Thursday, March 9, 2017

REFLEKSI KEJIWAAAN DALAM DESAIN KERAWANG GAYO

FALSAFAH berfikir, identitas, karateristik, perilaku, interaksi sosial, secara simbolik dapat dipahami dari desain seni ukir Opoh Kerawang gayo bermotif ‘emun beriring’ (awan berarak), ‘tali puter tige’ (tali tiga pintal), ‘tuwis’ (pucuk rebung), ‘peger’ (pagar) dan ‘ulen empat belas’ (bulan purnama). ‘Emun beriring’ adalah dalil relativitas kehidupan, yang menggambarkan romantika dan dinamika kehidupan manusia –ada kalanya bertènggèr di lereng bukit, membentang dan berarak di langit biru –simbol dari puncak kenikmatan, keberhasilan karir, kekayaan, kemegahan dan keharuman nama seseorang– yang secara natural memberi kesejukan, keteduhan, kedamaian dan keharmonisan. Ada masanya sirna dan menghilang –itulah simbol berakhirnya kenikmatan, karir, kekayaan, kemegahan dan keharuman– yang secara moral diharap tidak meninggalkan kesan parut dan tercela di mata manusia dan di hadapan Khaliq. Inilah hakikat hidup yang terus-menerus bergerak, berutar dan bergilir silih berganti: datang dan pergi, laba dan rugi, sehat dan sakit, gembira dan kecewa menjelma dalam realitas hidup. Inilah yang dimaksudkan dalam lirik didong ini ‘wéh si manut ku lut ijo gere berulak den mata ni lao gere sabé timang’ (air yang tumpah ke laut, tak akan kembali dan posisi matahari tidak selamanya setentang di atas kepala).[1] ‘Emun beriring’, yang desain garisnya meliuk-liuk dan lepas, juga mengandung arti bahwa kehidupan ini tidak pernah akan berhenti berproses tanpa tapal batas dan bebas dari pelbagai ikatan hidup. Dengan kata lain, keabadian itu adalah yang tidak abadi. Akan halnya dengan ‘tali puter tige’, merupakan simbol ketegaran, kekuatan, persatuan dan peluang. Inilah konsep perisai yang memberi ketegaran dan percaya diri saat berhadapan dengan pelbagai halangan yang melintang. Untuk itu, tidak ada prasyarat lain, kecuali persatuan yang diikat oleh rasa emosional dan rasa cinta ke-gayo-an yang melekat pada identitas dan bernas. ‘Tali puter tige’, juga menggambarkan kesempatan, yang pada pandangan orang gayo dan percaya bahawa ketangkasan, kecerdasan dan keberanian seseorang hanya boleh dicoba dan dibuktikan sebanyak tiga kali. Itu sebabnya, kecepatan kuda yang dipacu pada pentas pacuan kuda tradisional di gelanggang ‘Musara Alun dan Belang Bebangka’, klimaknya berlangsung pada putaran final sebanyak tiga kali keliling. Jadi ‘Tali puter tige’ berhubung langsung dengan karakter budaya aktual. Selain itu, konsep ‘tali puter tige’ dapat dilihat pula pada ‘rempél’ rambut wanita gayo, yang diikat secara kemas dan manarik sebanyak tiga lipatan. Lipatan ganjil tersebut dipercayai lebih kuat dan bertahan. Ini dapat dibuktikan. Lebih dari itu, ‘tali puter tige’ diartikan sebagai asas manfaat (‘utilities’), yang boleh menghindari dari sifat mubazir, karena di mata orang, sesuatu yang wujud di dunia ini memberi makna: jika ‘konot kin penikot, naru kin penegu. Berarti, orang gayo tidak pernah kehilangan akal untuk memanfaatkan sesuatu, apa pun wujudnya. ‘Tuwis’ merupakan simbol pendidikan, keimanan, ketegaran dan kelenturan. Mengapa mesti “Tuwis” dan tidak menyodorkan pohon bambu? Karena pada pandangan orang gayo, proses pendidikan dan pengajaran dalam segala bidang akan berhasil jika dilakukan dari sejak awal lagi. Sejak kecil sudah dididik “Berbudi perangé den gelah jeroh lagu, berperi berabun bertungket langkahmu.” Pendidikan karakter, budi pekerti (moral) yang dilakukan sejak dini akan membawa impak positif kepada kalangsungan hidup seseorang. Artinya, jika bicara soal kegunaan bambu, maka sejak pada bentuk awal –tuwis– sudah memberi manfaat kepada manusia dan setelah dewasa –tengah kucak kin pong man, nge kul kin pong nomé- (sewaktu masih tuwis untuk sayur, sesudah besar untuk lantai atau luni, wau, seruwe, jangki, parok, suling, letep, terpèl, totor, peger den pepara.[2] Selain itu, tuwis berbentuk lancip –mengkerucut– yang melambangkan keimanan kepada ke-esaan Allah yang Maha kuasa dan Maha Tinggi. Tuwis adalah juga simbol kecerdasan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian pelbagai masalah hingga ianya mengkerucut kepada satu tujuan dan keputusan akhir yang akan diambil. ‘Peger’ adalah symbol atau pun konsep ketahanan dan perlindungan. Dalam konteks ini, masyarakat gayo mempunyai peradaban yang dikenal istilah ‘peger ni beden’, ‘peger ni keben dan ‘peger ni imen. ‘peger ni beden’ adalah ketahanan diri dari serangan penyakit yang diramu dengan mantra-mantera, supaya fisiknya sehat dan segar bugar; sementara ‘peger ni keben ‘ adalah sistem ketahanan pangan dan kekayaan (harta-benda) dengan cara menyimpan (saving) atau pun ‘reserve’ apabila terjadi bencana dan tindakan berhemat. Metodenya adalah, menyiapkan tanaman ‘gadung-kepile’ sebagai penopang dari makanan dan harta kekayaan utama –padi dan kopi– yang hanya digunakan untuk membiayai keperluan utama. ‘Peger ni imen’ itulah ‘sumang si opat’ yaitu standard moral, dimana ucapan mau pun prilaku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat gayo, yang dianggap ‘kemali’ (pantang), mancakupi ‘sumang penengonen’, ‘sumang pecerakan’, ‘sumang pelangkahan’ dan ‘sumang ‘kenunulen’, yang dipandang sebagai perisai untuk menjaga kemurnian iman dan adat gayo. ‘Sumang si opat’ tersebut sebagai aturan adat-istiadat masyarakat gayo yang berlaku dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sumang diartikan sebagai standard minimum dalam adat gayo yang menunjuk kepada pengertian sesuatu yang dianggap janggal dan tabu dari keseluruhan gerak/tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Apabila disimak secara mendalam, konsep ‘sumang penengonen’ dalam adat gayo diadopsi dari pesan-pesan al-Qur’an sebagaimana dinyatakan: “…. hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan jangan menampakkan perhiasannya (aurat), kecuali yang biasa terlihat…;[3] Ketentuan ini berhubung kait dengan larangan yang menyebut: “Janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak suami mereka (anak tiri), atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau anak-anak saudara laki-laki mereka, atau anak-anak saudara perempuan mereka, atau sesama wanita…”[4] Aturan yang sama juga berlaku kepada kaum lelaki, “supaya menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya.”[5] Ini menunjukkan bahwa standard nilai adat gayo yang berkaitan dengan adab, akhlak atau budi pekerti adalah implementasi langsung dari perintah Allah dalam al-Qur’an. Demikian pula ‘sumang pecerakan’, yang menuntut supaya kita menjaga kualitas pembicaraan dan hindari diri daripada nada suara yang dapat menyakiti perasaan orang lain, menimbulkan perasaan sakit hati, dendam dan fitnah, sehingga merusak tatatan adat-istiadat yang telah dikemas dalam tamadun gayo. Selain itu, orang dituntut supaya tidak bersikap sombong, angkuh dan takabur yang sesungguhnya dapat merendahkan derajat, martabat dan maruah pelakunya. Dalam kaitan ini dikatakan, ‘janganlah memalingkan wajahmu dari manusia, karena merasa diri sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.’[6] Budaya gayo memberi petuah supaya ‘sibijak kin perawah’, bukan “berperi sergak”. Oleh kerana itu al-qur’an menyampaikan pesan: “rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”[7] Pesan ini sudah tentu ada kaitannya dengan “gerantang” dan “kelèmèng” dalam peradaban masyarakat gayo. Adab dalam tamadun Islam mensyaratkan, “janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya”[8] dan “jika dikatakan ‘kembalilah’, maka hendaklah kamu pulang. Itu lebih suci bagi kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan.”[9] Berhubung dengan ‘sumang pelangkahan’, al-qur’an menyampaikan pesan sbb: “sederhanalah kamu ketika berjalan…”[10] Ini pesan moralitas yang sungguh mendalam artinya, karena dari cara dan gaya orang melangkah, kita dapat menangkap pesan dan faham karakternya. Umpamanya gaya orang berjalan dengan menunduk kepala[11], menantang asap/langit[12], memandang datar[13], melirik kanan-kiri,[14] muluncet/mulumpet, teragong, gentot, gedèp dan jalan ‘rodok pelu’[15]; yang dalam adat gayo semua mempunyai makna. Adab berjalan secara sibolik, telah digambarkan dalam qur’an bahwa: “janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.”[16] Ini pernyataan tentang ‘egoisme’ manusia yang tidak terpuji di mata Allah dan manusia. Dalam adat gayo, larangan tersebut dijabarkan kedalam bentuk kalimat, ‘ike ramalan enti gederdak, ike mujamut enti munyintak. Ada pernyataan lain dalam qur’an yang masih berkaitan dengan standard moral, yaitu: ‘janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka tersembunyi.’ Dalam sejarahnya, budaya melilitkan gelang emas yang berbunyi, merupakan budaya kaum jahiliyah sebedum datang peradaban Islam yang menyempurnakannya. ‘Sumang kenunulen’ adalah adab saat duduk. Dalam peradaban masyarakat gayo, tempat duduk menunjukkan status sosial seseorang –dihargai dan dihormati– dalam suatu majlis. ‘Sitetue kunul teruken, simemude kunul terduru dan Aman mayak/Inen mayak kunul atan ampang”. Artinya, masyarakat gayo mempunyai tatacara khusus cara memberi hormat kepada orang tua maupun kepada kedua pasangan pengantin yang duduk di tempat yang sudah disediakan, sekaligus membedakan tempat duduk kaum muda (beru/bujang). Kaula muda duduk di tempat khusus pula (tidak campur-aduk) dengan kaum tua. Dengan begitu, suasananya akrab. Hal ini dianggap logis, karena selain memudahkan berkomunikasi antara mereka, juga tidak tejadi percampur-bauran materi pembicaraan yang mungkin belum saatnya diketahui atau didengar oleh kaum muda. Aturan yang tidak tertulis ini, juga berlaku bagi kaum wanita yang tua dengan kaum remaja (beberu). Perempuan duduk bersimpuk –tidak boleh menyerupai gaya duduk kaum lelaki, apalagi meniru gaya duduk monyet ‘cengkung’ (duduk dengan merapatkan kedaua lutut dan mendekapnya dengan kedua tangan – Cino kepada (duduk orang China kalah judi) dan ‘tèngkang’ (ngangkang). Kaum wanita wajib menutup aurat, terutama bagian kaki, dada dan kepala dan tabuk untuk duduk ‘tèngkang’ (ngangkang). Type ukiran ‘ulen empat belas’ dalam kerawang gayo, merupakan simbol daripada imaginasi dan cita-cita tinggi, yang berharap menjadi penerang, pemberi pencerahan demi membangun peradaban manusia, agar mengamalkan nilai-nilai agama dan adat-istiadat yang memancarkan sinar cahaya terang, pelita yang indah, syahdu dan damai. ‘ulen empat belas’ juga menggambarkan kecantikan (belangi), keanggunan dan panasnya cinta yang tidak membakar, tetapi hangat dalam rasa syahdu. Berangkat dari simbol ini, maka masyarakat gayo sebenarnya romantis yang sarat nilai-nilai keagamaan. Untuk difahami bahwa, warna dasar daripada opoh Kerawang gayo adalah warna hitam. Ini melambangkan warna ber-klass tinggi, abadi, anggun dan agung. Hampir semua warna pakaian kebesaran raja-raja berwarna hitam, selain warna kuning. Inilah yang membedakan antara peradaban orang gayo dengan peradaban bangsa lain. Di tengah-tengah warna hitam, terdapat bulatan putih, cahaya dan bulan purnama. Petuah adat yang terkandung didalamnya ialah nasehat: “jika masih ada secercah sinar di langit sebagai pelita hidup, maka lirikan matamu semestinya mengarah kesana, bukan kepada kegelapan yang mengitari dan melilitinya.” Dengan begitu, desain kerawang gayo merupakan rangkuman ataupun simbolik dari pelbagai aspek kehidupan manusia –imaginasi, indrawi beradab, resam, adat-istiadat, identitas dan kualitas budaya yang menghubungkan norma-norma yang bersumber dari al-Qur’an dengan kearifan, akal dan logika yang dianugrahkan Allah kepada budayawan gayo, sekaligus dituangkan dalam kalimat ‘Edet adalah peger ni agama’. Dengan perkataan lain ornamen kerawang gayo adalah kreasi yang sarat makna, pantulan moral dan keagungan imaginasi orang gayo. Terlepas daripada kemahiran kita, orang gayo senang berkata: “maté ni hukum wan ijtihad, maté ni edet wan Istana”.[] [1]. Lirik lagu Saladin (group Burak Terbang) [2]. Yusra Habib Abdul Gani, Gayo Di Mata Orang Gayo (Suatu Pendekatan Filosufis), Makalah pada acara Menatap Gayo, Hotel Lingeland, 2013. [3]. Al-qur’an, surat An-Nur, ayat 31. [4]. Al-qur’an 31:18. [5]. Al-qur’an, surat An-Nur, ayat 30. [6]. Surat Lukman, ayat 18. [7]. Surat Lukman, ayat 19. [8]. Surat An-Nur, ayat 27. [9]. Surat An-Nur, ayat 28. [10]. Ibid, ayat 19. [11]. Pada umumnya, gaya berjalan seperti ini dalam adat gayo difahami sebagai langkah seseorang yang berilmu dan orang tua yang dihormati. [12]. Pada umumnya, gaya berjalan seperti ini dalam adat gayo difahami sebagai langkah seseorang mempunyai kelainan jiwa. [13]. Pada umumnya, gaya berjalan seperti ini dalam adat gayo difahami sebagai langkah seseorang yang normal dan kebanyakan orang. [14]. Pada umumnya, gaya berjalan seperti ini dalam adat gayo difahami sebagai langkah seseorang yang mempunyai kesalahan atau penakut. [15]. Pada umumnya, gaya berjalan seperti ini dalam adat gayo difahami sebagai langkah seseorang yang mempunyai sifat ceroboh dan gopoh. [16]. Surat Lukman, ayat 18.

