Tuesday, March 28, 2017

MAHALNYA ULTIMATUM PERANG BELANDA-ACEH

PROKLAMASI perang kolonial Belanda pada 26 Maret 1873 ke atas Aceh, merupakan klimaks dari luapan emosi yang tidak terkendali, ditindih pula oleh logika ’keniscayaan’ yang percaya bahwa jika Aceh berhasil dicaplok, niscaya sempurnalah sudah prestasi kolonial Belanda di wilayah ’Nederlands East Indie’, karena Aceh-lah satu-satunya negeri terletak paling ujung Sumatera yang belum berhasil ditakluki oleh Belanda. Selain itu, Aceh dianggap aral-perintang kelancaran lintas dagang Belanda melintasi Selat Melaka menuju kawasan dunia Arab dan Eropah –terutama setelah Terusan Suez beroperasi pada 1869– karena Aceh-Inggeris berpengaruh dan merupakan pemegang kuasa di Selat Melaka berdasarkan perjanjian (1603) dan (1819). Pada hal melalui Traktat London 1824, Belanda–Inggeris berjanji menghormati kedudukan Aceh sebagai sebuah negara berdaulat dan menjalin hubungan persahabatan dengan Aceh. Untuk memperkuat komitmennya, Belanda-Aceh menandatangani perjanjian pada tahun 1857. Di belakang layar, Belanda melancarkan provokasi supaya Inggeris membatalkan perjanjian Raffles (1819) dengan Aceh, karena isinya dianggap merugikan seluruh orang Eropah, kecuali Inggeris. Di luar dugaan, Inggeris pun terpedaya dengan provokasi ini, sehingga lahirlah perjanjian Sumatera tahun 1871, dimana Inggeris memberi laluan kepada Belanda menyerang Aceh dengan kekuatan militer. Berbekal logika ’keniscayaan’ dan sokongan Inggeris, maka sebuah kapal perang Belanda merapat ke perairan Aceh dan E.R Krayenhoff (juru runding Belanda) yang berada dalam kapal itu menitip pesan singkat: ’Aceh mesti menyerah kepada Belanda atau menyediakan satu kota untuk pangkalan militer Belanda’ (The New York Times, 6 Mei 1873), yang mengutus Sidi Tahil menyampaikan kepada Sultan Aceh. Setelah missi E.R Krayenhoff ini gagal, kapal itu menghilang dari perairan Aceh. Barulah kemudian muncul Ultimatum perang pada 26 Maret 1873, berisi: (1). Aceh supaya menyerah tanpa syarat, (2). Turunkan bendera Aceh dan kibarkan bendera Belanda, (3). Hentikan melanun di Selat Melaka, (4). Serahkan semua wilayah Sumatera yang berada di bawah perlidungan Aceh dan (5). Putuskan hubungan diplomatik dengan kekhalifahan Utsmaniyah Turki. Dalam sejarah penjajahan Belanda di Eropah yang pernah mengalahkan Inggeris, di Afrika, Amerika Laten dan Asia Tenggara; Belanda tidak pernah mengumumkan perang secara resmi, terkecuali kepada Aceh. Ini berarti perang melawan Aceh merupakan pengecualian dari segala perang yang pernah dilancarkan Belanda di atas belahan dunia. Apapun dalihnya untuk menyerang Aceh, Belanda telah mengenyampingkan segala pertimbangan etika moral yang sanggup mengkhianati isi Traktat London 1824 dan perjanjian 1857 dan tidak sadar kalau Belanda melancarkan perang (Ultimatum 1, 2, 4 dan 5) ke atas Aceh (sebuah negara berdaulat dan merdeka). Sebelumnya, pemerintah Turki dan pegawai sivil kolonial Belanda sudah menyampaikan nasehat kepada Raja Belanda supaya tidak menyerang Aceh, karena permasalahan Aceh tidak sama dengan yang berlaku di Jawa dan di Siak. ‘Aceh mempunyai kekuatan pertahanan, hubungan ekonomi dan politik Internasional dengan Inggeris, Perancis dan Amerika Syarikat. (Paul Van ‘t Veer: 1985, hlm. 55). L.W.C. Keuchenius (anggota Raad van Indë 1859-1864) juga mengutuk keras rencana Belanda menyerang Aceh, begitu pula James Loudon (Gubernor Jenderal Hindia Belanda (1861-1874) berpendapat bahwa ’setiap perluasan kekuasaan Hindia Belanda di Nusantara, disifatkan sebagai satu langkah lebih dekat menuju keruntuhan Pemerintah Hindia Belanda, akan merendahkan wibawa, menelan kepahitan dan bermulanya kehancuran ekonomi Belanda, sekaligus memperjudikan nasib penduduk bangsa Eropah (78,000 orang) yang tinggal di seluruh wilayah Hindia Belanda.’ Artinya, jika perang dimenangkan oleh Belanda, sudah tentu berakhir bahagia. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka seramai itulah orang Eropah merana dan hancur masa depan usahanya. Multatuli juga mengutarakan: ‘Pemerintah Belanda melakukan provokasi yang dibuat-buat tanpa alasan yang masuk akal sehat untuk memerangi Aceh. Jika hal ini terjadi, maka tindakan Belanda adalah merampas kedaulatan Aceh. Perbuatan demikian sungguh tidak berbudi, tidak jujur dan tidak bijaksana. (Paul Van ‘t Veer: 1985, hlm. 24). Loby yang dibangun untuk mengelak dari terjadinya perang dikesampingkan. Seiring dengannya, F.N. Nieuwenhuijzen (ketua juru runding Belanda) secara sepihak menyampaikan laporan palsu kepada Pemerintah Turki bahwa Aceh kerap melakukan lanun di Selat Melaka. Hal ini dianggap merugikan kepentingan ekonomi Belanda. Adalah tidak bermoral dan keji, jika hanya karena alasan untuk membangun mahligai kolonialisme –kejayaan, kekayaan dan Kristianisasi– yang turut dimotori oleh kaum Puritan, ilmuan, politisi dan militer Belanda menyerang Aceh, yang terbukti tiada apapun harta kekayaan Aceh Belanda angkut ke Batavia dan Belanda. Perang Aceh-Belanda yang melelahkan selama 69 tahun ini, tidak diselesaikan menurut prosedur hukum perang, Resolusi PBB 1960, hasil Sidang PBB 1970 dan penerapan ‚Veinna Convention’ 1978. Belanda telah membayar mahal Ultimatum perang ini, selain mencoreng reputasi Belanda di mata dunia, mengorbankan 100.000 jiwa mati, puluhan ribu yang cedera di pihak Belanda, juga seluruh perusahaan pemerintah kolonial Hindia Belanda gulung tikar dan musnahnya masa depan 78,000 orang Eropah yang tinggal di seluruh wilayah Hindia Belanda, seperti dibayangkan oleh James Loudon (penandatangan Ultimatum); Aceh juga telah membayar mahal perang ini, bukan saja kehilangan 250.000 pejuang Aceh yang gugur dalam medan perang, 1.500 orang mengalami dipresi dan sakit jiwa. (Paul Van ‘t Veer: 1985), akan tetapi Aceh, juga gagal memanfaatkan peluang untuk memproklamirkan kemerdekaan Aceh –meletakkan Aceh semula sebagai sebuah negara merdeka– ketika Belanda sudah berhasil diusir dari bumi Aceh tahun 1942. Bahkan kehilangan segala-galanya, seperti institusi kesultanan, sistem dan struktur pemerintahan, batas wilayah negara, mata uang, bendera, lambang, kekuatan militer, hubungan diplomatik dengan negara luar, Konstitusi (Meukuta Alam) dan kerugian harta benda. Peristiwa ini tidak diinsafi oleh bangsa Aceh; sebaliknya beberapa putera Aceh mengundang Jepang masuk ke Aceh menukar posisi Belanda (1942). Apabila giliran Jepang angkat kaki dari Aceh (1945), Aceh gagal untuk kedua kalinya menyatakan kemerdekaan; bahkan beberapa putera Aceh (kalangan PUSA dan Ulèëbalang) berkongsi dengan pemerintah pusat Indonesia membentuk Komite Nasional Daerah (KND) Aceh untuk memerangkap dan memasukkan Aceh kedalam wilayah Indonesia pada Oktober tahun 1945. Bagaimana pun juga, Turki, Morokko, Isfahan dan Agra –sahabat Aceh yang tergabung dalam fakta pertahanan dunia Islam pada abad 16-17– lebih bernasib baik dibandingkan Aceh. Turki misalnya, walaupun terpaksa kehilangan 80% wilayah imperiumnya melalu perjanjian Sevres (10 Agustus 1920); akibat kekalahan dalam perang Dunia ke 1. Namun, setelah Mustafa Kemal Atatürk berhasil membangkitkan semangat perang dan nasionalisme, Turki mengerahkan 120.000 pejuang terbaik bertempur di medan perang Sakaria (Izmir) berhasil mengalahkan pasukan Yunani seramai 200.000 (yang berperang atas nama negara bersekutu). Akibatnya, negara-negara bersekutu Eropah terpaksa menandatangani Penjanjian Lausanne (24 Juli 1923); untuk mengembalikan semula wilayah Tukri yang hilang dalam perjanjian Sevres. Marokko (walau pun pernah menjadi negara protektorat Perancis pasca perang Dunia 1, namun meraih kemerdekaan penuh tahun 1956). Isfahan, sebuah kota yang pernah menjadi pusat peradaban Islam suatu masa dahulu, tetap wujud dalam negara induk (Iran). Begitu juga Agra (pernah menjadi pusat peradaban Islam suatu ketika dahulu, tetap berada dalam wilayah negara induk (India). Artinya, untuk mengembalikan wilayah berdaulatnya, Turki mesti bertempur di medan perang Sakaria (Izmir). Sebaliknya Aceh, yang telah berhasil mengusir penjajah (Belanda dan Jepang) dari bumi Aceh tanpa harus menempuh jalan peperangan sengit seperti dialami Turki; gagal mempertahankan dan menyelamatkan Aceh, bahkan status turun derajatnya dari sebuah negara kepada Residen sejak (1938-1942), Residen Jepang (1942-1945) dan Residen Indonesia (1945-1949), salah satu Provinsi (1949-1950) dan Provinsi (1950-sekarang). Di atas pertimbangan inilah, Ultimatum perang ini dianggap menyisakan masalah politik Aceh hingga sekarang. Wallahu’klam bissawab!

Read More......

