh kepada konflik yuridis, sebagai konsekuensi logis dari ketidakmengertian tentang bahasa dan politik hukum dalam rumusan UUPA. Sayangnya, kalangan teoritis dan praktisi hukum Aceh, belum berhasil mengajari, mendidik dan menyadarkan DPRA-Pemda untuk tidak perlu konflik yuridis diperdebatkan di pusat, sebab ianya memalukan umat.

Diakui bahwa berbahaya sekali, apabila suatu peraturan hukum tidak dirumuskan secara jelas. Ianya akan menimbulkan multitafsir, bahkan salah tafsir oleh mereka yang tidak mengerti maksud dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, rumusan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, harus dijelaskan dengan kata kunci yang lazim dipakai, yaitu: ‘pengecualian’ (exceptional).

‘Pengecualian’ adalah penegasan kepada suatu subjek hukum untuk tidak atau wajib melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh hukum. Bentuk kalimat adakalanya disampaikan dalam kalimat langsung, seperti ketentuan yang terdapat pada pasal 18 (5)UUD 1945, bahwa:

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” Di sini bisa disimak bahwa ternyata; dalam untaian kalimat: ‘menjalankan otonomi seluas-luasnya’, didapati urusan yang tetap merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan dirumuskan kemudian dalam undang-undang tersendiri.

Selain itu, ‘pengecualian’ disampaikan dalam bentuk kalimat tidak langsung, misalnya: “Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.” (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia Pasal 18, ayat 2). Adanya bentuk `pengecualian’ ini, untuk mempertegas bahwa `asas legalitas’ mesti dihormati dalam penerapan hukum. Artinya: seseorang tidak boleh dihukum atas tuduhan melakukan kejahatan, terkecuali sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelum kejahatan tersebut dilakukan. Ini sebagai `warning’ agar penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang; kecuali: hakim yang boleh menafsirkan dan memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinannya. Inilah yang dinamakan ijtihad di lingkungan fiqh politik Islam.

Dalam hukum Islam pun, terdapat ketentuan ‘pengecualian’, sebagai bentuk penegasan mengenai objek hukum yang diharamkan, misalnya: “Tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali: kalau makanan itu bangkai atau darah mengalir atau daging babi..” Surat Al-An-’aam ayat 145. Ayat ini memberi penegasan bahwa sesuatu yang diharamkan Allah, disebutkan secara tegas, supaya tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di kemudian hari.

Alur cerita di atas merupakan pengantar dari persoalan yuridis yang tengah diperdebatkan di Aceh, khususnya yang berhubungan dengan keabsahan pasal calon independen, pasca putusan MK yang memansukhkan kandungan pasal 256 UUPA; yang akhirnya mengharuskan “DPRA mewacanakan dua syarat; pertama, harus dikonsultasikan kepada pemerintah pusat. Kedua, akan ditanyakan langsung kepada rakyat Aceh lewat penyebaran kuesioner atau sarana (tool) lain yang mudah dijangkau masyarakat.” (Serambi Indonesia, 17 Maret 2011). Rupanya, yang dimaksud oleh DPRA dengan pemerintah pusat adalah: Menkopulhukam, Mendagri, dan Komisi II DPR RI yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan.

Jika itu maunya, bisa dipastikan bahwa mereka pasti merujuk kepada putusan MK yang bersifat final, sebab sebagaimana sudah kami utarakan sebelumnya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh ada campur tangan dari pihak mana pun, termasuk Presiden, yang punya hak prerogatif. Dalam teorinya demikian. Jika dalam praktik berlaku sebaliknya, maka putusan tersebut batal demi hukum! Terbukti bahwa, Kementerian Dalam Negeri RI menolak permintaan pemansukhan pasal Pasal 256 UUPA oleh DPRA yang punya dalih “calon perseorangan hanya dibolehkan sekali sejak UUPA diundangkan” dan memerintahkan supaya point calon independen mutlak harus dimasukkan dalam qanun pilkada Aceh. Ini sekaligus membuktikan bahwa mereka tidak mau tabrak putusan MK.