Read More......

Wednesday, February 22, 2017

MARUAH GAYO DALAM TARI SINING

Kalaulah ada Tari Gayo yang sukar difahami arti geraknya, maka itulah Tari Sining yang ”geraknya lebih sukar dan menantang berbanding Tari Guel.” (Wawancara dengan Onot, Cèh Didong Kemara Bujang). (Diskusi Tari Sining, Skala Koffee, Banda Aceh, 23 Desember 2016). Siapa pun melihatnya, dipastikan akan gagal mencerna dan memahami nilai-nilai filosufi Tari Sining secara komprehensif tanpa mengenal terlebih dahulu asbabun nuzulnya. Tarian ini hanya dipentaskan dalam dua situasi saja. Pertama, ketika upacara memandikan Raja yang akan naik tahta. Kedua, saat menaikkan tiang seri dan bumbung rumah. Dalam dua situasi ini, gerak dan lokasi tarinya juga berbeda. Tari Sining yang dipersembahkan pada upacara memandikan Raja, lokasinya di atas sebilah papan yang diletakkan melintang di atas pemukaan air kolam berukuran kecil. Dua penari yang lincah, bermata tajam dan gerak tangan gemulai berselimut opoh Ulen ulen, masing-masing datang dari arah berlawanan, melangkah perlahan-lahan dengan ujung jari kaki mengawali tarian ini. Kedua penari beraksi dengan mengepakkan kedua sayap di atas papan diiringi tatapan mata yang menantang dan menawan, sebagai simbol memandikan seorang raja yang sudah siap untuk naik tahta. Inilah Gerak Salam! Artinya, seorang raja yang hendak naik tahta, disaksikan oleh alam bebas, riak air kolam yang mengalun suci dan mensucikan, mestilah gagah, berwibawa, amanah, adil dan jujur serta melayani rakyat tanpa perantara. Barulah kemudian kedua penari melakonkan gerak "Gerdak" yang mengepakkan kedua sayap –tangan kanan melejit ke langit biru, sementara tangan kiri menukik ke bumi bertuah= secara berulang kali, sebagai simbol men=steril=kan atau mensucikan sang raja daripada sifat angkuh, ria, sombong, takabur dan lebih daripada itu adalah suci lingkungan  dari debu sosial politik, yaitu penghinaan dan pengkhianatan, sehingga raja yang memimpin dan mengatur negeri berada dalam situasi keamanan dan kenyamanan yang terjamin.  Berbeda dengan gerak Salam pada Tari Sining yang sudah mengalami proses modifikasi, kedua penari berselimut opoh Ulen Ulen yang datang dari arah yang berlawanan, sejak dari awal lagi mengepakkan sayap berulang kali dengan gerak rukuk tanpa menampakkan wajah seperti pada Tari Sining memandikan raja. Tari Sining yang digelar pada 22 Desember 2016, bukanlah refleksi daripada Tari Sining memandaikan Raja, akan Tari Sining "munik numah" _menaikkan tiang seri dan bumbung rumah_  Bagaimana pun, gerak Salam pada Tari Sining ini tetap merupakan simbol keselamatan, keberkahan dan rahmat daripada Allah. Disusul kemudian dengan  gerak "Gerdak" yang mengepakkan kedua sayap penari yang lincah, melangkah perlahan lahan dengan ujung jari kaki sambil melingkar (sènèng) mengikuti gerak jarum jam dan melompat berulang ulang.  Apabila gilirannya tiba, gerak "temabur" (terbang meluncur ke atas bumbung setinggi pinggang dan turun semula ke permukaan bumi). Kombinasi gerak  "Sènèng" dan "temabur" ini disifatkan sebagai gerak melawan arah grafitasi." (Salman Yoga, diskusi Tari Sining, Skala Koffee, Banda Aceh, 23 Desember 2016). Walau pun sebetulnya gerakan ini tetap mengikuti arah jarum jam. Dr. Ali Abubakar, diskusi Tari Sining, Skala Koffee, Banda Aceh, 23 Desember 2016). Dalam konteks  gerak "Sènèng" dan "temabur" ini"  kelihatannya tidak berdaya untuk menunjukkan jati diri _identitas asli_ Tari Sining, karena sukar untuk keluar dan membedakan dengan gerak Tari Guel yang dikenali dan popular di Tanah Gayo. Gerak Tari Sining boleh dikatakan merakit dari idea gerak Tari Guel." (Khalis Udin, diskusi Tari Sining, Skala Koffee, Desember 2016). Kombinasi gerak salam, gerdak dan temabur ini disusul dengan gerak Sungkem untuk mengakhiri Tari Sining ini.  Sesunggunya, kemunculan gerak dalam Tari Sining ini mempunyai asabun nuzul yang jelas, sehinggalah ianya dikenal dalam peradaban _adat istiadat dan tradisi masyarakat Gayo. Dalam konteks ini tidak dapat dinafikan bahwa, orang Gayo memang dikarunia dan dikenali sebagai komunitas masyarakat yang teramat peka dengan fenomena alam, yang tidak merasa malu belajar serta melahirkan idé dari fenomena alam tersebut mengenai keunggulan figur tertentu yang hadir sebagai representasi dari suatu kumunitas -baik ianya berasal dari dunia flora, fauna dan manusia. Orang Gayo telah melahirkan pelbagai khazanah budaya, seperti Tari Resam Berume dan Tari Bines dan Tari Saman. Tari Guel misalnya, diangkat dari kisah ketokohan Bener Merie (korban irihati dari saudara kandung -Reje Linge ke-XIII- satu Ayah lain Ibu). Dari gerak tari ini, orang akan dapat mencerna dan memahami bagaimana karakteristik orang Gayo yang memiliki kepelbagaian perasaan,  baik hati, hasat dan dengki kepada saudara sendiri dan kemunculan Bener Merie yang dirangkai dalam gerak Tari Guel,  merupakan pementasan aurat orang Gayo. Sementara itu, Tari Sining diilhami dari ketokohan "Manuk Wo" atau "Unguk", yang memiliki karakter istimewa dan dinilai asing berbanding dengan ragam burung di Tanah Gayo, seperti "Derah" berbulu merah, "Jejok Ines" yang terbang lincah, "Kukur" dan "Cicimpala". Kini "Manuk Wo" termasuk jenis burung yang sudah langka, bahkan mungkin sudah punah. Burung ini hanya memperkenalkan diri lewat suara yang mengisaratkan keagungan, keteguhan, kegigihan, kesyahduan dan kepasrahan di kegelapan malam yang hening. Pada siang hari dia terbang tenang, membisu dan tidak mau memperkenalkan jati dirinya di depan umum. "Manuk Wo" atau "Unguk" hanya bersuara, ketika siapa pun tidak berani lagi menyuarakan sesuatu. Artinya, "Manuk Wo" tidak mau terperangkap kedalam pluralisme dari pelbagai jenis burung lain yang memperdengarkan suara di tengah kemajmukan komunitasnya.  "Manuk Wo" bukan anti liberalisme dan pluralisme, akan tetapi dia menjaga dan mengawal diri agar tidak menjadi korban dari semua itu. Gelagat ini boleh jadi menghindar, mengurangi gah dan merendahkan eksistesi diri. Akan tetapi di mata "Manuk Wo" justeru sebaliknya. Ketokohan burung ini justeru dihormati oleh siapa saja karena kepribadian, kesederahanaan, kesyahduan vokal, keteguhan dan kemandirian yang bernas serta tidak suka "munyerdah" diri. Inilah Aku! Typikal "Manuk Wo" merupakan represetasi dan percikan moralitas agung yang muncul dari jenis burung yang unggul, berbeda dengan rumus moral kebanyakan. Dengan perkataan lain, "Manuk Wo" adalah simbol daripada sufisme Wahdatul wujud -pengendalian diri- yang menyelimuti moral dalam kesunyian, yang jarang dapat dilakukan. Kebanyakan orang tidak manusiawi di saat dia kesepian dan kesendirian, tidak "Manuk Wo". Kreativitas "Manuk Wo" seharusnya menjadi gambaran umum bagi orang Gayo, yang mendapat dorongan moral dan motivasi daripada gigihnya burung ini berjuang mendidrikan (sangkar) dengan merajut -menyulam ranting, dedaunan dan cabang- dirancang -design- sendiri di atas cabang kayu tanpa mendatangkan pakar arsitek dari negara luar. Gerak temabur yang naik-turun dari cabang kayu ke lembah-lembah semak belukar secara berulang kali diperagakan dalam Tari Sining, sebenarnya mengisahkan tentang pencarian, harapan dan kenyataan, yang dalam Tari Sining versi baru ditafsirkan kedalam bentuk panggung setinggi pinggang, untuk membedakan antara gerak gerdak dan gerak temabur (turun dan naik), yang merupakan rangkaian daripada proses penyelesaian bangunan istana.Peteriana Kobat dan Salman Yoga, Diskusi Tari Sining, Skala Koffee, Banda Aceh, 23 Desember 2016.  Kombinasi gerak Gerdak dan Temabur ini bertujuan untuk mengabarkan kepada alam, manusia dan siapa pun juga bahawa, burung ini sedang membangun sebuah mahligai idaman untuk merajut kebahagiaan dan kedamaian, sekaligus untuk men-streril-kan persekitaraan, agar kediamannya suci dari debu dan bebas dari kecemburuan  serta pelbagai gangguan, ancaman dengan harapan tercipta keamanan, ketenteraman dan merdeka menikmati kehidupan prematur ini. Disini terdapat perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian dan jaminan keamanan yang dirancang secara sistematik.  Akhirnya, yang menjadi perhatian adalah, sangkar "Manuk Wo" yang dengan susah payah telah dibangun, ternyata tidak ditempati untuk bertelur dan menetas. "Manuk Wo" memilih tempat lain untuk dibangun dan ditempati." (wawancara dengan Onot, Cèh Didong Kemara Bujang dalam diskusi Tentang Tari Sining, Skala Koffee, Banda Aceh, 23 Desember 2016). Perilaku ini adalah refleksi kejiwaaan orang yang boleh ditafsirkan bahwa, sehina dan semiskin bagaimana pun, orang Gayo tetap memiliki sebuah rumah tempat tinggal -Ini Umahte- sebagai simbol maruah, terlepas daripada ditempati atau tidak, sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan: "Isihen dan sesi umahte Abang". Sebaliknya, orang Gayo hanya cerdas membangun rumah _memugar suatu kawasan_ setelah selesai lokasi tersebut kemudian ditinggal dan diserahkan kepada pihak lain. Orang Gayo adalah Gharip _yang menganggap dirinya sebagai anak dagang perantau di dunia ini, bukan pemilik dunia. Orang Gayo adalah petualang yang kesepian yang terus menrus mencari kehidupan atau lahan baru, pugar lagi ….. dan ditinggal pergi lagi…., Betul ke die ini, mulo ari kami!

Read More......