HUKUMAN ’JERET NARU’ DALAM DILEMA

Istilah ’jeret naru’ secara tekstual berarti ’kuburan panjang’, sementara dalam arti kontekstual (maknawi) berarti penjatuhan hukuman adat terhadap pasangan yang melakukan ’ancest’ (pelanggaran sexual) atas dasar suka sama suka yang berlaku dalam lingkungan keluarga inti, keluarga dekat atau pun satu belah/kuru. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum adat berat, karena menodai dan memalukan citra/nama baik keluarga, clan, belah dan kampung. Istilah tersebut hanya dikenali dalam masyarakat adat Gayo. Menurut sejarahnya, kehajatan sexual (’ancest’), termasuk kejahatan klasik yang sudah pun berlaku sejak ribuan tahun lagi dan dianggap sebagai jenis kejatahan yang amat ’aib. Dalam psykologi, kejahatan ini disebut ’genetic Sexual Attraction’ (kecenderungan jatuh cinta dan melakukan hubungan sexual antara saudara kakak beradik, antara anak dengan Ayah/Ibu dan antara sesama keluarga dekat yang dipandang bukan sebagai sebuah fenomena asing, bahkan para ahli psykolog mengatakan, kejahatan tersebut sebenarnya merupakan sesuatu hal yang normal dan lazim dalam masyarakat tertentu. Namun begitu, dalam kehidupan masyarakat beradab mau pun negara, pada umumnya menganggap perkara ini sebagai suatu kejahatan immoral yang serious. Namun demikian, kasus ini dipastikan sukar untuk dihilangkan, buktinya masih kerap kita dengar sampai sekarang bahwa jenayah ’ancest’ terjadi karena dalih suka sama suka, perkosaan, penipuan mau pun penganiayaan. Di Massachusetts (salah satu negara bagian di USA) misalnya, ’ancest’ ini dikategorikan sebagai perbuatan illegal yang hukumannya mencapai 20 tahun penjara, sementara di Hawai hanya 5 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kejahatan ’ancest’ merupakan kejahatan tercela dalam masyarakat Krestian di USA. Sementara itu, dalam perundangan Inggeris, kejahatan ’ancest’ ini diancam hukuman paling lama 12 tahun penjara. Misalnya, pada Juni 2004, masyarakat dikejutkan dengan berita Dr. Bruce McMahan (65 tahun), melangsungkan perkawinan lari dengan putrinya (Linda) berusia 35 tahun. Kasus ini telah menggemparkan masyarakat dunia, karena Bruce McMahan adalah seorang kaya raya. Dia adalah President dan CEO Argent Funds. (sumber: http://www.villagevoice.com) Demikian pula kasus Jhon Earnest Deaves (61 tahun) dan Jennifer (Jenny) Anne Deaves (39 tahun) warganegara Australia, yang kedua-duanya adalah hubungan antara Ayah dan anak menjalin hubungan cinta dan akhirnya hidup bersama sebagai suami istri yang yang sempat melahirkan seorang anak. Peristiwa ini baru terbongkar pada medio April 2008. Ujung-ujungnya berhadapan ke Mahkamah Pengadilan negeri Australia yang menjatuhkan hubungan bersalah. Tidak dapat dinafikan bahwa, dalam masyarakat adat Gayo, jenayah ’ancest’ ini juga berlaku, hanya saja ditutup-tutupi dan pada umumnya pihak keluarga, Belah dan penghulu Kampung segera mengambil jalan pintas, yaitu menikahkan para pelaku secepatnya. Di kampung Kenawat Lôt misalnya –sejak tahun 1940-an sampai 1980-an– terungkap beberapa kasus ’ancest’ yang dihukum dengan hukuman minah belah, buang negeri; bahkan ada kasus dengan menjatuhkan hukuman ’jeret naru’ oleh Majlis Adat asal Kampung Kenawat. Peristiwa ini berlaku dalam masyarakat Adat Kampung Kenawat di Jakarta pada tahun 1980-an. Ini merupakan sebuah yurisprudensi penting yang masih tetap dipertahankan. Di kampung-kampung lain pun, dapat dipastikan bahwa jenayah ’ancest’ ini berlaku, hanya tidak tersebar luas dan menghebohkan masyarakat Gayo secara keseluruhan. Sejauh pengetahuan penulis, dalam yurisprudensi hukum Islam Islam baik terjadi semasa zaman Rasulullah, Khulafaturrasyidin, Tabi’in, Tabi’-tabi’in, belum kami ditemukan yurisprudensi mengenai kasus ’ancest’, terkecuali perbuatan zina yang terjadi di luar hubungan pertalian keluarga. Sehubungan dengannya, hukum Islam secara tegas menetapkan bahwa ’Pezina perempuan dan pezina laki-laki, dideralah masing-masing dari keduanya seratus (100) kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya  mencegah kamu untuk  (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.’ (Q.S. an-Nur /24:2) Ditegaskan pula bahwa, ’Aku pernah mendengar Nabi SAW memerintahkan mencambuk pezina yang belum menikah dengan 100 kali deraan dan dibuang satu tahun. (Diriwayatkan oleh Zaid Bin Khalid r.a.). Dalam konteks ini, Islam bahkan telah memberi isyarat lebih awal tentang larangan ’mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.’ (QS. Al-Isra, 17, ayat 32). Dalam konteks penjatuhan hukuman ’jeret naru’ dalam masyarakat Adat Gayo yang nota bene beragama Islam (muslim), ternyata tidak menerapkan secara langsung dasar-dasar Hukum Islam yang telah diatur dalam teks Al-Qur’an dan Hadits. Diakui bahwa dalam konstitusi kerajaan Linge yang terdiri dari 45 fasal, masalah ’ancest’ ada disentuh pada fasal 8, ayat 3 yang menyebut: ’Angkara, yaitu seorang yang melakukan kejahatan atau perzinaan di dalam satu belah,’. Sementara dalam fasal 8, ayat 2 menyebut secara simbolik tentang perbuatan tersebut, yaitu ’gere i pangan wéh i rukah, gere i pan ukum nikah (yang berarti tidak pada tempatnya). Namun begitu, tidak terdapat pengaturan mengenai ancaman hukuman yang pasti-pasti. Agaknya, perumus konstitusi kerajaan Linge dan hukum Adat Gayo lebih tertarik kepada Hadits yang menyebut: ’... dibuang satu tahun’, yang kemudiannya ditransformasi kedalam hukum adat Gayo dalam bentuk hukuman ’jeret naru’, yang tidak memberi peluang kepada pelaku ’ancest’ untuk kembali kampung asal buat selama-lamanya. Dikenal pasti bahwa semasa Umar bin Khattab memerintah, beliau pernah menerapkan hukum buang terhadap para pelaku zina dan tidak diizinkan kembali ke kampung asal. Bagaimana pun, eksistensi hukuman adat ’jeret naru’ dalam masyarakat Gayo mengalami dilema, akibat daripada terjadinya pergeseran dan perubahan nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku dalam masyarakat majmuk, kejumudan berfikir pemuka adat Gayo, tidak ada hasrat Pemda dan anggota legislatif untuk menghidupkan kearifan daerah lantaran tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum adat Gayo untuk dituangkan kedalam qanun (Perda) bahwa, selagi masih ada kearifan lokal untuk menyelesaikan delik adat, seperti jenayah ’ancest’ melalui prosedur penyelesaian hukum Adat, maka hukum positif nasional Indonesia boleh dikesampingkan, tapi bukan dinafikan; sehingga keberadaan hukuman ’jeret naru’ ini tersepit di antara tekad untuk mengekalkan otoritas hukum adat Gayo dengan otoritas perundangan Indonesia dan prinsip HAM yang mengganjal; karena setiap jenis kejahatan yang berlaku dalam wilayah kedaulatan hukum Indonesia, tidak dirujuk kepada otoritas Hukum adat Gayo, melainkan mengakui dan mesti menerapkan hukum positif –KUHPidana– dan perundangan lain yang dianggap relevan. Lagi pula, karena kemudahan infrastruktur informasi, transfortasi dan komunikasi, amat mudah bagi pelaku untuk mengambil tindakan penyelematan peribadi –melarikan diri– ke daerah lain dan memutus rantai hubungan dengan penguasa kampung asal dan famili.

Read More......