Kemudian, rakyat mana yang hendak ‘ditanyakan langsung lewat penyebaran kuesioner atau sarana (tool)? Apakah rakyat yang nota-bene masih buta hukum? Anggota DPRA sendiri tidak mengerti asas legalitas dan validitas hukum Indonesia, konon lagi rakyat Aceh yang tidak punya waktu berpikir hal itu?

akar masalah
Dengan mengenyampingkan kepentingan politik dan pro-kontra terhadap keberadaan calon independen; yang pasti: secara yuridis, rumusan pasal 269 ayat (3) UUPA yang menyebut: “Dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini (UUPA) dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA” masih sangat umum sifatnya dan ujung-ujungnya akan melahirkan masalah dan berpotensi menimbulkan multitafsir di kalangan politisi, teoritis dan praktisi hukum. Ketiadaan ketentuan ‘pengecualian’ inilah yang menjadi punca masalah dan pemicu, sehingga anggota DPRA menerobos dengan garang menerjang pagar kawasan berdaulat hukum MK.

Terus terang, bunyi pasal 269 ayat (3) UUPA harus diikuti dengan ketentuan ‘pegecualian’, sehingga berbunyi sbb: “Dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini (UUPA) dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA, kecuali: dalam hal yang berhubungan dengan putusan di lingkungan Lembaga Yudikatif, di mana permintaan ‘judicial review’ yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.” Ketiadaan ketentuan ‘pengecualian’ dalam pasal 269 ayat (3), sama artinya dengan memasang jebakan dan korbannya adalah orang-orang yang sok tahu hukum.

Jika hendak memperalat pasal 18B UUD-1945 yang menyebut: “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.” bagi Aceh; itu pun tetap harus ada ‘pengecualian’ yang dirumuskan secara jelas.

Aturan ‘pengecualian’ ini penting, sehingga tidak perlu terjadi konflik regulasi dan kalau orang Aceh arif dan tahu ‘rule of the game’ dalam ranah hukum, tentu boleh dimusyawarahkan di Aceh dan tidak perlu berkata: “Kami percaya, pemerintah pusat sangat arif dan bijaksana dalam mencari jalan yang baik terhadap masalah Aceh.”(Serambi Indonesia, 27 Juli 2011). Buat apa berdebat/bertarung mempertontonkan kebodohan di kampung si Pitung (Betawi), kalau akhirnya pulang kampung dengan piala kehilangan marwah dan harga diri?

Read More......

"GHIRAH" YANG HILANG


Yusra Habib Abdul Gani
KATA “ghirah” tidak dikenal dalam literatur bahasa Melayu (Indonesia); oleh karenanya sulit memahami tanpa kita merambah masuk, melakoni, memahami kaedah, falsafah dan jiwa kata itu sendiri. “Ghirah” berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiyah berarti “kecemburuan” yang sifatnya positif dan progresif.

Jika melihat orang kaya yang dermawan dan tidak sombong, kita merasa “ghirah” untuk melakukan hal yang sama, bahkan kalau boleh melebihinya; jika menyaksikan sebuah keluarga yang hidup bahagia, kita merasa “ghirah” untuk membangun keluarga yang sama, bahkan kalau boleh melebihinya.

Rasa “ghirah” kepada Rasulullah misalnya, karena keteladanan beliau, yang menurut Aisyah--Isteri baginda--bahwa “akhlaq rasulullah adalah Al-Quran.” Lebih dari itu, merasa “ghirah” kepada Allah yang memiliki 99 nama (Asmaul Husna). “Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaul Husna (nama-nama yang baik)” (Surah Thaa-Haa, ayat 8); disebut juga dalam surah Al Israa’, ayat 110; surah al-A’raaf, ayat 180 dan surah Al-Hasyar ayat 24. Misalnya, Allah Maha Pembalas Budi (Menghargai), Bijaksana, Melindungi, Memberi Kesejahteraan, Memberi Keamanan, Penyantun, Pemurah, Pengasih, Penyayang, Pemberi rezeki, Pemaaf,dll. Dengan kata lain, sekiranya ada orang merasa “ghirah” kepada Asmaul Husna, maka insya Allah tercipta suatu negeri yang masyarakatnya merasa aman, harmonis, terlidung, sejahtera dan makmur. Inilah “ghirah”, yakni: kecemburuan yang tidak berpotensi menimbulkan permusuhan dan kejahatan, karena cemburu dalam bercinta, perniagaan dan memperebutkan status sosial,dll. Untuk itu, “Asmaul Husna”, perlu dipahami makna dan konteksnya, terutama yang berhubungan dengan moral dan kekuasaan dalam peradaban manusia; bukan untuk dipajang di tepi jalan raya, tiang yang bisu dan membeku, diacuhkan, dan dilècèhkan.