PUASA DI EROPAH BERPACU ANTARA IMAN DAN WAKTU

Di kawasan khatulistiwa (ekuatorial), garis imaginasi membagi belahan bumi kepada bagian Utara dan Selatan yang panjangnya kira-kira 40.075 km (24,901.5 mil) dengan durasi masa siang hari sepanjang tahun rata-rata 12 jam, seperti yang terjadi di Asia Tenggara. Berbeda dengan belahan dunia yang terletak di luar garis khatulistiwa, matahari di musim panas tenggelam setelah 20 atau 22 jam, seperti di Eropah dan bahkan di Kiruna wilayah Sweden, matahari tidak tenggelam selama 24 jam. Hal ini berakibat kepada pelaksanaan ibadah shalat dan puasa di bulan ramadhan apabila jatuh pada musim panas. Para ahli falaq muslim sedunia hingga sekarang masih saja belum mengeluarkan ijtihad berhubung pelasanaan ibadah shalat dan puasa di Eropah. Sebagian pengikut mazhab Sunni secara rahasia mengetepikan lamanya waktu mengikut perjalanan matahari. Mereka berpuasa mengikut rentang masa di Makkah atau di Madinah, Arab Saudi, walaupun Ulama Arab Saudi sendiri menyatakan menolak cara seperti itu. Imam Abdul Mannan (Presiden Muslim di Finlandia Utara) mengatakan bahwa para ulama di Tanah Arab itu menyarankan seorang muslim menjalankan ibadah puasa menurut durasi waktu tempat tinggal masing-masing. (Republika, Subhanallah, Muslim Di Wilayah Ini Berpuasa Selama 24 Jam, 14 Juli 2013) Adakah Jalan Keluar? Islam sebenarnya telah meletakkan dasar bahawa “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai mengikut kemampuannya” (Q: Al-Baqarah, ayat 286). Dalam konteks ini kitab karangan Imam Nawawi RA –Riadush-shalihin– pada bab terakhir menukilkan tentang ‘mansurat wal malah’ (kepelbagaian kisah-kisah yang menarik) yang dikutip dari Hadits Rasulullah tanpa menyebut perawinya. Antara kisah yang relevan disentuh disini adalah Hadits yang meriwayatkan tentang kehadiran Dajjal, selain memberi ciri-ciri fisik Dajjal berambut keriting dan matanya buta sebelah, Dajjal ternyata dapat menurunkan hujan di musim kemarau, menyuburkan tanaman dengan buah-buahan dan hewan peliharaan yang melimpah air susunya, juga tempoh hidup Dajjal di atas dunia ini ialah empat puluh hari, namun dalam sehari tempoh masa siangnya seperti setahun (tidak terbenam matahari) atau sebulan yang sehari masa siangnya seperti setahun dan seminggu yang sehari sama waktu siangnya seperti setahun; selebihnya tempoh siangnya sama seperti hari-hari biasa. Sehubungan itu sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang cara menjalankan shalat lima waktu yang dalam sehari tempohnya seperti setahun sebagaimana disebut dalam Hadits itu. Rasulullah menguraikan lebih terrinci bahwa jika berlaku masa seperti itu, maka waktu shalat tetap dilaksanakan sesuai dengan rentang waktu shalat Subuh hingga waktu Zuhur (6-7 jam), seterusnya waktu Zuhur hingga waktu Asyar (3 jam), waktu Asyar hingga Magrib (3 jam) dan waktu Isya hingga Subuh, dst. tanpa menghiraukan perjalanan matahari. Dalam Hadits ini para sahabat hanya bertanya masalah ibadah shalat lima waktu dan bertanyakan masalah ibadah puasa. Dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa, jika terhadap ibadah shalat dinashkan demikan, maka melalui tafsiran analogi (qiasy), ibadah puasa secara otomatis mengikuti ketentuan yang terdapat dalam teks Hadits itu. Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa situasi demikian (masa Dajjal) akan berlaku dan dirasakan. Ternyata, apa yang digambarkan Rasulullah SAW kini dirasakan oleh umat muslim –terutama bagi mereka yang menetap di luar kawasan khatulistiwa– yang durasi waktunya tidak normal. Oleh itu sudah saatnya dikeluarkan fatwa daripada Mufti Islam Internasional yang diketuai oleh Syeh Yusuf Al-Qaradawi untuk menafsirkan atau menjabarkan Hadits tersebut berhubung pelaksanaan ibadah shalat lima waktu dan puasa. Hadits tentang kisah Dajjal ini dapat dipakai sebagai sumber/rujukan bagi umat Islam –khususnya di kawasan Scandinavia– sehingga tidak mesti berpuasa selama 20-24 Jam (di kawasan Kiruna, Sweden) dalam sehari semalam. Hadits ini sekaligus juga menjawab bagi angkasawan, pilot, awak kapal dan penumpang pesawat yang melebihi masa penerbangan (16 jam hingga 22 jam) secara teru menerus dan apabila tersesat dalam rimba. Konsekuensinya. Dalam realitasnya, banyak umat muslim di Eropah secara rahasia maupun secara terang-terangan tidak menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan dengan dalih tidak mampu berpuasa selama 20-24 jam dalam sehari semalam. Untuk itu, tulisan ini menyingkap dan menawarkan alternatif kepada umat Islam khususnya yang bermukim di Eropah. Berdasarkan tafsiran intensif terhadap Hadits tersebut di atas, maka umat Islam tidak bersikap kaku memahami ajaran Islam yang secara prinsip tidak membebani seseorang. Hadits tentang kisah Dajjal ini memang kurang dikenal dan polular di kalangan masyarakat muslim terutama yang menetap di kawasan khatulistia. Itu sebabnya terasa asing apabila masalah ini diangkat ke permukaan ranah fiqh. Bagaimanapun, siapapun yang tinggal di kawasan di luar khatulistiwa berhak memilih antara 20-24 jam berpuasa dalam sehari semalam dan menjalankan ibadah shalat lima waktu dan puasa mengikut rentang masa yang berlaku di daerah khatulistiwa. Wallahu ‘aklam bissawabW!

Read More......

Nasib Penjaga Gawang RI Di Sumatera

TIBA-TIBA saja deburan ombak politik antara Indonesia-Belanda yang masing-masing mempertahankan nyawa kekuasaan, ‘keberuntungan’ jatuh ke pangkuan Tengku M. Daud Beureueh (17 September 1899–10 Juni 1987); dimana Muhammad Hatta (Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia) di Bukit Tinggi, mengangkatnya sebagai gubenur militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo melalui Surat Keputusan (SK) No. 3/BKP/U/47, 26 Agustus 1947. Surat Keputusan ini memposisikan Tengku M. Daud Beureueh sebagai “penjaga gawang RI” di Sumatera. Pada tahun 1942, beliau dkk. (wakil PUSA) dan Teuku Njak Arif dkk. (wakil Ulèëbalang) adalah pasukan pertahanan Aceh yang tangguh dan berhasil, hingga Belanda keluar dari bumi Aceh. Namun, barisan pertahanan ini melakukan tendangan “bola bunuh diri” –membiarkan kapten Major Iwaichi Fujiwara memasukkan “bola Jepang” ke gawang Aceh. Goal! (posisi 0-1) untuk kemenangan Jepang. Pada tahun 1945, giliran Teuku Njak Arif (penyerang tengah) berhasil mengusir pasukan Jepang keluar dari Aceh. Sukarno –kapten kesebelasan Indonesia– melakukan trik dengan mengoper “bola Indonesia” kepada gelandang tengah –Mr. Teuku Muhammad Hasan dan Dr. Amir (seorang atheist)– menyusun serangan dari Bukit Tinggi, untuk menembus gawang Aceh yang lengah dari penjagaan; dibantu oleh Jamaluddin Adinegoro yang mengirim telegeram kepada Teuku Njak Arif untuk memasukkan “bola Indonesia” ke gawang Aceh, melalui Komite Nasional Daerah (KND), diperkuat oleh 15 pemain. Antaranya, Teuku Njak Arif, Tengku Daud Beureuéh, Tuanku Mahmud dan Sutikno dengan pola “main keroyok” berhasil menyarangkan “bola Indonesia” ke gawang Aceh dalam posisi –vacum of power– Goal! (posisi 0-1) bagi kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Ketika kemelut politik Indonesia memuncak, dimana juru runding RI dalam perjanjian Renville melakukan kesalahan, sehingga Let Jend. Spoor mengirim nota, 27 Mei 1947; agar daerah-daerah RI dikawal Belanda. Oleh karena Indonesia menolak, maka pada 30 Juni 1947, KNIL secara serentak menyerang dari udara di beberapa lokasi di pulau Jawa dan Sumatera, seperti kampung Sunggal, kampung Lalang, Asam Kumbang, Padang Bulan, Sei Semayang, Kelambir Lima, Titi Gantung, Hamparan Perak, Tebing Tinggi dan Pematang Siantar pada 21 juli 1947. Muhammad Hatta (Wakil Presiden RI) dan Teuku Muhammad Hasan (Gubenur Sumatera), yang berada di Pematang Siantar terpaksa dievakuasi ke Bukti Tinggi, Sumatera Barat. Di beberapa tempat terjadi penangkapan oleh OTK terhadap bekas raja-raja Melayu, pegawai, pedagang dan tokoh-tokoh masyarakat yang sebagian dibunuh dan harta dirampas. Nyawa Indonesia kritis akibat serangan KNIL, hingga Perdana Menteri Syahrir mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Wilayah Aceh –merupakan zona aman– diklasifikasikan oleh Syahrir sebagai salah satu wilayah yang tidak aman di Sumatera. Bersamaan dengannya, Muhammad Hatta (wakil panglima perang Indonesia) mengangkat Tengku M. Daud Beureueh menjadi gubernur militer untuk daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo dengan SK No. 3/BKP/U/47. Pada hal pasukan KNIL; jangankan masuk dan menyerang, mendekat pun tak berani ke Aceh, sejak KNIL keluar tahun 1942. Jadi, munculnya SK No. 3/BKP/U/47 yang tidak relevan ini punya muatan politik; karena ketentuan tentang berhenti tembak-menembak di sepanjang ‘garis Van Mook’, gencatan senjata dan pembentukan kawasan kosong militer (point 1) perjanjian Renville; tidak termasuk Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Demikian juga ketentuan yang menyebut ’Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Syarikat (RIS) terbentuk,’ (point 2). Van Mook nyatanya tidak pernah membentuk Aceh sebagai salah satu negara bahagian, yang direncanakan menjadi negara bagian RIS. Oleh karena di Aceh, Langkat dan Tanah Karo tidak pernah bertempur dengan KNIL. Lantas, buat apa gencatan senjata dan pembentukan negara boneka Van Mook? Gawang Aceh kebobolan. Goal! (posisi 0-2) untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Oleh karena situasi di tiga daerah tersebut relatif aman dan fungsi gubernur tidak efektif; maka sebagai “penjaga gawang RI” di Sumatera, Tengku M. Daud Beureueh diberi tugas memberi layanan kepada para petinggi PDRI dipimpinan oleh Syafruddin Prawiranegara yang lari menyelamatkan diri dari Bukit Tinggi ke Aceh. Selama berada di Di Aceh, aktivis PDRI, selain dilayani secara baik, disediakan juga fasilitas komunikasi –Radio Rime Raya– yang dioperasikan dari rimba Rime Raya, Aceh Tengah, pada tahun 1948 yang menyiarkan: “jantung Indonesia masih berdenyut di Aceh”. Bahkan saat utusan DK-PBB (KTN) bekunjung dua kali ke Aceh, bertanya soal status Aceh. Tengku M. Daud Beureueh menjawab: “rakyat Aceh siap membela Indonesia”. Demikian pula saat Tengku Mansyur (wali negara Sumatera imur) bertanya soal status Aceh. Dijawab: “Aceh tidak bermasud membentuk Aceh raya, sebab kami berjiwa republiken…” Gawang Aceh kebobolan. Goal! Posisi (0-3) untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Selain itu, Tengku Muhd. Daud Beureueh diminta mencari dana untuk membiayai dan menyelematkan nyawa Indonesia. Untuk itu beliau mengerahkan rakyat Aceh mengumpul uang sejumlah AS.$ 500 ribu, membiayai kantor perwakilan Indonesia di Singapura, kedutaan besar RI di India dan biaya untuk L.N. Palar –duta besar Indonesia pertama di PBB (1950-1953)– di New York dan mengumpul 5 kilogram emas untuk membeli perusahaan pemerintah dan obligasi pemerintah. Dana tersebut sejumlah AS $ 250 ribu membiayai TNI; AS $ 50 ribu membiayai kantor pemerintah; AS $ 100 ribu membiayai pemindahan pusat pemerintahan RI dari Yogyakarta ke Jakarta dan US $ 100 ribu diserahkan kepada Mr. A.A. Maramis. (TEMPO, 19 Desember 1999, No. 41/XXVIII.). Gawang Aceh kebobolan. Goal! Posisi (0-4) untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia Apa Yang Terjadi Kemudian? Tengku M. Daud Beureuh, atas nama gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo mengeluarkan kebijakan bahwa sejak 1 Juni 1948, seluruh unit militer, seperti Mujahidin divisi X Tgk. Tjhik di Tiro; kesatria Pesindo Divisi Rencong, Divisi Tgk. Tjhik di Paya Bakong dan lain-lain unit kemiliteran di Aceh, Langkat dan Tanah Karo dilebur dan digabung menjadi Angkatan Perang TNI Divisi X Sumatera. Kebijakan ini rupa-rupanya perintah langsung daripada Panglima Militer Teritorial Sumatera, Panglima Sumatera, pemerintah pusat, Panglima divisi Rencong dan permintaan daripada dewan pimpinan Masyumi daerah Aceh. Maka pada 7 Mei 1948, Tengku Muhd. Daud Berueueh memerintahkan supaya selambat-lambatnya pada 30 Mei 1948 sudah bergabung dan pada 13 Jun 1948, ditetapkan supaya Divisi Paya Bakong (diketuai oleh Amir Husen Mujahid); Divisi Rencong (diketuai oleh A. Hasmy dan Njaknèh Lhoknga); Divisi Tengku Cik di Tiro (diketuai oleh Cèkmat Rahmany); segera bergabung kedalam unit TNI. Semua unit militer di Aceh dikosongkan dari kekuatan militer. Selanjutnya, menempatkan pasuskan ke luar Aceh, sehingga satu resimen saja yang tinggal di Aceh dan hampir semua anggotanya bukan orang Aceh, bahkan komandannya adalah seorang kader komunis. Gawang Aceh kebobolan. Goal! Posisi (0-5) untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Setelah penanda tangan KMB, 27 desember 1949, Syafruddin Prawiranegara, (wakil Perdana Menteri RIS) mengeluarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No: 8/Des/WKPM/1949 tentang pembentukan Provinsi Aceh dan Tengku Muhd. Daud Beureuéh dilantik sebagai gubernur sivil Aceh pemerintahan RIS, sementara itu; jabatan gubernur militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo masih aktif. Rupa-rupanya, Syafruddin Prawiranegara mahu membayar hutang budi, karena ketika mengungsi sebagai pelarian politik lokal (1948-1949) ke Aceh; Teungku Daud Beureueh, Hasan Aly, Ayah Gani, Nur El- Ibrahimy dan Teuku Amin secara rahsia meminta kepada Syafruddin supaya provinsi Aceh segera didirikan. (TEMPO, 19 Disember 1999). Semenjak itu, Aceh resmi menjadi salah satu provinsi di bawah kerajaan RIS –walau pun Aceh bukan salah satu daripada 16 negara bahagian– yang menerima jatah kedaulatan dari Belanda kepada RIS pada 27 Desember 1949. Goal! Posisi (0-6) untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Nyatanya, prosedur penbentuan provinsi Aceh dan status Tengku Muhd. Daud Beureuéh dianggap illegal, kerana belum mendapat restu dari kerajaan pusat RIS. Oleh itu, Perdana Menteri Abdul Halim (21 Januari-6 September 1950), perintahkan Susanto Tirtoprodjo (Menteri dalam negera) berangkat ke Aceh untuk memberitahu hal tersebut. Provinsi Aceh akhirnya dibubarkan oleh Kabinet Abdul Halim dan dijebloskan kedalam Provinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 5 Tahun 1950, ditanda tangani oleh Mr. Asaat (Presiden RI) dan Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprodjo. Tengku M. Daud Beureuéh tidak sadar kala itu, kalau jawatan gubenur sivil Aceh (1949-1950) merupakan umpan pemerintah RIS untuk memerangkap, sekali gus melucuti kekuatannya sebagai gubernur militer. Goal! Posisi (0-7) untuk kemengan pemerintah pusat Indonesia. Tidak lama kemudian, RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 21/1950 tentang penubuhan sepuluh propinsi di wilayah Indonesia –tidak termasuk Aceh– dan diumumkan pembentukan NKRI pada 15 Ogos 1950. Sesudah kehilangan segala-galanya, Tengku M. Daud Beureuéh dijebloskan kedalam Departemen Dalam Negeri di Jakarta dan diangkat menjadi anggota DPR pusat tahun 1950. ”Nasib ni gegerip ijemur ku lao” (nasib nasi kerak dijemur pada sinar matahari). Semoga engkau bahagia dan damai disana, Tengku. Aaamiiin ya Rabb!