Thursday, March 9, 2017

REFLEKSI KEJIWAAAN DALAM DESAIN KERAWANG GAYO

FALSAFAH berfikir, identitas, karateristik, perilaku, interaksi sosial, secara simbolik dapat dipahami dari desain seni ukir Opoh Kerawang gayo bermotif ‘emun beriring’ (awan berarak), ‘tali puter tige’ (tali tiga pintal), ‘tuwis’ (pucuk rebung), ‘peger’ (pagar) dan ‘ulen empat belas’ (bulan purnama). ‘Emun beriring’ adalah dalil relativitas kehidupan, yang menggambarkan romantika dan dinamika kehidupan manusia –ada kalanya bertènggèr di lereng bukit, membentang dan berarak di langit biru –simbol dari puncak kenikmatan, keberhasilan karir, kekayaan, kemegahan dan keharuman nama seseorang– yang secara natural memberi kesejukan, keteduhan, kedamaian dan keharmonisan. Ada masanya sirna dan menghilang –itulah simbol berakhirnya kenikmatan, karir, kekayaan, kemegahan dan keharuman– yang secara moral diharap tidak meninggalkan kesan parut dan tercela di mata manusia dan di hadapan Khaliq. Inilah hakikat hidup yang terus-menerus bergerak, berutar dan bergilir silih berganti: datang dan pergi, laba dan rugi, sehat dan sakit, gembira dan kecewa menjelma dalam realitas hidup. Inilah yang dimaksudkan dalam lirik didong ini ‘wéh si manut ku lut ijo gere berulak den mata ni lao gere sabé timang’ (air yang tumpah ke laut, tak akan kembali dan posisi matahari tidak selamanya setentang di atas kepala).[1] ‘Emun beriring’, yang desain garisnya meliuk-liuk dan lepas, juga mengandung arti bahwa kehidupan ini tidak pernah akan berhenti berproses tanpa tapal batas dan bebas dari pelbagai ikatan hidup. Dengan kata lain, keabadian itu adalah yang tidak abadi. Akan halnya dengan ‘tali puter tige’, merupakan simbol ketegaran, kekuatan, persatuan dan peluang. Inilah konsep perisai yang memberi ketegaran dan percaya diri saat berhadapan dengan pelbagai halangan yang melintang. Untuk itu, tidak ada prasyarat lain, kecuali persatuan yang diikat oleh rasa emosional dan rasa cinta ke-gayo-an yang melekat pada identitas dan bernas. ‘Tali puter tige’, juga menggambarkan kesempatan, yang pada pandangan orang gayo dan percaya bahawa ketangkasan, kecerdasan dan keberanian seseorang hanya boleh dicoba dan dibuktikan sebanyak tiga kali. Itu sebabnya, kecepatan kuda yang dipacu pada pentas pacuan kuda tradisional di gelanggang ‘Musara Alun dan Belang Bebangka’, klimaknya berlangsung pada putaran final sebanyak tiga kali keliling. Jadi ‘Tali puter tige’ berhubung langsung dengan karakter budaya aktual. Selain itu, konsep ‘tali puter tige’ dapat dilihat pula pada ‘rempél’ rambut wanita gayo, yang diikat secara kemas dan manarik sebanyak tiga lipatan. Lipatan ganjil tersebut dipercayai lebih kuat dan bertahan. Ini dapat dibuktikan. Lebih dari itu, ‘tali puter tige’ diartikan sebagai asas manfaat (‘utilities’), yang boleh menghindari dari sifat mubazir, karena di mata orang, sesuatu yang wujud di dunia ini memberi makna: jika ‘konot kin penikot, naru kin penegu. Berarti, orang gayo tidak pernah kehilangan akal untuk memanfaatkan sesuatu, apa pun wujudnya. ‘Tuwis’ merupakan simbol pendidikan, keimanan, ketegaran dan kelenturan. Mengapa mesti “Tuwis” dan tidak menyodorkan pohon bambu? Karena pada pandangan orang gayo, proses pendidikan dan pengajaran dalam segala bidang akan berhasil jika dilakukan dari sejak awal lagi. Sejak kecil sudah dididik “Berbudi perangé den gelah jeroh lagu, berperi berabun bertungket langkahmu.” Pendidikan karakter, budi pekerti (moral) yang dilakukan sejak dini akan membawa impak positif kepada kalangsungan hidup seseorang. Artinya, jika bicara soal kegunaan bambu, maka sejak pada bentuk awal –tuwis– sudah memberi manfaat kepada manusia dan setelah dewasa –tengah kucak kin pong man, nge kul kin pong nomé- (sewaktu masih tuwis untuk sayur, sesudah besar untuk lantai atau luni, wau, seruwe, jangki, parok, suling, letep, terpèl, totor, peger den pepara.[2] Selain itu, tuwis berbentuk lancip –mengkerucut– yang melambangkan keimanan kepada ke-esaan Allah yang Maha kuasa dan Maha Tinggi. Tuwis adalah juga simbol kecerdasan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian pelbagai masalah hingga ianya mengkerucut kepada satu tujuan dan keputusan akhir yang akan diambil. ‘Peger’ adalah symbol atau pun konsep ketahanan dan perlindungan. Dalam konteks ini, masyarakat gayo mempunyai peradaban yang dikenal istilah ‘peger ni beden’, ‘peger ni keben dan ‘peger ni imen. ‘peger ni beden’ adalah ketahanan diri dari serangan penyakit yang diramu dengan mantra-mantera, supaya fisiknya sehat dan segar bugar; sementara ‘peger ni keben ‘ adalah sistem ketahanan pangan dan kekayaan (harta-benda) dengan cara menyimpan (saving) atau pun ‘reserve’ apabila terjadi bencana dan tindakan berhemat. Metodenya adalah, menyiapkan tanaman ‘gadung-kepile’ sebagai penopang dari makanan dan harta kekayaan utama –padi dan kopi– yang hanya digunakan untuk membiayai keperluan utama. ‘Peger ni imen’ itulah ‘sumang si opat’ yaitu standard moral, dimana ucapan mau pun prilaku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat gayo, yang dianggap ‘kemali’ (pantang), mancakupi ‘sumang penengonen’, ‘sumang pecerakan’, ‘sumang pelangkahan’ dan ‘sumang ‘kenunulen’, yang dipandang sebagai perisai untuk menjaga kemurnian iman dan adat gayo. ‘Sumang si opat’ tersebut sebagai aturan adat-istiadat masyarakat gayo yang berlaku dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sumang diartikan sebagai standard minimum dalam adat gayo yang menunjuk kepada pengertian sesuatu yang dianggap janggal dan tabu dari keseluruhan gerak/tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Apabila disimak secara mendalam, konsep ‘sumang penengonen’ dalam adat gayo diadopsi dari pesan-pesan al-Qur’an sebagaimana dinyatakan: “…. hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan jangan menampakkan perhiasannya (aurat), kecuali yang biasa terlihat…;[3] Ketentuan ini berhubung kait dengan larangan yang menyebut: “Janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak suami mereka (anak tiri), atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau anak-anak saudara laki-laki mereka, atau anak-anak saudara perempuan mereka, atau sesama wanita…”[4] Aturan yang sama juga berlaku kepada kaum lelaki, “supaya menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya.”[5] Ini menunjukkan bahwa standard nilai adat gayo yang berkaitan dengan adab, akhlak atau budi pekerti adalah implementasi langsung dari perintah Allah dalam al-Qur’an. Demikian pula ‘sumang pecerakan’, yang menuntut supaya kita menjaga kualitas pembicaraan dan hindari diri daripada nada suara yang dapat menyakiti perasaan orang lain, menimbulkan perasaan sakit hati, dendam dan fitnah, sehingga merusak tatatan adat-istiadat yang telah dikemas dalam tamadun gayo. Selain itu, orang dituntut supaya tidak bersikap sombong, angkuh dan takabur yang sesungguhnya dapat merendahkan derajat, martabat dan maruah pelakunya. Dalam kaitan ini dikatakan, ‘janganlah memalingkan wajahmu dari manusia, karena merasa diri sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.’[6] Budaya gayo memberi petuah supaya ‘sibijak kin perawah’, bukan “berperi sergak”. Oleh kerana itu al-qur’an menyampaikan pesan: “rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”[7] Pesan ini sudah tentu ada kaitannya dengan “gerantang” dan “kelèmèng” dalam peradaban masyarakat gayo. Adab dalam tamadun Islam mensyaratkan, “janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya”[8] dan “jika dikatakan ‘kembalilah’, maka hendaklah kamu pulang. Itu lebih suci bagi kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan.”[9] Berhubung dengan ‘sumang pelangkahan’, al-qur’an menyampaikan pesan sbb: “sederhanalah kamu ketika berjalan…”[10] Ini pesan moralitas yang sungguh mendalam artinya, karena dari cara dan gaya orang melangkah, kita dapat menangkap pesan dan faham karakternya. Umpamanya gaya orang berjalan dengan menunduk kepala[11], menantang asap/langit[12], memandang datar[13], melirik kanan-kiri,[14] muluncet/mulumpet, teragong, gentot, gedèp dan jalan ‘rodok pelu’[15]; yang dalam adat gayo semua mempunyai makna. Adab berjalan secara sibolik, telah digambarkan dalam qur’an bahwa: “janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.”[16] Ini pernyataan tentang ‘egoisme’ manusia yang tidak terpuji di mata Allah dan manusia. Dalam adat gayo, larangan tersebut dijabarkan kedalam bentuk kalimat, ‘ike ramalan enti gederdak, ike mujamut enti munyintak. Ada pernyataan lain dalam qur’an yang masih berkaitan dengan standard moral, yaitu: ‘janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka tersembunyi.’ Dalam sejarahnya, budaya melilitkan gelang emas yang berbunyi, merupakan budaya kaum jahiliyah sebedum datang peradaban Islam yang menyempurnakannya. ‘Sumang kenunulen’ adalah adab saat duduk. Dalam peradaban masyarakat gayo, tempat duduk menunjukkan status sosial seseorang –dihargai dan dihormati– dalam suatu majlis. ‘Sitetue kunul teruken, simemude kunul terduru dan Aman mayak/Inen mayak kunul atan ampang”. Artinya, masyarakat gayo mempunyai tatacara khusus cara memberi hormat kepada orang tua maupun kepada kedua pasangan pengantin yang duduk di tempat yang sudah disediakan, sekaligus membedakan tempat duduk kaum muda (beru/bujang). Kaula muda duduk di tempat khusus pula (tidak campur-aduk) dengan kaum tua. Dengan begitu, suasananya akrab. Hal ini dianggap logis, karena selain memudahkan berkomunikasi antara mereka, juga tidak tejadi percampur-bauran materi pembicaraan yang mungkin belum saatnya diketahui atau didengar oleh kaum muda. Aturan yang tidak tertulis ini, juga berlaku bagi kaum wanita yang tua dengan kaum remaja (beberu). Perempuan duduk bersimpuk –tidak boleh menyerupai gaya duduk kaum lelaki, apalagi meniru gaya duduk monyet ‘cengkung’ (duduk dengan merapatkan kedaua lutut dan mendekapnya dengan kedua tangan – Cino kepada (duduk orang China kalah judi) dan ‘tèngkang’ (ngangkang). Kaum wanita wajib menutup aurat, terutama bagian kaki, dada dan kepala dan tabuk untuk duduk ‘tèngkang’ (ngangkang). Type ukiran ‘ulen empat belas’ dalam kerawang gayo, merupakan simbol daripada imaginasi dan cita-cita tinggi, yang berharap menjadi penerang, pemberi pencerahan demi membangun peradaban manusia, agar mengamalkan nilai-nilai agama dan adat-istiadat yang memancarkan sinar cahaya terang, pelita yang indah, syahdu dan damai. ‘ulen empat belas’ juga menggambarkan kecantikan (belangi), keanggunan dan panasnya cinta yang tidak membakar, tetapi hangat dalam rasa syahdu. Berangkat dari simbol ini, maka masyarakat gayo sebenarnya romantis yang sarat nilai-nilai keagamaan. Untuk difahami bahwa, warna dasar daripada opoh Kerawang gayo adalah warna hitam. Ini melambangkan warna ber-klass tinggi, abadi, anggun dan agung. Hampir semua warna pakaian kebesaran raja-raja berwarna hitam, selain warna kuning. Inilah yang membedakan antara peradaban orang gayo dengan peradaban bangsa lain. Di tengah-tengah warna hitam, terdapat bulatan putih, cahaya dan bulan purnama. Petuah adat yang terkandung didalamnya ialah nasehat: “jika masih ada secercah sinar di langit sebagai pelita hidup, maka lirikan matamu semestinya mengarah kesana, bukan kepada kegelapan yang mengitari dan melilitinya.” Dengan begitu, desain kerawang gayo merupakan rangkuman ataupun simbolik dari pelbagai aspek kehidupan manusia –imaginasi, indrawi beradab, resam, adat-istiadat, identitas dan kualitas budaya yang menghubungkan norma-norma yang bersumber dari al-Qur’an dengan kearifan, akal dan logika yang dianugrahkan Allah kepada budayawan gayo, sekaligus dituangkan dalam kalimat ‘Edet adalah peger ni agama’. Dengan perkataan lain ornamen kerawang gayo adalah kreasi yang sarat makna, pantulan moral dan keagungan imaginasi orang gayo. Terlepas daripada kemahiran kita, orang gayo senang berkata: “maté ni hukum wan ijtihad, maté ni edet wan Istana”.[] [1]. Lirik lagu Saladin (group Burak Terbang) [2]. Yusra Habib Abdul Gani, Gayo Di Mata Orang Gayo (Suatu Pendekatan Filosufis), Makalah pada acara Menatap Gayo, Hotel Lingeland, 2013. [3]. Al-qur’an, surat An-Nur, ayat 31. [4]. Al-qur’an 31:18. [5]. Al-qur’an, surat An-Nur, ayat 30. [6]. Surat Lukman, ayat 18. [7]. Surat Lukman, ayat 19. [8]. Surat An-Nur, ayat 27. [9]. Surat An-Nur, ayat 28. [10]. Ibid, ayat 19. [11]. Pada umumnya, gaya berjalan seperti ini dalam adat gayo difahami sebagai langkah seseorang yang berilmu dan orang tua yang dihormati. [12]. Pada umumnya, gaya berjalan seperti ini dalam adat gayo difahami sebagai langkah seseorang mempunyai kelainan jiwa. [13]. Pada umumnya, gaya berjalan seperti ini dalam adat gayo difahami sebagai langkah seseorang yang normal dan kebanyakan orang. [14]. Pada umumnya, gaya berjalan seperti ini dalam adat gayo difahami sebagai langkah seseorang yang mempunyai kesalahan atau penakut. [15]. Pada umumnya, gaya berjalan seperti ini dalam adat gayo difahami sebagai langkah seseorang yang mempunyai sifat ceroboh dan gopoh. [16]. Surat Lukman, ayat 18.

Read More......