Secara maknawi, “ghirah” berarti juga “melindungi/membela”. Pernah terjadi suatu peristiwa di zaman Rasulullah SAW; di mana seorang muslimah membawa perhiasannya kepada seorang tukang sepuh Yahudi dari Bani Qainuqa’. Tiba-tiba datang sekelompok remaja Yahudi meminta supaya wanita ini membuka jilbabnya, bahkan sempat auratnya terbuka karena diganggu dan tukang sepuh menggantungkan kerudungnya. Saat dia menjerit, terdengar oleh seorang pemuda Muslim. Sang pemuda tadi langsung menyerang dan membunuh tukang sepuh. Pemuda muslim ini pun, akhirnya dibunuh oleh orang-orang Yahudi.

Medengar peristiwa ini, Rasulullah SAW langsung memerintahkan pengepungan kepada Bani Qainuqa’ sampai mereka menyerah tidak berkutik lagi. Pembelaan tadi hanya atas dasar adanya ikatan aqidah. Inilah “ghirah”, yang Prof. DR. Hamka sifatkan sebagai “kecemburuan”.

Dalam lingkungan keluarga, “ghirah” perlu dibangun oleh pasangan suami/isteri. Misalnya, pengakuan Sa’ad Ibn `Ubadah: “Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan memukul laki-laki itu dengan pedang” Ketika mendengar ucapan tersebut, Rasulullah tidak mencelanya, bahkan Baginda bersabda: “Apakah kalian merasa heran dengan cemburu Sa’ad? Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa’ad dan Allah lebih cemburu daripadaku.” Rasulullah bersabda: “Tidak ada satu pun yang lebih “ghirah” daripada Allah. Karena “ghirah”-Nya inilah Dia mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun tersembunyi.” Dalam hubungan inilah, Ibn Qayyim berkata: “Hal yang pokok dari agama ini adalah “ghirah”, maka siapa yang tidak memiliki ghirah berarti ia tidak memiliki agama.”

Terus terang, “ghirah” model ini terpatri dan bersemi dalam jiwa orang Aceh. Di masa pendudukan Jepang, orang Aceh menyerang serdadu Jepang yang biasa mandi dalam keadaan telanjang di tempat-tempat umum, seperti: sungai dan pantai laut, supaya wanita-wanita Aceh menontonnya. Semasa pendudukan Belanda, orang Aceh tampil secara perorangan atau pasukan, menyerang serdadu Belanda karena tindakan pelecehan terhadap kaum wanita Aceh, marwah, harga diri bangsa dan aqidah Islam. Ketika perkara ini disadari sangat berbahaya, maka Belanda menyusun strategi dan melancarkan operasi secara rahasia dan sistematik untuk melucuti, hingga “ghirah” punah dalam budaya, keyakinan dan peradaban orang Aceh.

Sekarang--zaman modern--selain isu syahwat yang dilecehkan, juga atas nama pluralisme, umat Islam hendak digiring untuk mengakui bahwa semua agama adalah sama, sama-sama baik dan sama-sama benar. Dalam konteks inilah, penjabaran mengenai ayat ke-9 dari Surah Al-Mumtahanah oleh Buya Hamka dalam Tafsir Al Azhar, kiranya patut direnungkan: “Orang yang mengaku dirinya seorang Islam tetapi dia berkata: “Bagi saya segala agama itu adalah sama saja, karena sama-sama baik tujuannya.” Orang yang berkata begini nyatalah bahwa tidak ada agama yang mengisi hatinya. Kalau dia mengatakan dirinya Islam, maka perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena bagi orang Islam sejati, agama yang sebenarnya itu hanya Islam. Dan apabila ghirah telah tak ada lagi, ucapkanlah takbir empat kali ke dalam tubuh umat Islam itu. Kosongkan kain kafannya lalu masukkan ke dalam keranda dan hantarkan ke kuburan.” Jadi, “ghirah” sebenarnya suatu konsep membangun moral, karakter perorangan, umat, bangsa, dan mempertahankan aqidah; terutama yang berhubungan dengan kehormatan, harga diri, marwah, budaya, kepercayaan dan peradaban. Masihkah kini, masih kini kata-kata “ghirah” bersemi di hatimu, di hatimu, di hatimu?

Read More......