Read More......

Friday, September 9, 2016

Meurah Johan Syah; Masih Ingatkah Kita?

Oleh Yusra Habib Abdul Gani

HARI ini, 22 April 2015, Bandar Aceh Darussalam genap berusia 810 tahun. Awalnya, bandar yang didirikan pada 22 April 1205 itu dikenal sebagai bandar Lamuri, sekaligus merupakan benteng pertahanan kerajaan Lamuri (Kuala Naga) yang kemudian dipugar menjadi ibu kota negara kerajaan Aceh Darussalam.


Read More......

Wednesday, August 5, 2015

Qanun Aceh : Berakhir Bahagia atau Kecewa?

Pemerintah pusat RI telah mengistikharkan ultimatum kepada Aceh dengan “… memberi waktu 15 hari bagi pemprov Aceh untuk merevisi Qanun soal bendera dan lambang daerah berstatus istimewa tersebut.” (Dirjen Otda, Dhohermansyah Djohan, Detik.com, 03/04/2013). Qanun yang dimaksud ialahqanun Nomor 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang disahkan DPRA pada 25 Maret 2013 dan diundangkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49. Sementara menunggu batas waktu; kita telusuri sepintas perjalanan sejarah bendera Aceh. “Setidak-tidaknya terdapat 60 model bendera Aceh dan hanya sebagian yang berhasil dilacak model ornamennya…” (Whitney Smith, PhD. The flags bulletin. September –October 2001. no. 201, volume xl, no. 5. Flags in The News, p. 198. Valley force flag co,. Inc. 1700 Conrad Welser Pkwy. Womelsdorf, PA 19567.)


Bendera perang dikibarkan di atas geladak kapal-kapal perang, sementara bendera sipil berkibar di Pelabuhan, kantor Ulèëbalang, kantor pemerintah tingkat negeri/daerah, tempat-tempat umum, Istana Sultan dan di Istana kerajaan kecil, seperti kerajaan Linge dan kerajaan Trumon beraneka ragam modelnya. Sebagian daripada model/bentuk bendera tersebut terdapat dalam buku Status Acheh Dalam NKRI. Sejak meletus perang Aceh jilid ke-2 tahun 1874, semua bendera ini tidak bebas berkibar lagi; hingga tahun 1875, muncul idé dari saudagar-saudagar Aceh yang berniaga di lintas dagang Aceh-Pulau Pinang (Malaysia) mengusulkan agar Aceh menjadi negara protectorate saja daripada perang berkelanjutan. Karena ketidak-jelasan mengenai –bendera Aceh atau bendera Belanda– yang akan dikibarkan di Aceh; idé kelompok konglemerat Aceh ini Belanda tolak mentah-mentah. 

Dalam perkembangan selanjutnya –terutama (priode: 1903-1942)– Bendera Belanda berkibar di tempat-tempat tertentu di Aceh, tapi rakyat Aceh tidak dipaksa mengibarkan pada hari-hari besar Belanda; karena situasi keamanan tidak pernah stabil. Berbeda semasa Jepang (priode:1942-45) yang memaksa rakyat Aceh “Saikire” (gaya tabik Jepang) kepada bendera Jepang, bila tidak kena tempèlèng. Di era DI (Darul Islam) Aceh (1953-1962), NII tidak punya bendera khusus untuk dikibarkan di Aceh, walaupun Aceh Utara dan Aceh Tengah sempat berstatus wilayah berdaulat penuh di bawah kuasa DI Aceh selama 4 bulan. Berbeda dengan perjuangan AM (Aceh Merdeka), punya logo dan bendera. Bendera ini mulai berkibar di kantor GAM di Sweden sejak tahun 1982, di kèm militer Tajura, Lybia tahun 1987-1990 dan di Aceh tahun 1989-2005. 

Bendera yang pada bagian tengah terdapat gambar bulan bintang, dibubuh garis hitam pada tepi atas-bawah, diapit garis warna putih, dikibarkan dengan iringan suara azan ini, tidak pernah dipersoalkan atau digugat oleh pihak manapun, sebab ianya hak preogatif ASNLF (organisasi perjuangan kemerdekaan Aceh) memakainya. Lambang buraq adalah kop surat ANLF resmi yang dipakai dalam surat-menyurat diplomatik (diplomatic correspondence) yang di-adreskan kepada kepala negara atau perwakilan negara asing seluruh dunia, termasuk PBB. Bendera ini bebas berkibar di setiap Sidang HAM di Geneva yang dihadiri perwakilan ASNLF. Bahkan pada mesium terbuka di Rotterdam, Belanda; bendera ini tertampang bersama bendera negara merdeka dan puluhan bendera oraganisasi kemerdekaan yang tergabung dalam UNPO. Di Amsterdam, bendera Aceh ini turut dijual di sebuah toko accessories. Semua ini boleh berlaku karena kehendak revolusi kemerdekaan Aceh, dihargai dan dihormati dalam peradaban masyarakat dunia internsional. 

Rakyat Aceh, pemerintah Indonesia tidak berani menyampaikan protes kepada pihah ASNLF untuk merubah modelnya atas alasan tidak sesuai dengan kultur Islam dan bendera separatis. Bendera tersebut adalah legal menurut hukum nasional Aceh dan hukum internasional. Pandangan Terhadap Bendera Bulan Bintang Berubah. Saat GAM-RI berunding di Geneva dan Tokyo, isu bendera dan logo ini tidak mengemuka, hingga kemudian dalam putaran rundingan di Helsinki tahun 2005, barulah muncul isu bendera, logo dan Wali Nanggroë. Konsekuensi logis dari suatu perundingan adalah: menang atau kalah dan ianya sangat tergantung kepada kecakapan masing-masing juru runding untuk memainkan bahasa politik hukum dalam rumusan suatu Traktat, Treaty, Agreement, Charter dan Memorandum of Understanding (MoU). Dalam MoU Helsinki misalnya, GAM-RI menyepakati point 1.1.5. menyebut: “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.” Pada pandangan juru runding GAM, butir ini suatu kemenangan, tanpa menyebut secara detail bahwa yang dimaksud dengan bendera dan logo tersebut adalah atribut sebelum ini yang dipakai oleh GAM. Juru runding GAM terkècoh dan tertipu dengan trick kalimat ‘mutasyabihat’ (rangkaian kalimat yang melahirkan pelbagai tafsiran). 

Butir-butir ini kemudian dijabarkan semula dalam ayat 246 UUPA dalam kalimat ‘mutasyabihat’ pula. Kesalahan fatal dari juru runding menyerahkan kunci politik Aceh –khususnya dalam hal logo dan bendera– kepada pemerintah RI lewat PDR pusat untuk merumuskannya. Lagi-lagi juru runding GAM merasa bahwa target politiknya sudah berhasil. Setelah lahir UUPA muncul claim dan tafsiran yang berbeda. Kalaulah status hukum bendera bulan-bintang dan logo Buraq dinyatakan secara tegas dalam MoU Helsinki dan UUPA, sudah tentu tdak akan begini jadinya. Adalah benar qanun no.3/2013 telah mempertegasnya, tetapi para pakar hukm dan pemerintah pusat menilai qanun ini berlawanan dengan UUPA dan PP 77/2007 (peraturan perundang-undangan yang hiearchnya lebih tinggi) daripada qanun. Perbedaan tafsir ini telah memicu konflik yuridis antara pemprov Aceh versus pemerintah pusat yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang akan merugikan dan mengorbankan rakyat. Selama pemerintahan daulah Irwandi Yusuf, qanun bendera dan lambang ini pernah dibahas, namun tidak tuntas. Pada masa pemerintahan daulah Zaini Abdullah, qanun ini disetujui DPRA dan disahkan oleh Gunernur. MoU Helsinki point 1.1.5 dan pasal 246 UUPA, dipakai sebagai alasan pembenar (justification) untuk merumuskan qanun No. 3/2013 dan jika gagal, akan mempertahankan dengan harga mahal, rela ‘dicincang’ sekali pun’. Edrian (Kepala Biro Hukum Setda Aceh) merasa yakin qanun tersebut sesuai dengan MoU Helsinki. Rasa euphoria pun diutarakan oleh Zaini Abdullah: “Per 25 Maret 2013 bendera tersebut berkibar di setiap instansi pemerintahan di seluruh Aceh.” Selanjutnya dikatakan bahwa qanun ini sesuai dengan UU No. 11/2006, yang merupakan penjabaran dari MoU Helsinki, dalam Pasal 246, ayat 2. menyebut: “Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.” Pada ayat (3), dinyatakan: “Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.” Sementara itu, ayat (4) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” 

Peraturan perundang-undangan yang memerlukan penjelasan ini, ternyata diabaikan. Dalam konteks ini sudah kami utarakan dalam bedah buku Self-government (Studi Banding Tentang desain Administrasi Negara) dan dalam beberapa forum diskusi di Aceh, bahwa rumusan point 1.1.5. MoU Helsinki maupun pasal 246 UUPA berpotensi melahirkan konflik yuridis, karena bunyi ayatnya tidak ‘muhkamah’ (pasti-pasti dan menutup celah timbulnya perbedaan pendapat). Analisa dan prediksi ini terbukti sekarang! Sewaktu di Helsinki, juru runding GAM kecolongan melalui point 4.2. menyebut: “GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.” Sebenarnya, dalam pandangan hukum, point inipun masih kontroversial. Artinya: jika “Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer” berarti orang Aceh yang bukan anggota GAM boleh dipakai dalam situasi lain. Namun, terlepas dari semua itu, lupakan saja rasa euphoria dengan kelahiran qanun No.3/2013, yang ternyata tidak berarti apa-apa, dibanding dengan bahaya PP No. 77/2007 (turunan daripada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang siap menyekat, merebahkan, mengkafani dan mengubur qanun bendera dan logo yang bersandarkan MoU Helsinki dan UUPA. Diakui bahwa baru-baru ini telah ditempuh upaya dan menawarkan bendera alternative (warna merah di tengah terletak bulan bintang, di bagian bawah gambar terdapat Pedang) dalam rapat dengar pendapat dan konsultasi antara pemerintah Aceh dengan pejabat dan tokoh di Jakarta. 

M Jusuf Kalla; mantan juru runding dalam MOU Helsinki Hamid Awaluddin; pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra; Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid; Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso; pengamat politik Fachry Aly; serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, dan Staf Khusus Presiden adalah diantara tokoh yang hadir. Semetara dari Pemerintah Aceh diwakili Gubernur Zaini Abdullah dan utusan DPR Aceh. ”Semua tokoh tak setuju dengan pemakaian bendera dan lambang GAM itu,” (Testomoni Amiruddin Usman, Ketua Forum Komunikasi dan Konsultasi Desk Aceh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, (27/3/2013). Alasan penolakan tersebut adalah poin 4.2 yang menyebut: ”…dilarang menggunakan simbol-simbol GAM....” Selain itu, dalam “konsultasi yang dilakukan pada 17 Desember 2012 saat itu gubernur Aceh berkomitmen tidak akan menggunakan simbol GAM tapi menggunakan simbol kerajaan Aceh lama sehingga kita izinkan,” (Testimony Arif Wibowo, Wakil Ketua Komisi II DPR, kepada wartawan di Gedung DPR. 3/4/2013. Nasib MoU dan Qanun Dalam Dilema. Sebenarnya, mekanisme dalam perundingan internasional, ada forum khusus untuk penyelesaian konflik. 

Dalam konteks MoU Helsinki misalnya, juru runding GAM: Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah, Nurdin Abdurrahman dan Nur Juli; punya hak meng-claim dan membincangkan semula bersama juru runding Indonesia di depan mediator CMI, sekiranya muncul masalah dalam implementasi MoU; bukan meminta pendapat dari pihak-pihak luar yang tidak terlibat dalam rundingan Helsinki. Hanya saja, dalam kasus GAM-RI duduk perkaranya agak rumit, sebab Malik Mahmud (warganegara Singapura), Zaini Abdullah (warganegara Swedia), Nurdin Abdurrahman (warganegara Australia), masing-masing sudah menukar kewarganegaraan kepada warganegara Indonesia ber-KTP Aceh. Bahkan, Zaini Abdullah (Gubernur) adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di Aceh. Malik Mahmud (pemangku Wali Nanggroë) yang dapat dipastikan akan menimbulkan perbedaan pendapat yang ektreem antara Aceh-pemerintah pusat), Nur Juli (pemegang ID Merah Malaysia, pasport Indonesia) dan Bakhtiar Abdullah (warganegara Swedia) tidak ada lagi koordinasi di antara mereka. Lantas, siapa berkompeten untuk meng-claim bila muncul masalah dalam implementasi MoU Helsinki? Apakah relevan Zaini Abdullah dalam status sebagai gubernur Aceh –perpanjangan tangan pemerintah pusat– berkata: “Jika masalah ini tidak selesai kita akan minta Martti Ahtisaari untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini. Karena dia dulu mediator perjanjian damai, secara tidak langsung Martti masih punya tanggung jawab menyelesaikan masalah ini.” (Atjehpost.com, 4 April 2013.) Bahkan, “PP Nomor 77 tahun 2007 tentang Bendera dan Lambang Daerah dinilainya sebagai upaya pengaburan pusat atas pengakuan kekhususan Aceh. PP tersebut inkonstitusional. 