Wednesday, February 22, 2017

MARUAH GAYO DALAM TARI SINING

Kalaulah ada Tari Gayo yang sukar difahami arti geraknya, maka itulah Tari Sining yang ”geraknya lebih sukar dan menantang berbanding Tari Guel.” (Wawancara dengan Onot, Cèh Didong Kemara Bujang). (Diskusi Tari Sining, Skala Koffee, Banda Aceh, 23 Desember 2016). Siapa pun melihatnya, dipastikan akan gagal mencerna dan memahami nilai-nilai filosufi Tari Sining secara komprehensif tanpa mengenal terlebih dahulu asbabun nuzulnya. Tarian ini hanya dipentaskan dalam dua situasi saja. Pertama, ketika upacara memandikan Raja yang akan naik tahta. Kedua, saat menaikkan tiang seri dan bumbung rumah. Dalam dua situasi ini, gerak dan lokasi tarinya juga berbeda. Tari Sining yang dipersembahkan pada upacara memandikan Raja, lokasinya di atas sebilah papan yang diletakkan melintang di atas pemukaan air kolam berukuran kecil. Dua penari yang lincah, bermata tajam dan gerak tangan gemulai berselimut opoh Ulen ulen, masing-masing datang dari arah berlawanan, melangkah perlahan-lahan dengan ujung jari kaki mengawali tarian ini. Kedua penari beraksi dengan mengepakkan kedua sayap di atas papan diiringi tatapan mata yang menantang dan menawan, sebagai simbol memandikan seorang raja yang sudah siap untuk naik tahta. Inilah Gerak Salam! Artinya, seorang raja yang hendak naik tahta, disaksikan oleh alam bebas, riak air kolam yang mengalun suci dan mensucikan, mestilah gagah, berwibawa, amanah, adil dan jujur serta melayani rakyat tanpa perantara. Barulah kemudian kedua penari melakonkan gerak "Gerdak" yang mengepakkan kedua sayap –tangan kanan melejit ke langit biru, sementara tangan kiri menukik ke bumi bertuah= secara berulang kali, sebagai simbol men=steril=kan atau mensucikan sang raja daripada sifat angkuh, ria, sombong, takabur dan lebih daripada itu adalah suci lingkungan  dari debu sosial politik, yaitu penghinaan dan pengkhianatan, sehingga raja yang memimpin dan mengatur negeri berada dalam situasi keamanan dan kenyamanan yang terjamin.  Berbeda dengan gerak Salam pada Tari Sining yang sudah mengalami proses modifikasi, kedua penari berselimut opoh Ulen Ulen yang datang dari arah yang berlawanan, sejak dari awal lagi mengepakkan sayap berulang kali dengan gerak rukuk tanpa menampakkan wajah seperti pada Tari Sining memandikan raja. Tari Sining yang digelar pada 22 Desember 2016, bukanlah refleksi daripada Tari Sining memandaikan Raja, akan Tari Sining "munik numah" _menaikkan tiang seri dan bumbung rumah_  Bagaimana pun, gerak Salam pada Tari Sining ini tetap merupakan simbol keselamatan, keberkahan dan rahmat daripada Allah. Disusul kemudian dengan  gerak "Gerdak" yang mengepakkan kedua sayap penari yang lincah, melangkah perlahan lahan dengan ujung jari kaki sambil melingkar (sènèng) mengikuti gerak jarum jam dan melompat berulang ulang.  Apabila gilirannya tiba, gerak "temabur" (terbang meluncur ke atas bumbung setinggi pinggang dan turun semula ke permukaan bumi). Kombinasi gerak  "Sènèng" dan "temabur" ini disifatkan sebagai gerak melawan arah grafitasi." (Salman Yoga, diskusi Tari Sining, Skala Koffee, Banda Aceh, 23 Desember 2016). Walau pun sebetulnya gerakan ini tetap mengikuti arah jarum jam. Dr. Ali Abubakar, diskusi Tari Sining, Skala Koffee, Banda Aceh, 23 Desember 2016). Dalam konteks  gerak "Sènèng" dan "temabur" ini"  kelihatannya tidak berdaya untuk menunjukkan jati diri _identitas asli_ Tari Sining, karena sukar untuk keluar dan membedakan dengan gerak Tari Guel yang dikenali dan popular di Tanah Gayo. Gerak Tari Sining boleh dikatakan merakit dari idea gerak Tari Guel." (Khalis Udin, diskusi Tari Sining, Skala Koffee, Desember 2016). Kombinasi gerak salam, gerdak dan temabur ini disusul dengan gerak Sungkem untuk mengakhiri Tari Sining ini.  Sesunggunya, kemunculan gerak dalam Tari Sining ini mempunyai asabun nuzul yang jelas, sehinggalah ianya dikenal dalam peradaban _adat istiadat dan tradisi masyarakat Gayo. Dalam konteks ini tidak dapat dinafikan bahwa, orang Gayo memang dikarunia dan dikenali sebagai komunitas masyarakat yang teramat peka dengan fenomena alam, yang tidak merasa malu belajar serta melahirkan idé dari fenomena alam tersebut mengenai keunggulan figur tertentu yang hadir sebagai representasi dari suatu kumunitas -baik ianya berasal dari dunia flora, fauna dan manusia. Orang Gayo telah melahirkan pelbagai khazanah budaya, seperti Tari Resam Berume dan Tari Bines dan Tari Saman. Tari Guel misalnya, diangkat dari kisah ketokohan Bener Merie (korban irihati dari saudara kandung -Reje Linge ke-XIII- satu Ayah lain Ibu). Dari gerak tari ini, orang akan dapat mencerna dan memahami bagaimana karakteristik orang Gayo yang memiliki kepelbagaian perasaan,  baik hati, hasat dan dengki kepada saudara sendiri dan kemunculan Bener Merie yang dirangkai dalam gerak Tari Guel,  merupakan pementasan aurat orang Gayo. Sementara itu, Tari Sining diilhami dari ketokohan "Manuk Wo" atau "Unguk", yang memiliki karakter istimewa dan dinilai asing berbanding dengan ragam burung di Tanah Gayo, seperti "Derah" berbulu merah, "Jejok Ines" yang terbang lincah, "Kukur" dan "Cicimpala". Kini "Manuk Wo" termasuk jenis burung yang sudah langka, bahkan mungkin sudah punah. Burung ini hanya memperkenalkan diri lewat suara yang mengisaratkan keagungan, keteguhan, kegigihan, kesyahduan dan kepasrahan di kegelapan malam yang hening. Pada siang hari dia terbang tenang, membisu dan tidak mau memperkenalkan jati dirinya di depan umum. "Manuk Wo" atau "Unguk" hanya bersuara, ketika siapa pun tidak berani lagi menyuarakan sesuatu. Artinya, "Manuk Wo" tidak mau terperangkap kedalam pluralisme dari pelbagai jenis burung lain yang memperdengarkan suara di tengah kemajmukan komunitasnya.  "Manuk Wo" bukan anti liberalisme dan pluralisme, akan tetapi dia menjaga dan mengawal diri agar tidak menjadi korban dari semua itu. Gelagat ini boleh jadi menghindar, mengurangi gah dan merendahkan eksistesi diri. Akan tetapi di mata "Manuk Wo" justeru sebaliknya. Ketokohan burung ini justeru dihormati oleh siapa saja karena kepribadian, kesederahanaan, kesyahduan vokal, keteguhan dan kemandirian yang bernas serta tidak suka "munyerdah" diri. Inilah Aku! Typikal "Manuk Wo" merupakan represetasi dan percikan moralitas agung yang muncul dari jenis burung yang unggul, berbeda dengan rumus moral kebanyakan. Dengan perkataan lain, "Manuk Wo" adalah simbol daripada sufisme Wahdatul wujud -pengendalian diri- yang menyelimuti moral dalam kesunyian, yang jarang dapat dilakukan. Kebanyakan orang tidak manusiawi di saat dia kesepian dan kesendirian, tidak "Manuk Wo". Kreativitas "Manuk Wo" seharusnya menjadi gambaran umum bagi orang Gayo, yang mendapat dorongan moral dan motivasi daripada gigihnya burung ini berjuang mendidrikan (sangkar) dengan merajut -menyulam ranting, dedaunan dan cabang- dirancang -design- sendiri di atas cabang kayu tanpa mendatangkan pakar arsitek dari negara luar. Gerak temabur yang naik-turun dari cabang kayu ke lembah-lembah semak belukar secara berulang kali diperagakan dalam Tari Sining, sebenarnya mengisahkan tentang pencarian, harapan dan kenyataan, yang dalam Tari Sining versi baru ditafsirkan kedalam bentuk panggung setinggi pinggang, untuk membedakan antara gerak gerdak dan gerak temabur (turun dan naik), yang merupakan rangkaian daripada proses penyelesaian bangunan istana.Peteriana Kobat dan Salman Yoga, Diskusi Tari Sining, Skala Koffee, Banda Aceh, 23 Desember 2016.  Kombinasi gerak Gerdak dan Temabur ini bertujuan untuk mengabarkan kepada alam, manusia dan siapa pun juga bahawa, burung ini sedang membangun sebuah mahligai idaman untuk merajut kebahagiaan dan kedamaian, sekaligus untuk men-streril-kan persekitaraan, agar kediamannya suci dari debu dan bebas dari kecemburuan  serta pelbagai gangguan, ancaman dengan harapan tercipta keamanan, ketenteraman dan merdeka menikmati kehidupan prematur ini. Disini terdapat perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian dan jaminan keamanan yang dirancang secara sistematik.  Akhirnya, yang menjadi perhatian adalah, sangkar "Manuk Wo" yang dengan susah payah telah dibangun, ternyata tidak ditempati untuk bertelur dan menetas. "Manuk Wo" memilih tempat lain untuk dibangun dan ditempati." (wawancara dengan Onot, Cèh Didong Kemara Bujang dalam diskusi Tentang Tari Sining, Skala Koffee, Banda Aceh, 23 Desember 2016). Perilaku ini adalah refleksi kejiwaaan orang yang boleh ditafsirkan bahwa, sehina dan semiskin bagaimana pun, orang Gayo tetap memiliki sebuah rumah tempat tinggal -Ini Umahte- sebagai simbol maruah, terlepas daripada ditempati atau tidak, sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan: "Isihen dan sesi umahte Abang". Sebaliknya, orang Gayo hanya cerdas membangun rumah _memugar suatu kawasan_ setelah selesai lokasi tersebut kemudian ditinggal dan diserahkan kepada pihak lain. Orang Gayo adalah Gharip _yang menganggap dirinya sebagai anak dagang perantau di dunia ini, bukan pemilik dunia. Orang Gayo adalah petualang yang kesepian yang terus menrus mencari kehidupan atau lahan baru, pugar lagi ….. dan ditinggal pergi lagi…., Betul ke die ini, mulo ari kami!

Read More......

PUASA DI EROPAH BERPACU ANTARA IMAN DAN WAKTU

Di kawasan khatulistiwa (ekuatorial), garis imaginasi membagi belahan bumi kepada bagian Utara dan Selatan yang panjangnya kira-kira 40.075 km (24,901.5 mil) dengan durasi masa siang hari sepanjang tahun rata-rata 12 jam, seperti yang terjadi di Asia Tenggara. Berbeda dengan belahan dunia yang terletak di luar garis khatulistiwa, matahari di musim panas tenggelam setelah 20 atau 22 jam, seperti di Eropah dan bahkan di Kiruna wilayah Sweden, matahari tidak tenggelam selama 24 jam. Hal ini berakibat kepada pelaksanaan ibadah shalat dan puasa di bulan ramadhan apabila jatuh pada musim panas. Para ahli falaq muslim sedunia hingga sekarang masih saja belum mengeluarkan ijtihad berhubung pelasanaan ibadah shalat dan puasa di Eropah. Sebagian pengikut mazhab Sunni secara rahasia mengetepikan lamanya waktu mengikut perjalanan matahari. Mereka berpuasa mengikut rentang masa di Makkah atau di Madinah, Arab Saudi, walaupun Ulama Arab Saudi sendiri menyatakan menolak cara seperti itu. Imam Abdul Mannan (Presiden Muslim di Finlandia Utara) mengatakan bahwa para ulama di Tanah Arab itu menyarankan seorang muslim menjalankan ibadah puasa menurut durasi waktu tempat tinggal masing-masing. (Republika, Subhanallah, Muslim Di Wilayah Ini Berpuasa Selama 24 Jam, 14 Juli 2013) Adakah Jalan Keluar? Islam sebenarnya telah meletakkan dasar bahawa “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai mengikut kemampuannya” (Q: Al-Baqarah, ayat 286). Dalam konteks ini kitab karangan Imam Nawawi RA –Riadush-shalihin– pada bab terakhir menukilkan tentang ‘mansurat wal malah’ (kepelbagaian kisah-kisah yang menarik) yang dikutip dari Hadits Rasulullah tanpa menyebut perawinya. Antara kisah yang relevan disentuh disini adalah Hadits yang meriwayatkan tentang kehadiran Dajjal, selain memberi ciri-ciri fisik Dajjal berambut keriting dan matanya buta sebelah, Dajjal ternyata dapat menurunkan hujan di musim kemarau, menyuburkan tanaman dengan buah-buahan dan hewan peliharaan yang melimpah air susunya, juga tempoh hidup Dajjal di atas dunia ini ialah empat puluh hari, namun dalam sehari tempoh masa siangnya seperti setahun (tidak terbenam matahari) atau sebulan yang sehari masa siangnya seperti setahun dan seminggu yang sehari sama waktu siangnya seperti setahun; selebihnya tempoh siangnya sama seperti hari-hari biasa. Sehubungan itu sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang cara menjalankan shalat lima waktu yang dalam sehari tempohnya seperti setahun sebagaimana disebut dalam Hadits itu. Rasulullah menguraikan lebih terrinci bahwa jika berlaku masa seperti itu, maka waktu shalat tetap dilaksanakan sesuai dengan rentang waktu shalat Subuh hingga waktu Zuhur (6-7 jam), seterusnya waktu Zuhur hingga waktu Asyar (3 jam), waktu Asyar hingga Magrib (3 jam) dan waktu Isya hingga Subuh, dst. tanpa menghiraukan perjalanan matahari. Dalam Hadits ini para sahabat hanya bertanya masalah ibadah shalat lima waktu dan bertanyakan masalah ibadah puasa. Dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa, jika terhadap ibadah shalat dinashkan demikan, maka melalui tafsiran analogi (qiasy), ibadah puasa secara otomatis mengikuti ketentuan yang terdapat dalam teks Hadits itu. Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa situasi demikian (masa Dajjal) akan berlaku dan dirasakan. Ternyata, apa yang digambarkan Rasulullah SAW kini dirasakan oleh umat muslim –terutama bagi mereka yang menetap di luar kawasan khatulistiwa– yang durasi waktunya tidak normal. Oleh itu sudah saatnya dikeluarkan fatwa daripada Mufti Islam Internasional yang diketuai oleh Syeh Yusuf Al-Qaradawi untuk menafsirkan atau menjabarkan Hadits tersebut berhubung pelaksanaan ibadah shalat lima waktu dan puasa. Hadits tentang kisah Dajjal ini dapat dipakai sebagai sumber/rujukan bagi umat Islam –khususnya di kawasan Scandinavia– sehingga tidak mesti berpuasa selama 20-24 Jam (di kawasan Kiruna, Sweden) dalam sehari semalam. Hadits ini sekaligus juga menjawab bagi angkasawan, pilot, awak kapal dan penumpang pesawat yang melebihi masa penerbangan (16 jam hingga 22 jam) secara teru menerus dan apabila tersesat dalam rimba. Konsekuensinya. Dalam realitasnya, banyak umat muslim di Eropah secara rahasia maupun secara terang-terangan tidak menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan dengan dalih tidak mampu berpuasa selama 20-24 jam dalam sehari semalam. Untuk itu, tulisan ini menyingkap dan menawarkan alternatif kepada umat Islam khususnya yang bermukim di Eropah. Berdasarkan tafsiran intensif terhadap Hadits tersebut di atas, maka umat Islam tidak bersikap kaku memahami ajaran Islam yang secara prinsip tidak membebani seseorang. Hadits tentang kisah Dajjal ini memang kurang dikenal dan polular di kalangan masyarakat muslim terutama yang menetap di kawasan khatulistia. Itu sebabnya terasa asing apabila masalah ini diangkat ke permukaan ranah fiqh. Bagaimanapun, siapapun yang tinggal di kawasan di luar khatulistiwa berhak memilih antara 20-24 jam berpuasa dalam sehari semalam dan menjalankan ibadah shalat lima waktu dan puasa mengikut rentang masa yang berlaku di daerah khatulistiwa. Wallahu ‘aklam bissawabW!

Read More......

Nasib Penjaga Gawang RI Di Sumatera

TIBA-TIBA saja deburan ombak politik antara Indonesia-Belanda yang masing-masing mempertahankan nyawa kekuasaan, ‘keberuntungan’ jatuh ke pangkuan Tengku M. Daud Beureueh (17 September 1899–10 Juni 1987); dimana Muhammad Hatta (Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia) di Bukit Tinggi, mengangkatnya sebagai gubenur militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo melalui Surat Keputusan (SK) No. 3/BKP/U/47, 26 Agustus 1947. Surat Keputusan ini memposisikan Tengku M. Daud Beureueh sebagai “penjaga gawang RI” di Sumatera. Pada tahun 1942, beliau dkk. (wakil PUSA) dan Teuku Njak Arif dkk. (wakil Ulèëbalang) adalah pasukan pertahanan Aceh yang tangguh dan berhasil, hingga Belanda keluar dari bumi Aceh. Namun, barisan pertahanan ini melakukan tendangan “bola bunuh diri” –membiarkan kapten Major Iwaichi Fujiwara memasukkan “bola Jepang” ke gawang Aceh. Goal! (posisi 0-1) untuk kemenangan Jepang. Pada tahun 1945, giliran Teuku Njak Arif (penyerang tengah) berhasil mengusir pasukan Jepang keluar dari Aceh. Sukarno –kapten kesebelasan Indonesia– melakukan trik dengan mengoper “bola Indonesia” kepada gelandang tengah –Mr. Teuku Muhammad Hasan dan Dr. Amir (seorang atheist)– menyusun serangan dari Bukit Tinggi, untuk menembus gawang Aceh yang lengah dari penjagaan; dibantu oleh Jamaluddin Adinegoro yang mengirim telegeram kepada Teuku Njak Arif untuk memasukkan “bola Indonesia” ke gawang Aceh, melalui Komite Nasional Daerah (KND), diperkuat oleh 15 pemain. Antaranya, Teuku Njak Arif, Tengku Daud Beureuéh, Tuanku Mahmud dan Sutikno dengan pola “main keroyok” berhasil menyarangkan “bola Indonesia” ke gawang Aceh dalam posisi –vacum of power– Goal! (posisi 0-1) bagi kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Ketika kemelut politik Indonesia memuncak, dimana juru runding RI dalam perjanjian Renville melakukan kesalahan, sehingga Let Jend. Spoor mengirim nota, 27 Mei 1947; agar daerah-daerah RI dikawal Belanda. Oleh karena Indonesia menolak, maka pada 30 Juni 1947, KNIL secara serentak menyerang dari udara di beberapa lokasi di pulau Jawa dan Sumatera, seperti kampung Sunggal, kampung Lalang, Asam Kumbang, Padang Bulan, Sei Semayang, Kelambir Lima, Titi Gantung, Hamparan Perak, Tebing Tinggi dan Pematang Siantar pada 21 juli 1947. Muhammad Hatta (Wakil Presiden RI) dan Teuku Muhammad Hasan (Gubenur Sumatera), yang berada di Pematang Siantar terpaksa dievakuasi ke Bukti Tinggi, Sumatera Barat. Di beberapa tempat terjadi penangkapan oleh OTK terhadap bekas raja-raja Melayu, pegawai, pedagang dan tokoh-tokoh masyarakat yang sebagian dibunuh dan harta dirampas. Nyawa Indonesia kritis akibat serangan KNIL, hingga Perdana Menteri Syahrir mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Wilayah Aceh –merupakan zona aman– diklasifikasikan oleh Syahrir sebagai salah satu wilayah yang tidak aman di Sumatera. Bersamaan dengannya, Muhammad Hatta (wakil panglima perang Indonesia) mengangkat Tengku M. Daud Beureueh menjadi gubernur militer untuk daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo dengan SK No. 3/BKP/U/47. Pada hal pasukan KNIL; jangankan masuk dan menyerang, mendekat pun tak berani ke Aceh, sejak KNIL keluar tahun 1942. Jadi, munculnya SK No. 3/BKP/U/47 yang tidak relevan ini punya muatan politik; karena ketentuan tentang berhenti tembak-menembak di sepanjang ‘garis Van Mook’, gencatan senjata dan pembentukan kawasan kosong militer (point 1) perjanjian Renville; tidak termasuk Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Demikian juga ketentuan yang menyebut ’Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Syarikat (RIS) terbentuk,’ (point 2). Van Mook nyatanya tidak pernah membentuk Aceh sebagai salah satu negara bahagian, yang direncanakan menjadi negara bagian RIS. Oleh karena di Aceh, Langkat dan Tanah Karo tidak pernah bertempur dengan KNIL. Lantas, buat apa gencatan senjata dan pembentukan negara boneka Van Mook? Gawang Aceh kebobolan. Goal! (posisi 0-2) untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Oleh karena situasi di tiga daerah tersebut relatif aman dan fungsi gubernur tidak efektif; maka sebagai “penjaga gawang RI” di Sumatera, Tengku M. Daud Beureueh diberi tugas memberi layanan kepada para petinggi PDRI dipimpinan oleh Syafruddin Prawiranegara yang lari menyelamatkan diri dari Bukit Tinggi ke Aceh. Selama berada di Di Aceh, aktivis PDRI, selain dilayani secara baik, disediakan juga fasilitas komunikasi –Radio Rime Raya– yang dioperasikan dari rimba Rime Raya, Aceh Tengah, pada tahun 1948 yang menyiarkan: “jantung Indonesia masih berdenyut di Aceh”. Bahkan saat utusan DK-PBB (KTN) bekunjung dua kali ke Aceh, bertanya soal status Aceh. Tengku M. Daud Beureueh menjawab: “rakyat Aceh siap membela Indonesia”. Demikian pula saat Tengku Mansyur (wali negara Sumatera imur) bertanya soal status Aceh. Dijawab: “Aceh tidak bermasud membentuk Aceh raya, sebab kami berjiwa republiken…” Gawang Aceh kebobolan. Goal! Posisi (0-3) untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Selain itu, Tengku Muhd. Daud Beureueh diminta mencari dana untuk membiayai dan menyelematkan nyawa Indonesia. Untuk itu beliau mengerahkan rakyat Aceh mengumpul uang sejumlah AS.$ 500 ribu, membiayai kantor perwakilan Indonesia di Singapura, kedutaan besar RI di India dan biaya untuk L.N. Palar –duta besar Indonesia pertama di PBB (1950-1953)– di New York dan mengumpul 5 kilogram emas untuk membeli perusahaan pemerintah dan obligasi pemerintah. Dana tersebut sejumlah AS $ 250 ribu membiayai TNI; AS $ 50 ribu membiayai kantor pemerintah; AS $ 100 ribu membiayai pemindahan pusat pemerintahan RI dari Yogyakarta ke Jakarta dan US $ 100 ribu diserahkan kepada Mr. A.A. Maramis. (TEMPO, 19 Desember 1999, No. 41/XXVIII.). Gawang Aceh kebobolan. Goal! Posisi (0-4) untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia Apa Yang Terjadi Kemudian? Tengku M. Daud Beureuh, atas nama gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo mengeluarkan kebijakan bahwa sejak 1 Juni 1948, seluruh unit militer, seperti Mujahidin divisi X Tgk. Tjhik di Tiro; kesatria Pesindo Divisi Rencong, Divisi Tgk. Tjhik di Paya Bakong dan lain-lain unit kemiliteran di Aceh, Langkat dan Tanah Karo dilebur dan digabung menjadi Angkatan Perang TNI Divisi X Sumatera. Kebijakan ini rupa-rupanya perintah langsung daripada Panglima Militer Teritorial Sumatera, Panglima Sumatera, pemerintah pusat, Panglima divisi Rencong dan permintaan daripada dewan pimpinan Masyumi daerah Aceh. Maka pada 7 Mei 1948, Tengku Muhd. Daud Berueueh memerintahkan supaya selambat-lambatnya pada 30 Mei 1948 sudah bergabung dan pada 13 Jun 1948, ditetapkan supaya Divisi Paya Bakong (diketuai oleh Amir Husen Mujahid); Divisi Rencong (diketuai oleh A. Hasmy dan Njaknèh Lhoknga); Divisi Tengku Cik di Tiro (diketuai oleh Cèkmat Rahmany); segera bergabung kedalam unit TNI. Semua unit militer di Aceh dikosongkan dari kekuatan militer. Selanjutnya, menempatkan pasuskan ke luar Aceh, sehingga satu resimen saja yang tinggal di Aceh dan hampir semua anggotanya bukan orang Aceh, bahkan komandannya adalah seorang kader komunis. Gawang Aceh kebobolan. Goal! Posisi (0-5) untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Setelah penanda tangan KMB, 27 desember 1949, Syafruddin Prawiranegara, (wakil Perdana Menteri RIS) mengeluarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No: 8/Des/WKPM/1949 tentang pembentukan Provinsi Aceh dan Tengku Muhd. Daud Beureuéh dilantik sebagai gubernur sivil Aceh pemerintahan RIS, sementara itu; jabatan gubernur militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo masih aktif. Rupa-rupanya, Syafruddin Prawiranegara mahu membayar hutang budi, karena ketika mengungsi sebagai pelarian politik lokal (1948-1949) ke Aceh; Teungku Daud Beureueh, Hasan Aly, Ayah Gani, Nur El- Ibrahimy dan Teuku Amin secara rahsia meminta kepada Syafruddin supaya provinsi Aceh segera didirikan. (TEMPO, 19 Disember 1999). Semenjak itu, Aceh resmi menjadi salah satu provinsi di bawah kerajaan RIS –walau pun Aceh bukan salah satu daripada 16 negara bahagian– yang menerima jatah kedaulatan dari Belanda kepada RIS pada 27 Desember 1949. Goal! Posisi (0-6) untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Nyatanya, prosedur penbentuan provinsi Aceh dan status Tengku Muhd. Daud Beureuéh dianggap illegal, kerana belum mendapat restu dari kerajaan pusat RIS. Oleh itu, Perdana Menteri Abdul Halim (21 Januari-6 September 1950), perintahkan Susanto Tirtoprodjo (Menteri dalam negera) berangkat ke Aceh untuk memberitahu hal tersebut. Provinsi Aceh akhirnya dibubarkan oleh Kabinet Abdul Halim dan dijebloskan kedalam Provinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 5 Tahun 1950, ditanda tangani oleh Mr. Asaat (Presiden RI) dan Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprodjo. Tengku M. Daud Beureuéh tidak sadar kala itu, kalau jawatan gubenur sivil Aceh (1949-1950) merupakan umpan pemerintah RIS untuk memerangkap, sekali gus melucuti kekuatannya sebagai gubernur militer. Goal! Posisi (0-7) untuk kemengan pemerintah pusat Indonesia. Tidak lama kemudian, RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 21/1950 tentang penubuhan sepuluh propinsi di wilayah Indonesia –tidak termasuk Aceh– dan diumumkan pembentukan NKRI pada 15 Ogos 1950. Sesudah kehilangan segala-galanya, Tengku M. Daud Beureuéh dijebloskan kedalam Departemen Dalam Negeri di Jakarta dan diangkat menjadi anggota DPR pusat tahun 1950. ”Nasib ni gegerip ijemur ku lao” (nasib nasi kerak dijemur pada sinar matahari). Semoga engkau bahagia dan damai disana, Tengku. Aaamiiin ya Rabb!