Jika dilihat dari aturan di atasnya yaitu UUPA, maka aturan tersebut telah melanggar aturan yang lebih tinggi,” Ibid. Zaini Abdullah mengaku tengah mengalami gejolak jiwa ambivalence, seperti dikatakannya: “dirinya ibarat satu badan dua kepala, dimana di satu sisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang menginginkan bendera alternatif yaitu bulan bintang dengan alam peudang di bawahnya dan di sisi lainnya sebagai pendengar aspirasi rakyat Aceh yang mana beliau menyebutkan bahwa rakyat Aceh menginginkan “bendera GAM” sebagai benderanya.” (Rafli Hasan. Ketika Gubernur Aceh Terbata-bata… (DPR Aceh pun Tergagap), Kompasiana, 5 April 2013.) Sementara itu, Malik Mahmud menyerahkan kunci politik Aceh kepada Sunarko dalam urusan bendera dan lambang. Katanya: “Sunarko selaku Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra sudah dianggap sebagai anak Aceh dan untuk memperjuangkan lambang dan bendera di tingkat pusat sudah sangat layak berada di tangan Sunarko. Itu tugas Pak Sunarko untuk melobi pihak pusat yang belum mengerti arti sejarah.” (Atjehlink.com. 28 maret 2013.) Konflik yuridis ini semakin kusut, karena pemerintah Aceh bukan saja berhadapan denganpolicy pemerinah pusat, seperti dkatakan SBY: “Yang jelas merah putih harus berkibar di seluruh tanah air, itu bendera kita dan daerah bisa saja memiliki lambang tetapi sesuai ketentuan yang berlaku, ketentuan Undang-undang, semangat serta jiwa bahwa hanya ada satu bendera kedaulatan kita, yaitu sang merah putih.”
(Suara Leuser.com, 6 April 2013); tetapi juga muncul penolakan terhadap kehadiran bendera bulan bintang dari sejumlah komponen masyarakat. Ini suatu indikasi bahwa pemerintah Aceh tidak peka dan tidak membaca tanda-tanda zaman yang sudah berubah secara ektreem –yang dahulu 2. Juta orang mengusung bendera bulan bintang– sekarang malah membakarnya. Bendera yang diharap sebagai symbol pemersatu ternyata mencetuskan perseteruan yang mengarah kepada konflik horizontal. Semoga tidak terjadi dan cukup sudah peristiwa Tjumbok sebagai lembaran sejarah hitam yang memalukan dan menjèngkèlkan itu. (desember 1945-februari 1946). 

 Trick Politik Indonesia Cantik dan Licik Pada saat Aceh sedang meluap-luap rasa euphoria kepada bendera Bulan-Bintang dan lambang Buraq yang disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dan dijabarkan dalam UUPA tahun 2006; pemerintah Indonsia dengan gerak cepat mengeluarkan PP No. 77/2007 yang pada pasal 6 menyebut: “desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/ lembaga/ gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Tegasnya, pasal 4, 5 dan itu menegaskan: “Lambang daerah tidak boleh bertentangan. Tidak menyerupai misalnya di Papua melambangkan burung Mambruk yang merupakan lambang dari gerakan separatis (OPM), ada juga juga di Maluku Selatan (RMS), juga dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tidak boleh meyerupai dan mengispirasikan. Dengan dasar itu kalau kita klarifikasi bisa kita koreksi.” PP No. 77/2007 ini merupakan penjelasan/jabaran daripada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Inilah senjata ampuh yang dipakai pemerintah RI untuk menyekat validitas qanun No. 3/2013, sebab secara yuridis qanun ini bertentangan dengan UU. No.32/2004, UUPA dan PP 77/2007 yang hiearchi-nya lebih tinggi daripada qanun (Perda). Bahkan, “Jika tidak diindahkan Presiden punya kewenangan untuk mencabutnya.“ Qanun/Perda hanyalah produk hukum yang validitasnya bersifat lokal dalam wilayah administrasi suatu daerah saja, bukan berlaku secara nasional. Inilah hiearch perundang-undangan yang berlaku secara nasional: 1. UUD-1945 (Konstitusi) 2. Undang-undang/Perpu 3. Peraturan Pemerintah (PP) 4. Inpres 5. Kepres 6. Intruksi Menteri 7. Keputusan Menteri 8. Dll. Oleh sebab itu, pernyataan Malik Mahmud: “sesuai dengan UUPA dan MoU Helsinki, bendera dan lambang Aceh saat ini sudah sah berlaku. 

Pemerintah Pusat harus memahami itu. Namun, masih ada sedikit ganjalan karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77/2007. PP tersebut tidak berlaku di Aceh karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu UUPA.” (Atjehpost.com. 4 April 2013),membingungkan kalangan teoritis dan praktisi hukum. Sebenarnya, bendera dan lambang berciri Aceh pada akhirnya boleh wujud di Aceh, berdasarkan MoU Helsinki dan ayat 246 UUPA; tetapi bukan bendera dan lambang yang disetujui DPRA dan disahkan pemerintah Aceh. Sehubungan dengan tersedia beberapa altenatif penyelesaian: 1. Kalau pemerintah Aceh tetap bertahan dengan argumentasinya, maka Gubernur Aceh mesti berani mengibarkan bendera bulan bintang di Kantor Gubenur Aceh dan DPRA, memerintahkan supaya semua kantor dalam jajaran pemerintahan Aceh mengibarkan bendera bulan bintang dan seiring dengannya, memutuskan semua hubungan politik antara poros Banda Aceh-Jakarta serta tidak menerima semua bentuk arahan dari pemerintah Indonesia. Untuk itu, siap dengan segala resiko yang ditimbulkan. 2. Setelah lewat masa ultimatum –sambil menemukan keputusan final– maka demi keselamatan jiwa raga rakyat Aceh, kibarkan dahulu “bendera putih” sebagai symbol masa transisi, perdamaian, perlidungan dan keselamatan. Situasi demikian dijamin oleh ‘The Hague Convention’, yang berlaku pada 18 Oktober 1907. Pada bab III, ayat 32 menyebut: ”A person is regarded as a parlementaire who has been authorized by one of the belligerents to enter into communication with the other, and who advances bearing a white flag. He has a right to inviolability, as well as the trumpeter, bugler or drummer, the flag-bearer and interpreter who may accompany him.” Dalam rentang masa yang ditetapkan, kedua belah pihak terus berusaha mencari solusi terbaik yang diterima oleh kedua belah pihak, tanpa mengorbankan rakyat. Jika perlu, hadirkan pihak ketiga untuk menengahi konflik yuridis ini. 3. Terima saran ini “lebih baik menggunakan lambang yang merefleksikan kejayaan Aceh di masa lalu yang ada gambar pedangnya dan menghimbau agar pemerintah pusat bersikap tegas sekaligus memberikan alternatif terhadap persoalan gambar dan lambang daerah tersebut. “Persetujuan ada di tangan pusat.” (Detik.com. JK Minta Qanun Bendera Aceh Direvisi. 28/03/2013.) 

Intinya: “…bukan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena itu sudah dilarang.” Ibid. Sebab,”Apabila tetap tidak diubah, Presiden dibolehkan membatalkan qanun tersebut. Qanun tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.” (Detik.com. 26 Maret 2013 ) 4. Komitmen dengan teks ijab-qabul MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang pada preamble-nya antara lain menyebut: “Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.” Artinya, patuh kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam NKRI. 

Semoga Allah memberi perlidungan dan keselamatan kepada seluruh rakyat Aceh. 

Artikel ini dipublish di Lintas Gayo, 8 April  2013.

Read More......

Antara Pahlawan dan Nalar Kita

Oleh Yusra Habib Abdul Gani 

PADA tengah hari 1 September 2012, saya campakkan perasaan malu ke sungai Krueng Daroy dari atas jembatan yang mengapit pintu gerbang Meuligoe Gubernur Aceh dengan lokasi makam Sultan-sultan Aceh, di komplek Bapperis, Banda Aceh. Biarlah hanyut ke laut lepas, asalkan daku bebas menziarahi makam para pahlawan. Didampingi Sdr Muhammadar, kami dipandu langsung oleh Tuanku Raja Yusuf bin Tuanku Ibrahim, salah seorang cucu dari Tuanku Muhammad Daudsyah (Pemangku Sultan Aceh: 1874-1903). Ia mengisahkan satu per satu dari delapan keluarga Sultan Aceh yang berada di lokasi ini. “Ini makam Ayah saya, Tuanku Ibrahim bin Tuanku Muhammad Daudsyah,” katanya. Di lokasi itu, Tuanku Raja Yusuf juga menunjuk makam Sultan Alaudin Ibrahim Mansyur Syah (1836-1870); Sultan Alaudin Muhammad Syah (1781-1795); Sultan Husin Jauhar Al-Alam Syah (1795-1824). 

Kemudian, kami menuju ke lokasi makam Sultan Iskandar Muda, yang lokasinya bersebelahan. Tidak tersedia brosur yang menceritakan sejarah ringkas mereka, kecuali: daftar nama-nama dan tarikh berkuasa tertulis pada marmar tipis yang tertampang. Terasa tidak ada getaran jiwa antara saya dengan para penghuni makam pahlawan itu, walau sudah berusaha mendekat, merapatkan emosional, bahkan menyentuh pusara mereka. Seakan-akan terdapat dinding yang tinggi, penghalang pandang mata-hati antara saya dan mereka. Saya akui itu! Generasi sesat Agaknya perasaan tadi wajar menjalar dalam nalar, sebab selama mengecap pendidikan, guru sejarah yang tidak pernah mengisahkan figur kepahlawanan Aceh secara detail. “Aku generasi sesat yang disesatkan”! Padahal, kalau mau jujur, di setiap jengkal tanah Aceh terhampar pusara para pejuang Aceh semasa perang melawan Portugis, Belanda, Jepang dan Indonesia, yang sebagian diketahui dan sebagiannya lagi tidak, karena tidak dikenalkan. Puluhan tahun lalu kita tidak tahu dan sekarang baru sadar, kalau muatan kurikulum pendidikan sejarah lokal begitu sarat dengan konspirasi politik pendidikan, yang tidak menyetarakan figur pahlawan Aceh dengan figur pahlawan lain di Indonesia. 

Supaya pasti-pasti, boleh dibuktikan dari soal ujian pelajaran sejarah, dimana pelajar lebih menguasai ketokohan Soekarno, Mohd Hatta, Mohd Yamin, Budi Utomo, Imam Bonjol, Patimura dan Pangeran Diponegoro, ketimbang ketokohan Sultan Ali Mughayatsyah, Merah Johan, Iskandar Muda, Mahmudsyah, Tgk Thjik di Tiro Mohd Saman, Tuanku Banta Muda Hasyim, Tgk Tjut Pliëng, Aman Dimot, Tgk.Thjik Paya di Bakong, Teuku Umar, Tgk Tapa, dan Pang Tjik, Malahayati, Datuberu dan Tjut Njak Dhiën dan Tengku Daud Beureuéh dalam sejarah Aceh. Dalam skala nasional, pelajar lebih menguasai sejarah pembantaian 7 jenderal TNI oleh PKI di Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965; ketimbang peristiwa pembunuhan massal yang dilakukan TNI terhadap lebih dari 400 orang di Tjut Pulot Jeumpa tahun 1956, pembantaian terhadap lebih dari 3.000 orang dalam perang saudara (Peristiwa Tjumbok, Desember 1945 - Februari 1946) dan pembantaian selama konflik Aceh sepanjang 1976-2005. Lebih menguasai sejarah “Sumpah Pemuda” 1928, ketimbang sejarah “Sumpah Taat Setia para Uleebalang dan Pejuang kepada Sultan Aceh” demi mempertahankan Aceh dari serangan Belanda, 1873 dan Ikrar Lamteh, 1957. 

Dalam skala internasional, peristiwa kekejaman Nazi selama perang Dunia ke-2 (1939-1945), lebih dikuasai ketimbang sejarah ‘genocide‘ yang dilakukan oleh pasukan Mareusussee pimpinan Van Dalen terhadap lebih dari 3.000 orang Gayo, di Kute Rèh, Tampèng, Rikit dan Kute Panyang pada 1904-1905, yang heboh dibicarakan dalam Sidang Istimewa Parlemen Belanda 1907. Untuk mengukur kadar ketidakkesetaraan pengetahuan sejarah di kalangan pelajar, perlu pisau analisis, kajian dan penelitian komprehensif. Yang pasti, guru dan institusi pendidikan tidak boleh dipersalahkan. Ini sepenuhnya tanggung jawab penguasa bersama pakar sejarah, yang kurang memberi perhatian memajukan pendididkan sejarah. Orang tidak berpikir ke arah reformasi sylabus pendidikan sejarah bermuatan lokal. Jadi wajar; jika rentak politik berbangsa dan bernegara hanya mencetak generasi ‘binatang jalang’, kosong jiwa dari siraman dan suntikan semangat patriotisme, heroisme dan nasionalisme yang telah dipugar oleh para pahlawan. Sebenarnya, sejarah merupakan identitas dan karaterisktik kepunyaan suatu bangsa, yang sifatnya mendidik, mengenali diri dan menggapai cita-cita. Tiada masyarakat tanpa sejarah. 

Telah lama ditanyakan sejarah apa yang mendidik kita. Saat ini kita hidup di zaman postmodern yang merupakan fase terakhir dalam filosofi Barat. Sebagaimana kerap kali dinyatakan bahwa tahap tersebut adalah tahap dimana segalanya dianggap relatif dan setiap sesuatu dipercayai mungkin. Akibatnya terjadi banyak tekanan, khususnya dalam politik. Dan tanpa dapat dipungkiri, ikut mempengaruhi persepsi kita akan sejarah baik secara langsung maupun tidak (Dr. Mehmet Ozay, Makna 500 Tahun Peringatan Kesultanan Aceh Darussalam, Majalah Saman Magazine). Tak pernah mati Itu sebabnya, studi tentang sejarah dipandang penting; bukan saja terbatas pada aspek kognitif --yang menekankan pada hafalan tarikh dan anatomi sejarah-- melainkan lebih dari itu, menjadikan sejarah sebagai ilmu yang menggerakkan kesadaran dan rasa kesejarahan untuk menghidupkan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara. Semua artifak sejarah tak pernah mati, kecuali dimatikan oleh yang pemilik sejarah. Dengan begitu, tercipta suatu generasi yang tetap menenteng fragmen sejarah yang positif dan relevan untuk diaplikasi dalam peradaban kekinian kita. Akhirnya, “suatu bangsa yang tidak tahu sejarahnya, tidak punya masa depan.” Sah dan benar adanya. Wallahu’aklam bissawab.