Read More......

Friday, September 9, 2016

Meurah Johan Syah; Masih Ingatkah Kita?

Oleh Yusra Habib Abdul Gani

HARI ini, 22 April 2015, Bandar Aceh Darussalam genap berusia 810 tahun. Awalnya, bandar yang didirikan pada 22 April 1205 itu dikenal sebagai bandar Lamuri, sekaligus merupakan benteng pertahanan kerajaan Lamuri (Kuala Naga) yang kemudian dipugar menjadi ibu kota negara kerajaan Aceh Darussalam.


Read More......

Wednesday, August 5, 2015

Qanun Aceh : Berakhir Bahagia atau Kecewa?

Pemerintah pusat RI telah mengistikharkan ultimatum kepada Aceh dengan “… memberi waktu 15 hari bagi pemprov Aceh untuk merevisi Qanun soal bendera dan lambang daerah berstatus istimewa tersebut.” (Dirjen Otda, Dhohermansyah Djohan, Detik.com, 03/04/2013). Qanun yang dimaksud ialahqanun Nomor 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang disahkan DPRA pada 25 Maret 2013 dan diundangkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49. Sementara menunggu batas waktu; kita telusuri sepintas perjalanan sejarah bendera Aceh. “Setidak-tidaknya terdapat 60 model bendera Aceh dan hanya sebagian yang berhasil dilacak model ornamennya…” (Whitney Smith, PhD. The flags bulletin. September –October 2001. no. 201, volume xl, no. 5. Flags in The News, p. 198. Valley force flag co,. Inc. 1700 Conrad Welser Pkwy. Womelsdorf, PA 19567.)


Bendera perang dikibarkan di atas geladak kapal-kapal perang, sementara bendera sipil berkibar di Pelabuhan, kantor Ulèëbalang, kantor pemerintah tingkat negeri/daerah, tempat-tempat umum, Istana Sultan dan di Istana kerajaan kecil, seperti kerajaan Linge dan kerajaan Trumon beraneka ragam modelnya. Sebagian daripada model/bentuk bendera tersebut terdapat dalam buku Status Acheh Dalam NKRI. Sejak meletus perang Aceh jilid ke-2 tahun 1874, semua bendera ini tidak bebas berkibar lagi; hingga tahun 1875, muncul idé dari saudagar-saudagar Aceh yang berniaga di lintas dagang Aceh-Pulau Pinang (Malaysia) mengusulkan agar Aceh menjadi negara protectorate saja daripada perang berkelanjutan. Karena ketidak-jelasan mengenai –bendera Aceh atau bendera Belanda– yang akan dikibarkan di Aceh; idé kelompok konglemerat Aceh ini Belanda tolak mentah-mentah. 

Dalam perkembangan selanjutnya –terutama (priode: 1903-1942)– Bendera Belanda berkibar di tempat-tempat tertentu di Aceh, tapi rakyat Aceh tidak dipaksa mengibarkan pada hari-hari besar Belanda; karena situasi keamanan tidak pernah stabil. Berbeda semasa Jepang (priode:1942-45) yang memaksa rakyat Aceh “Saikire” (gaya tabik Jepang) kepada bendera Jepang, bila tidak kena tempèlèng. Di era DI (Darul Islam) Aceh (1953-1962), NII tidak punya bendera khusus untuk dikibarkan di Aceh, walaupun Aceh Utara dan Aceh Tengah sempat berstatus wilayah berdaulat penuh di bawah kuasa DI Aceh selama 4 bulan. Berbeda dengan perjuangan AM (Aceh Merdeka), punya logo dan bendera. Bendera ini mulai berkibar di kantor GAM di Sweden sejak tahun 1982, di kèm militer Tajura, Lybia tahun 1987-1990 dan di Aceh tahun 1989-2005. 

Bendera yang pada bagian tengah terdapat gambar bulan bintang, dibubuh garis hitam pada tepi atas-bawah, diapit garis warna putih, dikibarkan dengan iringan suara azan ini, tidak pernah dipersoalkan atau digugat oleh pihak manapun, sebab ianya hak preogatif ASNLF (organisasi perjuangan kemerdekaan Aceh) memakainya. Lambang buraq adalah kop surat ANLF resmi yang dipakai dalam surat-menyurat diplomatik (diplomatic correspondence) yang di-adreskan kepada kepala negara atau perwakilan negara asing seluruh dunia, termasuk PBB. Bendera ini bebas berkibar di setiap Sidang HAM di Geneva yang dihadiri perwakilan ASNLF. Bahkan pada mesium terbuka di Rotterdam, Belanda; bendera ini tertampang bersama bendera negara merdeka dan puluhan bendera oraganisasi kemerdekaan yang tergabung dalam UNPO. Di Amsterdam, bendera Aceh ini turut dijual di sebuah toko accessories. Semua ini boleh berlaku karena kehendak revolusi kemerdekaan Aceh, dihargai dan dihormati dalam peradaban masyarakat dunia internsional. 

Rakyat Aceh, pemerintah Indonesia tidak berani menyampaikan protes kepada pihah ASNLF untuk merubah modelnya atas alasan tidak sesuai dengan kultur Islam dan bendera separatis. Bendera tersebut adalah legal menurut hukum nasional Aceh dan hukum internasional. Pandangan Terhadap Bendera Bulan Bintang Berubah. Saat GAM-RI berunding di Geneva dan Tokyo, isu bendera dan logo ini tidak mengemuka, hingga kemudian dalam putaran rundingan di Helsinki tahun 2005, barulah muncul isu bendera, logo dan Wali Nanggroë. Konsekuensi logis dari suatu perundingan adalah: menang atau kalah dan ianya sangat tergantung kepada kecakapan masing-masing juru runding untuk memainkan bahasa politik hukum dalam rumusan suatu Traktat, Treaty, Agreement, Charter dan Memorandum of Understanding (MoU). Dalam MoU Helsinki misalnya, GAM-RI menyepakati point 1.1.5. menyebut: “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.” Pada pandangan juru runding GAM, butir ini suatu kemenangan, tanpa menyebut secara detail bahwa yang dimaksud dengan bendera dan logo tersebut adalah atribut sebelum ini yang dipakai oleh GAM. Juru runding GAM terkècoh dan tertipu dengan trick kalimat ‘mutasyabihat’ (rangkaian kalimat yang melahirkan pelbagai tafsiran). 

Butir-butir ini kemudian dijabarkan semula dalam ayat 246 UUPA dalam kalimat ‘mutasyabihat’ pula. Kesalahan fatal dari juru runding menyerahkan kunci politik Aceh –khususnya dalam hal logo dan bendera– kepada pemerintah RI lewat PDR pusat untuk merumuskannya. Lagi-lagi juru runding GAM merasa bahwa target politiknya sudah berhasil. Setelah lahir UUPA muncul claim dan tafsiran yang berbeda. Kalaulah status hukum bendera bulan-bintang dan logo Buraq dinyatakan secara tegas dalam MoU Helsinki dan UUPA, sudah tentu tdak akan begini jadinya. Adalah benar qanun no.3/2013 telah mempertegasnya, tetapi para pakar hukm dan pemerintah pusat menilai qanun ini berlawanan dengan UUPA dan PP 77/2007 (peraturan perundang-undangan yang hiearchnya lebih tinggi) daripada qanun. Perbedaan tafsir ini telah memicu konflik yuridis antara pemprov Aceh versus pemerintah pusat yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang akan merugikan dan mengorbankan rakyat. Selama pemerintahan daulah Irwandi Yusuf, qanun bendera dan lambang ini pernah dibahas, namun tidak tuntas. Pada masa pemerintahan daulah Zaini Abdullah, qanun ini disetujui DPRA dan disahkan oleh Gunernur. MoU Helsinki point 1.1.5 dan pasal 246 UUPA, dipakai sebagai alasan pembenar (justification) untuk merumuskan qanun No. 3/2013 dan jika gagal, akan mempertahankan dengan harga mahal, rela ‘dicincang’ sekali pun’. Edrian (Kepala Biro Hukum Setda Aceh) merasa yakin qanun tersebut sesuai dengan MoU Helsinki. Rasa euphoria pun diutarakan oleh Zaini Abdullah: “Per 25 Maret 2013 bendera tersebut berkibar di setiap instansi pemerintahan di seluruh Aceh.” Selanjutnya dikatakan bahwa qanun ini sesuai dengan UU No. 11/2006, yang merupakan penjabaran dari MoU Helsinki, dalam Pasal 246, ayat 2. menyebut: “Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.” Pada ayat (3), dinyatakan: “Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.” Sementara itu, ayat (4) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” 

Peraturan perundang-undangan yang memerlukan penjelasan ini, ternyata diabaikan. Dalam konteks ini sudah kami utarakan dalam bedah buku Self-government (Studi Banding Tentang desain Administrasi Negara) dan dalam beberapa forum diskusi di Aceh, bahwa rumusan point 1.1.5. MoU Helsinki maupun pasal 246 UUPA berpotensi melahirkan konflik yuridis, karena bunyi ayatnya tidak ‘muhkamah’ (pasti-pasti dan menutup celah timbulnya perbedaan pendapat). Analisa dan prediksi ini terbukti sekarang! Sewaktu di Helsinki, juru runding GAM kecolongan melalui point 4.2. menyebut: “GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.” Sebenarnya, dalam pandangan hukum, point inipun masih kontroversial. Artinya: jika “Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer” berarti orang Aceh yang bukan anggota GAM boleh dipakai dalam situasi lain. Namun, terlepas dari semua itu, lupakan saja rasa euphoria dengan kelahiran qanun No.3/2013, yang ternyata tidak berarti apa-apa, dibanding dengan bahaya PP No. 77/2007 (turunan daripada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang siap menyekat, merebahkan, mengkafani dan mengubur qanun bendera dan logo yang bersandarkan MoU Helsinki dan UUPA. Diakui bahwa baru-baru ini telah ditempuh upaya dan menawarkan bendera alternative (warna merah di tengah terletak bulan bintang, di bagian bawah gambar terdapat Pedang) dalam rapat dengar pendapat dan konsultasi antara pemerintah Aceh dengan pejabat dan tokoh di Jakarta. 

M Jusuf Kalla; mantan juru runding dalam MOU Helsinki Hamid Awaluddin; pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra; Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid; Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso; pengamat politik Fachry Aly; serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, dan Staf Khusus Presiden adalah diantara tokoh yang hadir. Semetara dari Pemerintah Aceh diwakili Gubernur Zaini Abdullah dan utusan DPR Aceh. ”Semua tokoh tak setuju dengan pemakaian bendera dan lambang GAM itu,” (Testomoni Amiruddin Usman, Ketua Forum Komunikasi dan Konsultasi Desk Aceh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, (27/3/2013). Alasan penolakan tersebut adalah poin 4.2 yang menyebut: ”…dilarang menggunakan simbol-simbol GAM....” Selain itu, dalam “konsultasi yang dilakukan pada 17 Desember 2012 saat itu gubernur Aceh berkomitmen tidak akan menggunakan simbol GAM tapi menggunakan simbol kerajaan Aceh lama sehingga kita izinkan,” (Testimony Arif Wibowo, Wakil Ketua Komisi II DPR, kepada wartawan di Gedung DPR. 3/4/2013. Nasib MoU dan Qanun Dalam Dilema. Sebenarnya, mekanisme dalam perundingan internasional, ada forum khusus untuk penyelesaian konflik. 

Dalam konteks MoU Helsinki misalnya, juru runding GAM: Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah, Nurdin Abdurrahman dan Nur Juli; punya hak meng-claim dan membincangkan semula bersama juru runding Indonesia di depan mediator CMI, sekiranya muncul masalah dalam implementasi MoU; bukan meminta pendapat dari pihak-pihak luar yang tidak terlibat dalam rundingan Helsinki. Hanya saja, dalam kasus GAM-RI duduk perkaranya agak rumit, sebab Malik Mahmud (warganegara Singapura), Zaini Abdullah (warganegara Swedia), Nurdin Abdurrahman (warganegara Australia), masing-masing sudah menukar kewarganegaraan kepada warganegara Indonesia ber-KTP Aceh. Bahkan, Zaini Abdullah (Gubernur) adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di Aceh. Malik Mahmud (pemangku Wali Nanggroë) yang dapat dipastikan akan menimbulkan perbedaan pendapat yang ektreem antara Aceh-pemerintah pusat), Nur Juli (pemegang ID Merah Malaysia, pasport Indonesia) dan Bakhtiar Abdullah (warganegara Swedia) tidak ada lagi koordinasi di antara mereka. Lantas, siapa berkompeten untuk meng-claim bila muncul masalah dalam implementasi MoU Helsinki? Apakah relevan Zaini Abdullah dalam status sebagai gubernur Aceh –perpanjangan tangan pemerintah pusat– berkata: “Jika masalah ini tidak selesai kita akan minta Martti Ahtisaari untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini. Karena dia dulu mediator perjanjian damai, secara tidak langsung Martti masih punya tanggung jawab menyelesaikan masalah ini.” (Atjehpost.com, 4 April 2013.) Bahkan, “PP Nomor 77 tahun 2007 tentang Bendera dan Lambang Daerah dinilainya sebagai upaya pengaburan pusat atas pengakuan kekhususan Aceh. PP tersebut inkonstitusional. 

Jika dilihat dari aturan di atasnya yaitu UUPA, maka aturan tersebut telah melanggar aturan yang lebih tinggi,” Ibid. Zaini Abdullah mengaku tengah mengalami gejolak jiwa ambivalence, seperti dikatakannya: “dirinya ibarat satu badan dua kepala, dimana di satu sisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang menginginkan bendera alternatif yaitu bulan bintang dengan alam peudang di bawahnya dan di sisi lainnya sebagai pendengar aspirasi rakyat Aceh yang mana beliau menyebutkan bahwa rakyat Aceh menginginkan “bendera GAM” sebagai benderanya.” (Rafli Hasan. Ketika Gubernur Aceh Terbata-bata… (DPR Aceh pun Tergagap), Kompasiana, 5 April 2013.) Sementara itu, Malik Mahmud menyerahkan kunci politik Aceh kepada Sunarko dalam urusan bendera dan lambang. Katanya: “Sunarko selaku Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra sudah dianggap sebagai anak Aceh dan untuk memperjuangkan lambang dan bendera di tingkat pusat sudah sangat layak berada di tangan Sunarko. Itu tugas Pak Sunarko untuk melobi pihak pusat yang belum mengerti arti sejarah.” (Atjehlink.com. 28 maret 2013.) Konflik yuridis ini semakin kusut, karena pemerintah Aceh bukan saja berhadapan denganpolicy pemerinah pusat, seperti dkatakan SBY: “Yang jelas merah putih harus berkibar di seluruh tanah air, itu bendera kita dan daerah bisa saja memiliki lambang tetapi sesuai ketentuan yang berlaku, ketentuan Undang-undang, semangat serta jiwa bahwa hanya ada satu bendera kedaulatan kita, yaitu sang merah putih.”
(Suara Leuser.com, 6 April 2013); tetapi juga muncul penolakan terhadap kehadiran bendera bulan bintang dari sejumlah komponen masyarakat. Ini suatu indikasi bahwa pemerintah Aceh tidak peka dan tidak membaca tanda-tanda zaman yang sudah berubah secara ektreem –yang dahulu 2. Juta orang mengusung bendera bulan bintang– sekarang malah membakarnya. Bendera yang diharap sebagai symbol pemersatu ternyata mencetuskan perseteruan yang mengarah kepada konflik horizontal. Semoga tidak terjadi dan cukup sudah peristiwa Tjumbok sebagai lembaran sejarah hitam yang memalukan dan menjèngkèlkan itu. (desember 1945-februari 1946). 

 Trick Politik Indonesia Cantik dan Licik Pada saat Aceh sedang meluap-luap rasa euphoria kepada bendera Bulan-Bintang dan lambang Buraq yang disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dan dijabarkan dalam UUPA tahun 2006; pemerintah Indonsia dengan gerak cepat mengeluarkan PP No. 77/2007 yang pada pasal 6 menyebut: “desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/ lembaga/ gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Tegasnya, pasal 4, 5 dan itu menegaskan: “Lambang daerah tidak boleh bertentangan. Tidak menyerupai misalnya di Papua melambangkan burung Mambruk yang merupakan lambang dari gerakan separatis (OPM), ada juga juga di Maluku Selatan (RMS), juga dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tidak boleh meyerupai dan mengispirasikan. Dengan dasar itu kalau kita klarifikasi bisa kita koreksi.” PP No. 77/2007 ini merupakan penjelasan/jabaran daripada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Inilah senjata ampuh yang dipakai pemerintah RI untuk menyekat validitas qanun No. 3/2013, sebab secara yuridis qanun ini bertentangan dengan UU. No.32/2004, UUPA dan PP 77/2007 yang hiearchi-nya lebih tinggi daripada qanun (Perda). Bahkan, “Jika tidak diindahkan Presiden punya kewenangan untuk mencabutnya.“ Qanun/Perda hanyalah produk hukum yang validitasnya bersifat lokal dalam wilayah administrasi suatu daerah saja, bukan berlaku secara nasional. Inilah hiearch perundang-undangan yang berlaku secara nasional: 1. UUD-1945 (Konstitusi) 2. Undang-undang/Perpu 3. Peraturan Pemerintah (PP) 4. Inpres 5. Kepres 6. Intruksi Menteri 7. Keputusan Menteri 8. Dll. Oleh sebab itu, pernyataan Malik Mahmud: “sesuai dengan UUPA dan MoU Helsinki, bendera dan lambang Aceh saat ini sudah sah berlaku. 

Pemerintah Pusat harus memahami itu. Namun, masih ada sedikit ganjalan karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77/2007. PP tersebut tidak berlaku di Aceh karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu UUPA.” (Atjehpost.com. 4 April 2013),membingungkan kalangan teoritis dan praktisi hukum. Sebenarnya, bendera dan lambang berciri Aceh pada akhirnya boleh wujud di Aceh, berdasarkan MoU Helsinki dan ayat 246 UUPA; tetapi bukan bendera dan lambang yang disetujui DPRA dan disahkan pemerintah Aceh. Sehubungan dengan tersedia beberapa altenatif penyelesaian: 1. Kalau pemerintah Aceh tetap bertahan dengan argumentasinya, maka Gubernur Aceh mesti berani mengibarkan bendera bulan bintang di Kantor Gubenur Aceh dan DPRA, memerintahkan supaya semua kantor dalam jajaran pemerintahan Aceh mengibarkan bendera bulan bintang dan seiring dengannya, memutuskan semua hubungan politik antara poros Banda Aceh-Jakarta serta tidak menerima semua bentuk arahan dari pemerintah Indonesia. Untuk itu, siap dengan segala resiko yang ditimbulkan. 2. Setelah lewat masa ultimatum –sambil menemukan keputusan final– maka demi keselamatan jiwa raga rakyat Aceh, kibarkan dahulu “bendera putih” sebagai symbol masa transisi, perdamaian, perlidungan dan keselamatan. Situasi demikian dijamin oleh ‘The Hague Convention’, yang berlaku pada 18 Oktober 1907. Pada bab III, ayat 32 menyebut: ”A person is regarded as a parlementaire who has been authorized by one of the belligerents to enter into communication with the other, and who advances bearing a white flag. He has a right to inviolability, as well as the trumpeter, bugler or drummer, the flag-bearer and interpreter who may accompany him.” Dalam rentang masa yang ditetapkan, kedua belah pihak terus berusaha mencari solusi terbaik yang diterima oleh kedua belah pihak, tanpa mengorbankan rakyat. Jika perlu, hadirkan pihak ketiga untuk menengahi konflik yuridis ini. 3. Terima saran ini “lebih baik menggunakan lambang yang merefleksikan kejayaan Aceh di masa lalu yang ada gambar pedangnya dan menghimbau agar pemerintah pusat bersikap tegas sekaligus memberikan alternatif terhadap persoalan gambar dan lambang daerah tersebut. “Persetujuan ada di tangan pusat.” (Detik.com. JK Minta Qanun Bendera Aceh Direvisi. 28/03/2013.) 

Intinya: “…bukan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena itu sudah dilarang.” Ibid. Sebab,”Apabila tetap tidak diubah, Presiden dibolehkan membatalkan qanun tersebut. Qanun tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.” (Detik.com. 26 Maret 2013 ) 4. Komitmen dengan teks ijab-qabul MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang pada preamble-nya antara lain menyebut: “Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.” Artinya, patuh kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam NKRI. 

Semoga Allah memberi perlidungan dan keselamatan kepada seluruh rakyat Aceh. 

Artikel ini dipublish di Lintas Gayo, 8 April  2013.

Read More......

Antara Pahlawan dan Nalar Kita

Oleh Yusra Habib Abdul Gani 

PADA tengah hari 1 September 2012, saya campakkan perasaan malu ke sungai Krueng Daroy dari atas jembatan yang mengapit pintu gerbang Meuligoe Gubernur Aceh dengan lokasi makam Sultan-sultan Aceh, di komplek Bapperis, Banda Aceh. Biarlah hanyut ke laut lepas, asalkan daku bebas menziarahi makam para pahlawan. Didampingi Sdr Muhammadar, kami dipandu langsung oleh Tuanku Raja Yusuf bin Tuanku Ibrahim, salah seorang cucu dari Tuanku Muhammad Daudsyah (Pemangku Sultan Aceh: 1874-1903). Ia mengisahkan satu per satu dari delapan keluarga Sultan Aceh yang berada di lokasi ini. “Ini makam Ayah saya, Tuanku Ibrahim bin Tuanku Muhammad Daudsyah,” katanya. Di lokasi itu, Tuanku Raja Yusuf juga menunjuk makam Sultan Alaudin Ibrahim Mansyur Syah (1836-1870); Sultan Alaudin Muhammad Syah (1781-1795); Sultan Husin Jauhar Al-Alam Syah (1795-1824). 

Kemudian, kami menuju ke lokasi makam Sultan Iskandar Muda, yang lokasinya bersebelahan. Tidak tersedia brosur yang menceritakan sejarah ringkas mereka, kecuali: daftar nama-nama dan tarikh berkuasa tertulis pada marmar tipis yang tertampang. Terasa tidak ada getaran jiwa antara saya dengan para penghuni makam pahlawan itu, walau sudah berusaha mendekat, merapatkan emosional, bahkan menyentuh pusara mereka. Seakan-akan terdapat dinding yang tinggi, penghalang pandang mata-hati antara saya dan mereka. Saya akui itu! Generasi sesat Agaknya perasaan tadi wajar menjalar dalam nalar, sebab selama mengecap pendidikan, guru sejarah yang tidak pernah mengisahkan figur kepahlawanan Aceh secara detail. “Aku generasi sesat yang disesatkan”! Padahal, kalau mau jujur, di setiap jengkal tanah Aceh terhampar pusara para pejuang Aceh semasa perang melawan Portugis, Belanda, Jepang dan Indonesia, yang sebagian diketahui dan sebagiannya lagi tidak, karena tidak dikenalkan. Puluhan tahun lalu kita tidak tahu dan sekarang baru sadar, kalau muatan kurikulum pendidikan sejarah lokal begitu sarat dengan konspirasi politik pendidikan, yang tidak menyetarakan figur pahlawan Aceh dengan figur pahlawan lain di Indonesia. 

Supaya pasti-pasti, boleh dibuktikan dari soal ujian pelajaran sejarah, dimana pelajar lebih menguasai ketokohan Soekarno, Mohd Hatta, Mohd Yamin, Budi Utomo, Imam Bonjol, Patimura dan Pangeran Diponegoro, ketimbang ketokohan Sultan Ali Mughayatsyah, Merah Johan, Iskandar Muda, Mahmudsyah, Tgk Thjik di Tiro Mohd Saman, Tuanku Banta Muda Hasyim, Tgk Tjut Pliëng, Aman Dimot, Tgk.Thjik Paya di Bakong, Teuku Umar, Tgk Tapa, dan Pang Tjik, Malahayati, Datuberu dan Tjut Njak Dhiën dan Tengku Daud Beureuéh dalam sejarah Aceh. Dalam skala nasional, pelajar lebih menguasai sejarah pembantaian 7 jenderal TNI oleh PKI di Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965; ketimbang peristiwa pembunuhan massal yang dilakukan TNI terhadap lebih dari 400 orang di Tjut Pulot Jeumpa tahun 1956, pembantaian terhadap lebih dari 3.000 orang dalam perang saudara (Peristiwa Tjumbok, Desember 1945 - Februari 1946) dan pembantaian selama konflik Aceh sepanjang 1976-2005. Lebih menguasai sejarah “Sumpah Pemuda” 1928, ketimbang sejarah “Sumpah Taat Setia para Uleebalang dan Pejuang kepada Sultan Aceh” demi mempertahankan Aceh dari serangan Belanda, 1873 dan Ikrar Lamteh, 1957. 