Dimuat di Harian Serambi Indonesia edisi Senin, 11 November 2013

Read More......

Thursday, October 11, 2012

Sejenak Bersama Hasan Tiro (Refleksi 2 Tahun Wafatnya)

Oleh Yusra Habib Abdul Gani  

GUNA mengenang dua tahun wafatnya Tgk Hasan Muhammad di Tiro, pada 3 Juni 2010 lalu, banyak cerita yang patut dikenang. Sebagai seorang pemimpin, beliau tahu benar bagaimana menempatkan dan menjaga harga diri atau marwahnya. Ini, misalnya, terlihat ketika saya mengusulkan supaya beliau mengirim surat kepada PM Malaysia Mahathir Mohammad; Meminta supaya berkenan memberi izin tinggal sementara bagi para pelarian Aceh di Malaysia. Apa jawab beliau? “Yusra, dalam sejarahnya, Sultan Aceh tidak pernah minta bantuan dalam bentuk apapun kepada Sultan-sultan di semenanjung Malaysia. Justru sebaliknya, merekalah yang minta bantuan kepada Sultan Aceh. Jadi, jika saya melakukan itu, berarti mencemarkan marwah bangsa dan negara Aceh,” katanya. “Tengku, situasi dunia sudah berubah, adakalanya kita memberi, ada masanya kita menerima,” kata saya. Beliau menjawab lagi: “Cukup level saudara saja menulis surat kepadanya, tidak saya.” Akan halnya dengan pernyataan perang Belanda, 26 Maret 1873, yang sampai sekarang belum dicabut, beliau mengutarakan sikap: “Aceh mau damai dengan Belanda”, dimuat dalam laporan utama Surat kabar De Telegraaf, 16 Januari 1999.  

Hotel bintang lima
Begitu pula, jika beliau hendak mengundang wartawan asing untuk press conference atau wawancara khusus, misalnya, beliau selalu mengadakannya di ruang VIV Hotel bintang lima dengan dekorasi ruang yang dirancangnya sendiri. Pantang bertemu dengan tamu ‘negara’ Aceh di ruang kelas ekonomi. Fakta lain, menjelang penandatanganan CoHA pada 2002 di Geneva, Swiss. Jenderal Jinny Cs. --rombongan wise men-- mendatangi beliau di kamar Hotel, tempat rombongan GAM menginap, pada 2002. Sesekali, mengirim kenang-kenangan berkhas Aceh kepada `crew’ HDC. Hal tersebut, meng-copy prilaku Sultan Iskandar Muda, yang sanggup memberi hadiah berupa emas dan surat ditulis dengan tinta emas kepada kepala negara asing. 

Buat terakhir sekali dalam sejarah hidupnya, mengirim surat undangan kepada Jusuf Kalla (JK) untuk berjumpa di Aceh memakai cap (lambang) kepala surat ‘negara’ Aceh bergambar Buraq. Terlepas dari JK merasa tersinggung karena cap surat itu. Beliau bukan hanya deklator, tapi juga ideolog Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kental. Bayangkan, di depan mata saya, seorang wartawan senior Swedia diperintahkan membaca surat proklamasi kemerdekaan Aceh, 4 Desember 1976 versi bahasa Inggris. Setelah selesai, beliau tanya: “Did you understand”. “Yes, Sir,” jawab wartawan itu. Di Geneva, mantan Menlu RI, Hassan Wirayudha pernah diperintah mendengarkan orasi politik beliau di kèm Tajura Lybia yang direkam dalam cassette berbahasa Inggris, Arab dan Aceh. Wirayudha tekun mendengarnya! “Sudah paham kamu?” tanya beliau. “Sudah,” jawab Wirayudha. Sikap yang berani, nekad, tegas dan berwibawa nampak dari perstiwa ini. Misalnya: berselang satu jam setelah puluhan pelarian Aceh menduduki Kantor UNHCR di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 21 Juni 1992. Saya (pimpinan rombongan) dan Bakhtiar Abdullah dipanggil oleh Sten Brony (Ketua UNHCR, Kuala Lumpur) ketika itu. Dia menuturkan: “Hasan Tiro dari Den Haag, baru saja menghubungi saya via telepon. 

Dia memerintahkan supaya saya melayani anda semua sebaik-baiknya. Siapa dia, pemimpin saudara?,” kata Sten Brony. “Ya,” jawab kami. Angkat koper Cerita lainnya pada 1984, saat Ridwan Saidi (aktivis PPP) menghadiri “Konferensi Islam Sedunia” di London, Inggris, juga menarik. Perwakilan Indonesia yang sudah berada di London, menyatakan menolak ikut, jika Hasan Tiro disertakan dalam Konferensi Islam bergensi itu. Lalu, Qalim Siddiq, Ketua penyelenggara konferensi berkata: “Lebih baik kalian angkat koper pulang ke Indonesia, daripada memprotes Hasan Tiro tidak boleh ikut serta dalam konferensi ini. Silakan pergi.” Perwakilan Indonesia akhirnya angkat koper meninggalkan Hotel. Itulah pengaruh beliau suatu ketika dulu. Rasanya pengalaman Ahmad Taufan Damanik, penulis buku “Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis” menarik pula disimak: Suatu malam, Juli 2010, musim panas di Berlin, Jerman. Didampingi oleh Gunnar Stange, seorang peneliti Jerman yang pernah tinggal di Aceh dan Saiful Haq, staf FES Indonesia. Setelah makan bersama, menumpang taksi untuk kembali ke hotel. 

 Di tengah perjalanan, sopir taksi menanyakan tentang identitas rombongan. Suasana menjadi berubah setelah sang sopir mengetahui bahwa yang menumpang taksinya adalah orang dari Aceh, dia menjadi sangat ceria dan gembira bahwa orang Aceh menumpang taksinya. “Tiro, ja Tiro aus Aceh,” katanya dalam bahasa Jerman, maksudnya adalah Hasan Tiro dari Aceh. Rupanya, sopir asal Kurdistan itu bercerita bagaimana mereka, bangsa Kurdistan sangat terinspirasi dengan ide-ide seorang Hasan Tiro. Mereka sangat menghormati Hasan Tiro. Dan. saat tiba di hotel, di argometer taksi tersebut tercatat ongkos yang harus dibayar sejumlah 14,90 Euro atau sekitar Rp 160 ribu. Sang sopir menolak menerima bayaran, sebagai penghormatan dia terhadap Hasan Tiro. Hasan Tiro yang lahir pada 25 September 1925 dan mendeklarasikan berdirinya GAM pada 4 Desember 1976, meninggalkan wasiat dalam beberapa tulisan. Beliau rela meninggalkan kekayaan, anak dan isteri demi perjuangannya, sampai menghembuskan nafas terakhir di bumi Aceh pada 3 Juni 2010, dua tahun silam.  

Menyisakan masalah
Kepergian beliau menyisakan sejumlah masalah yang belum sempat terselesaikan, seperti juga pemimpin Aceh sebelumnya. Tgk Daud Beureueh, misalnya, yang meninggal pada 10 Juni 1987, menyisakan status “Aceh Daerah Istimewa”, yang ternyata “cek kosong”. Sebelumnya, Tuanku Muhammad Daud Syah, meninggal pada 6 Februari 1939, menyisakan Kesultanan Aceh yang dirampas elang (Belanda) dan tak kembali sampai sekarang. Seiring dengan itu, genocide yang terjadi di Kute Rèh 1905 oleh Belanda dan genocide dalam peristiwa Jeumpa Cot Pulot oleh TNI, tahun 1955; setahu penulis: tiada wasiat apapun dari Tuanku Muhammad Daud Syah dan Tgk Daud Beureueh. Begitu pula, konflik antara GAM-RI (1976-2005), yang akhirnya diatur dalam UUPA bahwa: “semua pelanggaran HAM yang terjadi sebelum MoU ini ditanda tangani, tidak dituntut lagi.” Namun begitu, Tgk Hasan Tiro secara pribadi, dalam sepucuk surat yang dialamatkan kepada Tgk Muhammad Mahmud (abang Dr Zubir Mahmud/Menteri Sosial GAM), pada pertengahan 1992; yang dibacakan di depan beliau oleh Bakhtiar Abdullah, disaksikan oleh Musanna Abdul Wahab, Razali Abdul Hamid, Iklil Ilmy dan saya sendiri, menyebutkan: “Saya bertanggungjawab di hadapan Allah dunia akhirat, atas semua korban yang diakibatkan dari revolusi ini.” Teks asli surat tersebut, kini tersimpan di Swedia. Mudah-mudahan tidak sampai hilang. Sebab, testimoni ini merupakan fakta, siapa Hasan Tiro di depan cermin sejarah Aceh.  

* Yusra Habib Abdul Gani, Peminat Sejarah dan Budaya, tinggal di Denmark. Email: yusrahabib21@hotmail.com

Dimuat di Harian Serambi Indonesia edisi Senin, 4 Juni 2012  

Read More......

Monday, January 30, 2012

Haul Sultan Iskandar Muda

Yusra Habib Abdul Gani


Tepat pada 27/12 tahun ini, 475 tahun Iskandar Muda meninggalkan kita. Figur politisi Aceh yang ulung di abad ke-16 ini, tetap bersemi dalam sanubari orang Aceh. Walaupun pakar sejarah Aceh tidak lengkap mengisahkan riwayat hidup beliau, tetapi beruntung “La Grand Encyclopedie. An authoritative 17th century French map”, berhasil menunjukkan peta wilayah kedaulatan Royame D’Achem (Kingdom of Acheh) semasa Iskandar Muda berkuasa, meliputi: Sumatera, Tanah Semenanjung Malaya, hingga ke Kalimantan (Borneo) Barat dan Jawa Barat; yang diterbitkan oleh pemerintah Perancis. Itu sebabnya, orang tidak akan melupakan engkau, Sultan! Dengan begitu,generasi Aceh sekarang tidak kehilangan jejak sejarah dan tidak sesat meneruskan perjalanan masa depannya.
Walaupun demikian, geliat politik dunia selalu berubah, akibat daripada perang melawan kolonial yang berkepanjangan dan seiring dengannya, tapal batas wilayah kedaulatan Aceh menyempit; sebagaimana digambarkan dalam „A contemporary English map, 1883. Published as Suplement to The Graphic, London, September 22, 1883. Another contemporary English map, Published by Fullerton & Co., London, Dublin & Edinburg, 1890.” Kedua peta ini memperlihatkan bahwa: batas wilayah kedaulatan Aceh mencakup sebagian Sumatera: ke sebelah Barat sampai Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ke sebelah Timur, hingga Sungai Kampar, Riau. Ini berarti, kembali semula kepada batas wilayah kedaulatan Aceh sewaktu Ali Mughayat Syah berkuasa tahun 1500-an. Untuk dimaklumi bahwa: batas wilayah kedaulatan Aceh inilah yang dituntut supaya diserahkan kepada Belanda, yang dalam “Ultimatum” penguasa militer Belanda pada 26. Maret 1873, antara lain menyebut: “Aceh mesti serahkan wilayah kedaulatannya atas sebagian Sumatera.” Ratusan tahun kemudian, batas wilayah Aceh menyusut berdasarkan UU. No.24/1956, UU. No. 18/2001 dan UU no.11/2006, seperti yang wujud dan kita kenal sekarang.
Bertuah, Davis –saksi mata– yang pernah berkunjung ke Aceh memberi kesaksian bahwa: ”They have divers termes of payment, as cashes, mas, cowpan, pardaw, tayell.“ (baca: Denys Lombard. Kerajaan Aceh. Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636).Balai Pustaka, Jakarta 1986. Mata uang Kerajaan Aceh ini beredar pula di beberapa negara-negara tetangga, sebagaimana diakui dan digambarkan secara detail oleh J.B. Tavernier,tahun 1679. (Baca:Les six voyages, jilid II, halaman. 601-602). Ini pula alasannya, orang tetap mengenang engkau, Sultan! Beberapa ragam mata uang Aceh dipakai sebagai alat pembayar dan transaksi sampai tahun 1874. Kini, mata uang tersebut disimpan dalam mesium di negeri Belanda, Perancis dan di tangan kolektor-kolektor partikuler barang-barang antik.
Berbahagia, ada surat Iskandar Muda kepada pemerintah Perancis bertinta emas di atas kertas yang sangat halus; tulisannya dikelilingi oleh beberapa hiasan emas dan gambar, yang membuktikan bahwa Aceh punya peradaban tinggi. Naskah aslinya disimpan di Mesium Paris,Perancis. Itu sebabnya, orang selalu mengingat engkau, Sultan!
Terpesona,karena Aceh pernah menjadi pusat peradaban Islam, budaya Melayu dan perdagangan, dimmana saudagar-saudagar asing datang membeli lada hitam, kapur Barus, buah Pinang dan barang ekport lainnya, termasuk membayar bea-cukai kepada semua kapal asing yang melintasi Selat Melaka. Beban bea-cukai ini merupakan implementasi dari MoU antara Aceh-Inggris yang disepakati pada tahun 1603. Para pedagang asing, seperti diakui Davis; kerap mengaku mengeluh atas patokan harga, tetapi Iskandar Muda tegas berkata: „Barang-barang yang kami ekport berkualitas tinggi, jika saudara mau beli dengan harga yang ditetapkan, bayar! jika tidak: pulang ke negeri tuan.“ Para pedagang asing terpaksa membeli walaupun harganya mahal, sebab mereka memerlukannya. Ini merupakan kisah menarik yang telah mengharumkan lembaran sejarah Aceh. Karena itu, orang selalu mengagumi engkau, Sultan!
Bangga, oleh sebab Iskandar Muda berhasil menjalin persahabatan, hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara terkemuka di dunia, seperti: Portugis, Sepanyol, Inggris, Perancis, negara-negara Arab, India dan Cina. Lebih daripada itu, di saat Barat masih meraba-raba dengan konsep nasionalisme dan bernegara, Iskandar Muda sudah lebih awal meletakkan dasar dan melaksanakan prinsip „separation and distribution of power“, dalam: “Adat bak po-teumeuruhôm, hukum bak Syiah Kuala, qanun bak Putroë Phang, reusam bak Bintara”. Artinya: Aceh lebih unggul dan mengawali teori “contract social” atau “Trias Politika” (Theory of separation of powers) Montesquieu (1689–1755) yang telanjur dibangga-banggakan itu. Itu sebab itu, orang tak akan dapat menafikan idé engkau, Sultan!
Dalam konteks ini, Barat baru sadar dan belajar mendirikan suatu pemerintahan yang berwibawa; sesudah Tariq Ibn Ziyad mengalahkan pasukan Visigoth hingga berjaya menguasai Andalusia, Cordova, dan Toledo di Spanyol. Sejak itulah Bani Umayyah memperkenalkan model kepemimpinan Islam –sistem kekhalifahan. Seterusnya, dilanjutkan oleh kekhalifahan Oesmaniyah Turki, dimana Aceh –satu-satunya negeri dari kawasan Dunia Melayu– yang ikut bergabung di dalamnya. Dalam kaitan ini dikatakan: “Pada abad ke-16, Dunia Islam sudah menjadi berkuasa kembali kaya raya, mewah dan penuh kebesaran. Orang-orang Islam masa itu - di Maroko, Istambul, Isfahan, Agra, Aceh - adalah pembina-pembina sejarah yang berhasil.” (Prof. Wilfred Cantwell Smith, “Islam in Modern History”, 1975, p.38). Oleh karena itu, hati orang Aceh selalu bergetar bila menyebut nama engkau, Sultan!
Iskandar Muda, satu-satunya figur politisi masyhur di Asia Tenggara yang berjaya meletakkan nilai-nilai islami yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits sebagai konstitusi negara yang dituangkan dalam „Qanun Al-Asyi“ dan menghormati eksistensi Mahkamah Qadhi Malikul `adil. Demikian pula paham nasionalisme yang berteraskan kepercayaan dan agama. Hal ini nampak dari konsep “Ummatan wahidah”, yang dipakai untuk menyatukan administrasi dan mempersatukan kekuatan dunia Melayu untuk melawan kolonialisme.
Pada permulaan abad ke-19, pemikir politik Eropah baru sadar bahwa: keyakinan dan agama ternyata boleh melahirkan nasionalisme, seperti diakui oleh Prof. Sebastian de Grazia: “Dasar persamaan dan kesatuan yang terpokok sekali dari sekian warganegara ialah keyakinan dan agama mereka yang memperlihatkan dan menyatukan cita-cita mereka mengenai hubungan antara satu dengan lainnya dan antara mereka dengan pemeritahnya. Dengan tiada keyakinan dan agama itu, dengan tiada persamaan ini, maka boleh dikatakan bahawa masyarakat itu tidak ada.” (Prof. Sebastian de Grazia. The Political Community.)
Dalam rangka khaul Iskandar Muda, riwayat di atas dapat dijadikan barometer dan studi pembanding untuk mengukur: siapa kita di depan cermin sejarah Aceh. Yang pasti, Iskandar Muda berjaya membangun tradisi berpikir ilmiah, melahirkan sederetan Ulama terkemuka, membina peradaban dan martabat Aceh yang tegar, disegani, diteladani dan bermarwah. Dalam radius „marwah“ inilah Iskandar Muda mengukir prestasi. Jadi, „marwah Aceh“ sebenarnya: kedaulatan atas tanah, ekonomi, hukum, agama, ilmu pengetahuan, moral, etika, tradisi, resam, kebudayaan dan politik/kekuasaan. Semoga kita damai dalam dua dunia yang berbeda, SULTAN!