Dalam skala internasional, peristiwa kekejaman Nazi selama perang Dunia ke-2 (1939-1945), lebih dikuasai ketimbang sejarah ‘genocide‘ yang dilakukan oleh pasukan Mareusussee pimpinan Van Dalen terhadap lebih dari 3.000 orang Gayo, di Kute Rèh, Tampèng, Rikit dan Kute Panyang pada 1904-1905, yang heboh dibicarakan dalam Sidang Istimewa Parlemen Belanda 1907. Untuk mengukur kadar ketidakkesetaraan pengetahuan sejarah di kalangan pelajar, perlu pisau analisis, kajian dan penelitian komprehensif. Yang pasti, guru dan institusi pendidikan tidak boleh dipersalahkan. Ini sepenuhnya tanggung jawab penguasa bersama pakar sejarah, yang kurang memberi perhatian memajukan pendididkan sejarah. Orang tidak berpikir ke arah reformasi sylabus pendidikan sejarah bermuatan lokal. Jadi wajar; jika rentak politik berbangsa dan bernegara hanya mencetak generasi ‘binatang jalang’, kosong jiwa dari siraman dan suntikan semangat patriotisme, heroisme dan nasionalisme yang telah dipugar oleh para pahlawan. Sebenarnya, sejarah merupakan identitas dan karaterisktik kepunyaan suatu bangsa, yang sifatnya mendidik, mengenali diri dan menggapai cita-cita. Tiada masyarakat tanpa sejarah. 

Telah lama ditanyakan sejarah apa yang mendidik kita. Saat ini kita hidup di zaman postmodern yang merupakan fase terakhir dalam filosofi Barat. Sebagaimana kerap kali dinyatakan bahwa tahap tersebut adalah tahap dimana segalanya dianggap relatif dan setiap sesuatu dipercayai mungkin. Akibatnya terjadi banyak tekanan, khususnya dalam politik. Dan tanpa dapat dipungkiri, ikut mempengaruhi persepsi kita akan sejarah baik secara langsung maupun tidak (Dr. Mehmet Ozay, Makna 500 Tahun Peringatan Kesultanan Aceh Darussalam, Majalah Saman Magazine). Tak pernah mati Itu sebabnya, studi tentang sejarah dipandang penting; bukan saja terbatas pada aspek kognitif --yang menekankan pada hafalan tarikh dan anatomi sejarah-- melainkan lebih dari itu, menjadikan sejarah sebagai ilmu yang menggerakkan kesadaran dan rasa kesejarahan untuk menghidupkan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara. Semua artifak sejarah tak pernah mati, kecuali dimatikan oleh yang pemilik sejarah. Dengan begitu, tercipta suatu generasi yang tetap menenteng fragmen sejarah yang positif dan relevan untuk diaplikasi dalam peradaban kekinian kita. Akhirnya, “suatu bangsa yang tidak tahu sejarahnya, tidak punya masa depan.” Sah dan benar adanya. Wallahu’aklam bissawab.


Dimuat di Harian Serambi Indonesia edisi Senin, 11 November 2013

Read More......

Thursday, October 11, 2012

Sejenak Bersama Hasan Tiro (Refleksi 2 Tahun Wafatnya)

Oleh Yusra Habib Abdul Gani  

GUNA mengenang dua tahun wafatnya Tgk Hasan Muhammad di Tiro, pada 3 Juni 2010 lalu, banyak cerita yang patut dikenang. Sebagai seorang pemimpin, beliau tahu benar bagaimana menempatkan dan menjaga harga diri atau marwahnya. Ini, misalnya, terlihat ketika saya mengusulkan supaya beliau mengirim surat kepada PM Malaysia Mahathir Mohammad; Meminta supaya berkenan memberi izin tinggal sementara bagi para pelarian Aceh di Malaysia. Apa jawab beliau? “Yusra, dalam sejarahnya, Sultan Aceh tidak pernah minta bantuan dalam bentuk apapun kepada Sultan-sultan di semenanjung Malaysia. Justru sebaliknya, merekalah yang minta bantuan kepada Sultan Aceh. Jadi, jika saya melakukan itu, berarti mencemarkan marwah bangsa dan negara Aceh,” katanya. “Tengku, situasi dunia sudah berubah, adakalanya kita memberi, ada masanya kita menerima,” kata saya. Beliau menjawab lagi: “Cukup level saudara saja menulis surat kepadanya, tidak saya.” Akan halnya dengan pernyataan perang Belanda, 26 Maret 1873, yang sampai sekarang belum dicabut, beliau mengutarakan sikap: “Aceh mau damai dengan Belanda”, dimuat dalam laporan utama Surat kabar De Telegraaf, 16 Januari 1999.  

Hotel bintang lima
Begitu pula, jika beliau hendak mengundang wartawan asing untuk press conference atau wawancara khusus, misalnya, beliau selalu mengadakannya di ruang VIV Hotel bintang lima dengan dekorasi ruang yang dirancangnya sendiri. Pantang bertemu dengan tamu ‘negara’ Aceh di ruang kelas ekonomi. Fakta lain, menjelang penandatanganan CoHA pada 2002 di Geneva, Swiss. Jenderal Jinny Cs. --rombongan wise men-- mendatangi beliau di kamar Hotel, tempat rombongan GAM menginap, pada 2002. Sesekali, mengirim kenang-kenangan berkhas Aceh kepada `crew’ HDC. Hal tersebut, meng-copy prilaku Sultan Iskandar Muda, yang sanggup memberi hadiah berupa emas dan surat ditulis dengan tinta emas kepada kepala negara asing. 

Buat terakhir sekali dalam sejarah hidupnya, mengirim surat undangan kepada Jusuf Kalla (JK) untuk berjumpa di Aceh memakai cap (lambang) kepala surat ‘negara’ Aceh bergambar Buraq. Terlepas dari JK merasa tersinggung karena cap surat itu. Beliau bukan hanya deklator, tapi juga ideolog Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kental. Bayangkan, di depan mata saya, seorang wartawan senior Swedia diperintahkan membaca surat proklamasi kemerdekaan Aceh, 4 Desember 1976 versi bahasa Inggris. Setelah selesai, beliau tanya: “Did you understand”. “Yes, Sir,” jawab wartawan itu. Di Geneva, mantan Menlu RI, Hassan Wirayudha pernah diperintah mendengarkan orasi politik beliau di kèm Tajura Lybia yang direkam dalam cassette berbahasa Inggris, Arab dan Aceh. Wirayudha tekun mendengarnya! “Sudah paham kamu?” tanya beliau. “Sudah,” jawab Wirayudha. Sikap yang berani, nekad, tegas dan berwibawa nampak dari perstiwa ini. Misalnya: berselang satu jam setelah puluhan pelarian Aceh menduduki Kantor UNHCR di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 21 Juni 1992. Saya (pimpinan rombongan) dan Bakhtiar Abdullah dipanggil oleh Sten Brony (Ketua UNHCR, Kuala Lumpur) ketika itu. Dia menuturkan: “Hasan Tiro dari Den Haag, baru saja menghubungi saya via telepon. 

Dia memerintahkan supaya saya melayani anda semua sebaik-baiknya. Siapa dia, pemimpin saudara?,” kata Sten Brony. “Ya,” jawab kami. Angkat koper Cerita lainnya pada 1984, saat Ridwan Saidi (aktivis PPP) menghadiri “Konferensi Islam Sedunia” di London, Inggris, juga menarik. Perwakilan Indonesia yang sudah berada di London, menyatakan menolak ikut, jika Hasan Tiro disertakan dalam Konferensi Islam bergensi itu. Lalu, Qalim Siddiq, Ketua penyelenggara konferensi berkata: “Lebih baik kalian angkat koper pulang ke Indonesia, daripada memprotes Hasan Tiro tidak boleh ikut serta dalam konferensi ini. Silakan pergi.” Perwakilan Indonesia akhirnya angkat koper meninggalkan Hotel. Itulah pengaruh beliau suatu ketika dulu. Rasanya pengalaman Ahmad Taufan Damanik, penulis buku “Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis” menarik pula disimak: Suatu malam, Juli 2010, musim panas di Berlin, Jerman. Didampingi oleh Gunnar Stange, seorang peneliti Jerman yang pernah tinggal di Aceh dan Saiful Haq, staf FES Indonesia. Setelah makan bersama, menumpang taksi untuk kembali ke hotel. 

 Di tengah perjalanan, sopir taksi menanyakan tentang identitas rombongan. Suasana menjadi berubah setelah sang sopir mengetahui bahwa yang menumpang taksinya adalah orang dari Aceh, dia menjadi sangat ceria dan gembira bahwa orang Aceh menumpang taksinya. “Tiro, ja Tiro aus Aceh,” katanya dalam bahasa Jerman, maksudnya adalah Hasan Tiro dari Aceh. Rupanya, sopir asal Kurdistan itu bercerita bagaimana mereka, bangsa Kurdistan sangat terinspirasi dengan ide-ide seorang Hasan Tiro. Mereka sangat menghormati Hasan Tiro. Dan. saat tiba di hotel, di argometer taksi tersebut tercatat ongkos yang harus dibayar sejumlah 14,90 Euro atau sekitar Rp 160 ribu. Sang sopir menolak menerima bayaran, sebagai penghormatan dia terhadap Hasan Tiro. Hasan Tiro yang lahir pada 25 September 1925 dan mendeklarasikan berdirinya GAM pada 4 Desember 1976, meninggalkan wasiat dalam beberapa tulisan. Beliau rela meninggalkan kekayaan, anak dan isteri demi perjuangannya, sampai menghembuskan nafas terakhir di bumi Aceh pada 3 Juni 2010, dua tahun silam.  

Menyisakan masalah
Kepergian beliau menyisakan sejumlah masalah yang belum sempat terselesaikan, seperti juga pemimpin Aceh sebelumnya. Tgk Daud Beureueh, misalnya, yang meninggal pada 10 Juni 1987, menyisakan status “Aceh Daerah Istimewa”, yang ternyata “cek kosong”. Sebelumnya, Tuanku Muhammad Daud Syah, meninggal pada 6 Februari 1939, menyisakan Kesultanan Aceh yang dirampas elang (Belanda) dan tak kembali sampai sekarang. Seiring dengan itu, genocide yang terjadi di Kute Rèh 1905 oleh Belanda dan genocide dalam peristiwa Jeumpa Cot Pulot oleh TNI, tahun 1955; setahu penulis: tiada wasiat apapun dari Tuanku Muhammad Daud Syah dan Tgk Daud Beureueh. Begitu pula, konflik antara GAM-RI (1976-2005), yang akhirnya diatur dalam UUPA bahwa: “semua pelanggaran HAM yang terjadi sebelum MoU ini ditanda tangani, tidak dituntut lagi.” Namun begitu, Tgk Hasan Tiro secara pribadi, dalam sepucuk surat yang dialamatkan kepada Tgk Muhammad Mahmud (abang Dr Zubir Mahmud/Menteri Sosial GAM), pada pertengahan 1992; yang dibacakan di depan beliau oleh Bakhtiar Abdullah, disaksikan oleh Musanna Abdul Wahab, Razali Abdul Hamid, Iklil Ilmy dan saya sendiri, menyebutkan: “Saya bertanggungjawab di hadapan Allah dunia akhirat, atas semua korban yang diakibatkan dari revolusi ini.” Teks asli surat tersebut, kini tersimpan di Swedia. Mudah-mudahan tidak sampai hilang. Sebab, testimoni ini merupakan fakta, siapa Hasan Tiro di depan cermin sejarah Aceh.  

* Yusra Habib Abdul Gani, Peminat Sejarah dan Budaya, tinggal di Denmark. Email: yusrahabib21@hotmail.com

Dimuat di Harian Serambi Indonesia edisi Senin, 4 Juni 2012  

Read More......