Read More......

Merangkai Kearifan Aceh

Yusra Habib Abdul Gani

SUATU hal penting yang kerap luput dari perhatian dan kurang dipahami adalah: konstruksi sosial-politik yang kita saksikan; bukan saja harus diterima sebagai suatu konsensus, tetapi juga menerima perbedaan-perbedaan, termasuk konflik sekalipun. Ini romantika dan dialektika sosial yang normal –bukan saja normal, mungkin juga baik atau terbaik dalam pandangan manusia– karena ’ego jahat’ dan ’ego baik’ dalam diri/jiwa manusia; yang secara simbolik disebut ’fujur’ dan ’taqwa’ (Q: 91 ayat 8), selamanya terjadi pertarungan untuk saling mempengaruhi dan mengalahkan. Aksioma psycho-sosial ini wujud dalam pelbagai bentuk benturan fisik, seperti: perkelahian, demontrasi, kerusuhan dan perang. Sementara benturan non-fisik, seperti: perbedaan pendapat, idé, mazhab dan penafsiran. Jadi, ”jangan berpikir bahwa kita secara mutlak bergantung kepada suatu dunia, karena kita sebetulnya perlu kedamaian dalam diri kita-sendiri dan dalam hubungan kita dengan yang lain. Dunia mengakui kekerasan, tetapi di saat peradaban kita nampak lemah untuk mengamankan diri kita; ketika pula kita nampak kehilangan harapan.” (Maclntyre. The Peaceable Kingdom. Brenda Almond, The Sources of Public Morality – on The Ethics and Religion Debate.) Berangkat dari sini, diharap agar siapapun mesti peka terhadap phenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.
Dalam teori konflik, untuk mengubah dari kisruh kepada damai, memerlukan suatu proses dan melibatkan pelbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti: psychology, sociology dan hukum yang mengedepankan pendekatan persuasif, toleran, kearifan yang diangkat dari agama dan budaya. Lebih dari itu, perlu ada figur yang punya konsep untuk menamatkan suatu konflik. Dengan begitu: “beruntung bagi mereka yang mensucikannya” (Q: 91, ayat 9). Upaya demikian perlu motivasi yang boleh mendorong supaya konflik diselesaikan secara komprehensif. Jika tidak, maka “rugi bagi mereka yang mengotorinya.” (Q: 91, ayat 10).
Dalam pandangan umum, konflik selalu dikaitkan dengan ‘form’ budaya atau peradaban suatu masyarakat dan bangsa, yang boleh melahirkan tiga kemungkinan. Pertama, konflik boleh menyadarkan sesorang, segolongan masyarakat dan suatu bangsa dari pengalaman buruk yang pernah berlaku dan berhasrat untuk tidak mengulanginya. Ianya merupakan pelajaran berharga untuk membangun kembali semangat, kesadaran dan kepentingan nasional baru. Jepang misalnya: mulai membangun sejak gerakan Restorasi Meiji (Meiji Ishin) dicetuskan oleh Sakamoto Ryōma tahun 1866, tetapi hancur-lebur semasa perang Dunia ke-II tahun 1945. Hanya satu yang diminta kepada kekuatan sekutu: Lembaga Kekaisaran Jepang jangan dihapus!. Selain insaf atas kesalahan yang pernah dibuatnya, Jepang juga berhasil mengalihkan image buruk menjadi form peradaban baru, merangkai kembali fragmen-fragmen kearifan yang tertimbun dan mengembangkan sains tehnologi hingga mampu menyetarakan, bahkan mengungguli kemajuan ekonomi dan tehnologi Barat. Kedua, konflik tetap diperlihara sebagai sentimen pribadi, clan, ethnis suatu masyarakat dan negara untuk diwariskan. Disini, luka lama (dendam) akan meledak seperti gunung berapi. Sentimen yang sudah berakar akan membiak dalam bentuk form konflik; sesuai dengan scenario. Inilah yang terjadi di Somalia, konflik yang tak berujung. Ketiga, faktor-faktor penyebab konflik masa lalu disimpan sebagai boom waktu oleh pihak tertentu dan pada saat tepat, dihidupkan dan dipakai sebagai konspirasi untuk mengobok-obok antara sasama masyarakat atau faksi dengan cara mempertajam perbedaan keberagaman budaya, kepentingan, pandangan, sehingga koflik terus mengalir sepanjang jalan sejarah peradaban. Indikasi ini nampaknya wujud di Aceh.
Berbanding dengan Jepang yang hanya tiga tahun dilanda konflik (1942-1945) mampu eksis kembali; konflik antara Aceh-Belanda berlangsung selama 69 tahun (1873-1942), disambung lagi konflik Aceh-Jepang selama 3 tahun (1942-1945). Aceh yang kaya pengalaman, seharusnya mampu menyulam nilai-nilai peradabannya yang pernah gemilang. Sayang, kedua peristiwa ini secara kejiwaan, ternyata berefek negatif, yakni: orang Aceh tidak kehilangan percaya diri, merasa rendah diri dan merasa ketergantungan kepada penjajah. Kelainan jiwa ini dalam psychology dinamakan ‚inferiority-complex‘. Terbukti, ketika Jepang sudah takluk kepada serdadu sekutu; segelintir kaum Ulèëbalang berusaha supaya Belanda berkuasa kembali di Aceh; sementara PUSA ingin pemerintah RI berkuasa di Aceh. Untuk itu, perjuangan Tengku Thjik di Tiro diperalat oleh Ulama Aceh yang antara lain menyebut: „... perjuangan ini adalah sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh almarhum Tgk. Tjhi'k di Tiro....“ [Maklumat Ulama Seluruh Aceh, 15 Oktober 1945, yang ditandatangani oleh: (1). Tgk. Hadji Hasan Kruëng Kalé, (2). Tgk.M.Daud Beureu-eh, (3). Tgk. Hadji Dja’far Sidik Lamjabat, (4). Tgk.Hadji Ahmad Hasballah Indrapuri, T.Njak Arif dan Tuanku Mahmud.] Pernyataan ini dikeluarkan, justeru di saat masa depan, status Aceh tidak menentu dan orang Aceh tidak bersatu. Kenyataannya, dalam rentang masa desember 1945-februari 1946, Ulama PUSA-Ulèëbalang (dua kelompok yang dihormati, berpengaruh dan punya massa) terlibat perang saudara. Jika mereka terlibat konflik berdarah; lantas kemana rakyat mengadu dan siapa lagi orang Aceh yang arif? Ujung-ujungnya, pemerintah RI menyelesaikan dengan memberi abolisi melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri RI NO. 14/Keh.WKPM, tgl. 21 Desember 1949.
Konflik antara Darul Islam (DI-Aceh) dan RI tahun 1953-1962, mula-mula disepakati MoU tentang penghentian permusuhan antara RI-DI-Aceh, 5 April 1957. Syama’un Gaharu (putra Aceh), penguasa perang saat itu berkata: ”yang bertemu bukan aparat pemerintah dengan para pemberontak DI Aceh, tetapi putra Aceh dengan putra Aceh lainnya antara sesama orang Aceh, yang sedang membicarakan masalah Aceh. Hasil musyawarah inilah kemudian dinamai „IKRAR LAMTÉH“ yang berisi: (1). Menjunjung tinggi kehormatan Islam (2). Menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan rakyat Aceh. Butir-butir ini selanjutnya dijabarkan kedalam SK Perdana Menteri No. 1/Misi/1959. Pada awalnya faksi Tengku Daud Beureuéh, Hasan Ali, Tengku Ilyas Leubé, dkk. menghendaki supaya pelaksanaan SK tersebut diatur dalam Undang-undang; sementara faksi Hasan Saleh (pelaku Kudeta atas kepemimpinan Tengku Daud Beureuéh, pada 15 Maret 1959) dan Husen Mujahid, dkk. merasa puas. Rupanya konflik intern terjadi di kalangan pimpinan pergerakan DI-Aceh. Konflik intern ini, semakin memperkuat missi Let. Kol. Syama’un Gaharu (penguasa perang) dan Ali Hasymi (Gubernur Aceh) untuk menamatkan konflik. Akhirnya, gerakan DI-Aceh diselesaikan dengan SK Perdana Menteri No. 1/Misi/1959. Tuntutan supaya pelaksanaan SK ini diatur dengan UU ditolak, ditukar dengan Surat Keputusan No. KPTS/PEPERDA-61/3/1962, dikeluarkan oleh penguasa perang, tgl. 7 April 1962. Tengku Daud Beureuéh akur dan turun gunung.
Menyusul kemudian konflik antara GAM-RI (1976-2005). GAM menuntut merdeka, sementara pemerintah RI mau GAM menyerah tanpa syarat. Akhirnya dicapai kompromi „Aceh tetap dalam NKRI dengan Otonomi khusus.“ di Helsinki, 15 Agustus 2005. (Hamid Awaludin. Damai Di Aceh, hlm. 36. Centre for strategic and International studies, 2008). Putaran sejarah Aceh berulang ketika Gubernur Aceh –sebagai simbol pemersatu– DPRA + KIP + KPU –simbol demokrasi tempat rakyat mengadu– terlibat konflik karena perbedaan pendapat soal calon independen dan tahapan pilkada. Masing-masing merujuk kepada pemerintah pusat, ketimbang bermusyawarah antar lembaga untuk diselesaikan di Aceh. Nampaknya, mekanisme penyelesaian konflik antar lembaga belum ada ‚rule of the gam‘-nya di Aceh. Akhirnya dirujuk ke MK, Mendagri dan Presiden. Masalahnya; jika para elite politisi Aceh terlibat dalam konflik; lantas kemana rakyat mengadu dan siapa lagi orang Aceh yang arif? Seharusnya, pengalaman masa lalu dapat memberi ´iktibar dan Aceh bangkit membangun masyarakat dan pemerintah yang bertamadun berteraskan nilai-nilai moral seperti: rasa malu, percaya diri, berilmu, rendah hati, toleransi dan menjaga marwah. Aceh akan hidup, jika tidak mengulangi kesalahan masa lalu; sebaliknya akan mati, jika terus mengulangi kesalahan yang pernah dibuatnya.

Bagaimana menyulam kearifan?
Jawabannya tersimpan dalam peradaban Aceh masa lampau, yang kaya dengan keberagaman budaya dan ethnis, seperti: ethnis Aceh pesisir berbasis India, Tamil/Kling, Arab, Portugis, Gayo, Klut, Haloban, Aneuk Jamèë dan Melayu Temiang. Pemimin (politisi) Aceh pada masa itu, nyatanya mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Didapati pula sebilangan kerajaan kecil, seperti: kerajaan Seudu, Purwa Indra, Indra Puri, Indra Patra, Meureudu, Jeumpa, Peureulak, Linge dan Pasé; yang suatu ketika dahulu pernah terlibat dalam konflik. Ternyata, Syèh Abdullah Kan’an dan Meurah Johan berhasil menanamkan kesadaran bahwa: kebersamaan hak, persatuan, toleransi, persaudaraan dan menghargai HAM, musyawarah merupakan prasyarat dalam suatu negara. Ini sesuai dengan anjuran: “… menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” (QS. 49:13) dan atas dasar kesadaran itu mereka sepakat menyatukan diri kedalam kesatuan negara Aceh Darussalam yang berdiri pada 1. Ramadhan 601 H. Selain itu, karena budaya Aceh sebati dengan nilai-nilai Islam, maka kembali semua kepada konsep: ”Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.” (Q: Fushilat, 34). Konflik politik yang kusut di Aceh, insya-Allah boleh diselesai oleh orang Aceh sendiri, tanpa harus melibatkan pihak luar, sekiranya sadar dan paham bahwa: „... disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu....”(Q: Ali-Imran, 159). Ini paradigma penyelesaian konflik universal. Sayangnya, kemampuan menyatukan berbilang kaum, kerajaan-kerajaan kecil dan mengedepankan musyawarah-mufakat –déskrispi kearifan Aceh suatu masa dahulu– sudah terkubur. Adakah figur politisi Aceh mampu menysulam kerarifan itu kembali? Wallahu’aklam bissawab!

Read More......

Aceh Rebuilding civilization

Yusra Habib Abdul Gani


Abstract.
Among the values of Aceh civilization that needs to be exemplary and inherited are: unifier, friendly attitude, professional, ethics and dialogue. Recognized that the civilization of Aceh in the past, a lot of things that contain the positive and negative values. However, today, the positive values of civilization that we discussed scientifically. If necessary, soul and spirit are transferred or adopted into the social-political life of Aceh today. Therefore, many people do not know the values of history, which still has not been revealed. For a while, do not remember the negative values in the history of Aceh. Perhaps in the future, we need to discuss things that are negative in particular. Although it was less fair and honest –because let negative things– but, it's better for us to talk about good things and we take only fragments of the history of Aceh, which is useful. That's why: I'm happy to use-the word "rebuilding".
Key words: Aceh, civilization and history

Introduction.

After identification and inventory, we found that: Aceh, at least have 10 basic guidelines as a basis and reference for building a civilization. It is impossible to discuss all of them in this limited forum. Therefore we confine it on: unifier, professionalism, ethical and dialogue.
With this restriction, it would be easier for us to discuss in detail, and to offer the best solution for the internal conflict in Aceh, from the standpoint of history, morals and ethics. I purposely chose these four points, because It was relevant in the context of contemporary politics is going on in Aceh.
Most Acehnese people forget that, they are actually under way to follow in the footsteps of his predecessors. They think that their presence in Aceh society, regardless of historical ties. Apparently, the historical facts relating to ethics and morals, especially when dealing with opponents and social relations in society; there is an emotional connection, from one generation to the next generation. For example: Aceh's education system in ancient times, the superiority, not only recognized by Muslim communities in the Malay World, but also recognized by non-Muslim community, even they want to emulate.
We know now, because The New York Times review it in an editorial column, on May 15, 1873. We just know now that, from 6.643 University around the world, none of the University in Aceh, both public and private, were entered into the ranking list; because the information was published in webomitrics.info.com about "Web Ranking of World Universities, USA, UK, Canadian, Australian and others, July 2011. This fact may be refuted in Aceh, which considers the news paper or web. has no scientific standards.
Similarly Aceh border. Until now, many people do not know. We will not find in a scholarly book, written by experts in history though, unless found in special reports, such as those drawn up by Britain and France. Now we understand, what the background of the war in Aceh against the Dutch, because the newspaper: the London Times 1873, 1874, New York Times 1873, 1874, Basyirat Turkey 1873, 1874 ; Franzer's Magazine 1873 review in detail.
Now we understand that, before the war erupted between Aceh and the Dutch in 1873; ongoing dialogue between Aceh negotiators with the commander of the Dutch war, on a Dutch warship. After reading the telegram –letter secret– from the Sultan of Aceh to the government of the United States, we know now that, United State of America is a close friend of Aceh, when war erupted between the Aceh against the Dutch. The contents of the letter was not found in scientific books, but written in the New York Times in 1873 and 1903. The story above proves that, Aceh had a high civilization. Our task is now to analyze, interpret and connect the facts of history in a contextual sense, not textual. Let us discuss and we test the truth of references presented, mutual respect and complement.

Methodology (provide short methodology)

To write this paper, I use the method of literature, compiled from several sources, such as: scientific papers (books), newspaper, special reports and limited, especially regarding map -territory of Aceh- compiled by the British and French intelligence agencies. In addition, I use a correlation approach, which try to connect the chain of past history with the politics of contemporary Aceh. I also use the analysis and interpretation of all the facts, about the history of Aceh. Because, I think that, we have the right to correct our own history. Thus, this discussion expected to help find the best solution to resolve the internal conflict in Aceh from the historical approach.

Discussion
Sjèh Abdullah Kan'an and Merah Johan had succeeded in uniting several kingdoms, such as: “kingdom of Seudu, Purwa Indra, Indra Patra, Indra Puri, Indra Purba, Peureulak, Pase, Continent and Linge into the kingdom of Aceh Darussalam”;[1] … Ali Mughayat Shah managed to unite the “territorial sovereigtnty of Aceh, to the east until the Kampar River in Riau and westward to the Padang Pariaman, West Sumatra.”[2] Iskandar Muda managed to unite the kingdom of Aceh include: “Sumatra, Malay Peninsula Land, West Borneo and West Java.”[3] This fact proves that, Aceh is the unifier that unifies the power to repel invaders. Mughayat Ali Shah said: “During the small kingdoms remained independent and did not join in a strong force of the kingdom and united, then the resistance will not have much meaning. "

Forget for a moment about mega projects undertaken by Ali Mughayat Shah and Iskandar Muda. They are brilliant thinker about big things, managed to unite the administration, the soul and the views of some ethnic and country into the territory of the kingdom of Aceh. Not our class to think like that. What is important is: how can the present generation to revive the spirit, soul and the idea that the Acehnese can be united; Aceh needs to figure to lead, which can bring together, unify their views and see Aceh as belonging together, build together and organize together.

Turkey's experience very well be the lesson of history, losing a vast empire territory, then they are aware of the mistakes of his past and rose to revive the spirit of Turkey; in the sense: never again think to expand the territory, but rather unite to build the civilization of Turkey's future is more bright and glorious. The difference: if Turkey does not lose the country, building on behalf of the state; while Aceh lost the state, building on behalf of the province.

Aceh also had diplomatic and trade relations with the Netherlands, placing Tengku Abdul Hamid as Aceh Ambassador plenipotentiary to the Netherlands. “The Aceh Government has allowed the Dutch government's request to establish representation (consulate) in Padang Netherlands in 1602.”[4] The success of Iskandar Muda political relations, trade with some countries that are influential in the world at that time, such as: Turkish, Dutch, English, American, French, Portuguese, and the Arab world, even in Aceh became “a member of the bloc of the Islamic world -The big five - with Turkey, Morocco, Isfahan and Mongolia.”[5] This fact proves that, Aceh is a nation that is open to the outside world. Aceh is also central to the coaching and development in various fields of science: literary, jurisprudence, criminal law and politics, etc., give space and freedom to the Ulama to build a tradition of scientific thinking and spawned a number of leading scholars in Aceh, such as: “Sjèh Yacoub al-Singkili, Shamsuddin Sumaterani, Nuruddin Arraniri and Hamzah Pansuri, etc.”[6]

The above events can be stimulating and inspiring that: if the former Aceh have diplomatic and trade relations with the countries leading the world. Why does the current generation, not trying to set up trade representative, so merchants from Aceh can conduct trade contractions with countries in Southeast Asia, the Middle East, Europe and America. If the fast, Aceh became a center of education, cultural studies and Malay. Why now, Aceh is not seen as central to the scientific world? It is time to think about, in order to Aceh to build tradition of scientific thinking. People who have the insight to the future of Aceh will ask: how foreigners pinned their hope and come to continue their study at universities in Aceh, not the opposite of!

Malaysian government policy in the 70's is right, invited teachers from Indonesia to teach in schools in Malaysia and sending students abroad. Now, Malaysia has mastered and become the center of modern education in Southeast Asia. In the 1990s, Malaysia has also attracted many foreign investors in various industrial fields. Now, Malaysia is ahead in the field of technology transfer and open up many job opportunities. Aceh had to look inward and strive to build trust so that foreign investors come to Aceh. For this, prepare all the instruments and infrastructure, so that foreign investors are not disappointed.

Cooperation between Aceh and several foreign countries in the education program is already running. Aceh has sent thousands of students to study abroad in various fields of science. The problem is: whether their expertise is required in accordance with the quota in Aceh? Therefore, many Acehnese graduate students abroad to complain; because after graduation, no jobs available in Aceh and finally, they work outside of Aceh. These problem relates to the workings of a government, professional or not.

Speaking of professionalism. In the past, the education system in Aceh is not only recognized by the Islamic community in the Malay world, but also recognized by non-Muslim communities, who consider that Aceh education, it was time to imitate and emulate as a reference. In this context puts it: "Now it may be said that education was begun in Aceh to the descendants of a new Christian. Soon to be known publicly that the people of Aceh was not a savage nation that is not deep nerves (not good at thinking), but they are a very good Muslim society and the nation's heroes.”[7]

Finally: as a civilized people, Aceh know and use ethics when dealing with opponents and always favored dialogue rather than violence. For example: when the Dutch envoy Warlords went ashore and deliver a message containing: "Aceh must be surrendered to the Dutch and or give one of the city, where the Dutch hung."[8] Accordingly, Aceh negotiators went upstairs to meet the Commander of the Dutch war ship and deliver the Sultan of Aceh following mandate: "Aceh is an alliance of independent states and Turkey Osmaniyah Daulah. So will we let this matter prior to the Turkish government. After that the Dutch warship left the waters of Aceh.”[9] Here, it is clear that, Aceh have ethics or manners when dealing with the enemy and promoting dialogue, before deciding to war! This is a beautiful thing in the piece the history of Aceh, which teaches that: ethics and dialogue are the two things are very important in order to create a harmonious circumstances, orderly and safe in the community. So, what's wrong, if we focus on ethics and dialogue, to reduce political tensions and to avoid the occurrence of horizontal conflicts among the Acehnese. Islam teaches to consulted (musyawarah), before deciding a case, moreover concerning the future of politics and the people of Aceh.

Conclusion.

If we look carefully, in Aceh civilization there are many historical values, which deserves to be imitated, exemplary and inherited. It means, Aceh has assets and capital. That's the power of history of Aceh. Not all the nations of the world has a heritage of history. Aceh is one of the nation who have it. So, we must redefine the treasures of the past of Aceh.

It was different from the history of Japan. In Japan, the Meiji Restoration reform movement (Meiji Ishin) spearheaded by the new Ryoma Sakamoto in 1866 AD until 1869, which made contact with the U.S. Navy, led by Matthew Perry. At that time, Emperor Mutsuhito ruling (January 25, 1868 - July 30, 1912). He changed the name, from Emperor to Emperor Meiji Mutsuhito. “He is announcing five "5 chapters decree", include:

- The establishment of legislative councils.
- Involving all community groups to conduct inter-state relations.
- The recall of taxation rules and restrictions in the job class.
- Replacement of "Satan tradition" with "natural law".
- Send an envoy to Europe and America to study Western science and strengthen the legal foundation of the Meiji government.” [10]

For reasons that I use the word "rebuilding"; because Aceh did have a heritage of civilization that remain relevant long used as a reference. I do not use the word "to build", so It was to give meaning and interpretation that the Acehnese had no civilization and must build a new civilization that is not clear footing and referent.

References:
[1] . Meurah Johan Raja Aceh Darussalam Pertama. Panitia Pekan Kebudayaan Aceh ke-IV, Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, 21 Jumadil Akhir 1425 H; 8. Agustus 2004 M. Halaman 9.
[2] A contemporary English map showing Achehnese territory in 1883 –ten years- efter the beginning of war with Holland. Published as Suplement to The Graphic, London, September 22, 1883. Another contemporary English map, Published by Fullerton & Co., London, Dublin & Edinburg, showing Achehnese territory in Sumatra in 1890 – 17 years since the of Dutch invasion The Shaded area representing Acehnese territory falling under Dutch occupation. See also; Yusra Habib Abdul Gani. Status Aceh Dalam NKRI, halaman 190 & 192. Penerbit, Institute for Ethnics Civilization Research, 2008.
[3]. La Grand Encyclopedie. An authoritative 17th century Frech map, showing other, the territory of the Royame D’eAchem (Kingdom of Acheh) in Sumatra, Malaysia, West Borneo and West Java. See also, Yusra Habib Abdul Gani. Status Aceh Dalam NKRI, halaman 178. Penerbit, Institute for Ethnics Civilization Research, 2008.
[4]. Yusra Habib Abdul Gani, Mengapa Sumatera Menggugat. Diterbitkan oleh: Biro Penerangan Angkatan Aceh Sumatera National Liberation Front, 2000. See also; Editorial, The New York Times, tgl. 15 Mei 1873.
[5]. Prof. Wilfred Cantwell Smith, Islam and Modern History, 1975, p.38.
[6]. Yusra Habib Abdul Gani, Mengapa Sumatera Menggugat. Diterbitkan oleh: Biro Penerangan Angkatan Aceh Sumatera National Liberation Front, 2000, halaman 28.
[7]. Pidato Ilmiah Tengku Hasan M. di Tiro. Perkara & Alasan di hadapan “Scandinavian Association of Southeast Asian Social Study”, Gôtteborg, Sweden, 23. Agustus 1995.
[8]. Basyirat Turky (Newspaper). See also; The New York Times, on Mei 5, 1873.
[9]. Ibid.
[10]. Web: Okyakusama, Moshimoshi, netne net. e Youkusoo!!! Zaman Meiji (1868 M – 1912 M).

Read More......